PKS KOTA JAMBI: September 2015

Wednesday, September 30, 2015

PKS Komitmen Kawal Tunjangan Profesi Guru

PKS Nongsa - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nurhasan Zaidi menegaskan bahwa PKS akan mengawal penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kekhawatiran guru tentang jumlah nominalnya, tingkat fluktuasi tunjangan yang didapatkan, mekanisme memperolehnya, dan kaitannya dengan komponen gaji guru PNS jelas harus bersandar pada landasan yang tertuang dalam UUGD (Undang-Undang Guru dan Dosen-red). Untuk hal tersebut, Insya Allah kami siap mengawalnya,” kata politisi PKS ini di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/9).

Ia menilai profesi guru sungguh signifikan dalam pembangunan bangsa, sehingga wajar bila mereka dihargai dari sisi kesejahteraan. Di sini, DPR mendesak pemerintah untuk melaksanakan amanah UUGD mempertahankan TPG sebagai salah satu program peningkatan kesejahteraan guru.

“Tentu saja penghargaan tersebut harus dibarengi dengan program pemerintah untuk meningkatkan mutu dan kinerja guru itu sendiri. Sehingga esensi dari adanya TPG sesuai UUGD yakni, peningkatan kesejahteraan dan mutu guru dapat tercapai beriringan,” kata Anggota DPR asal daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat IX ini.

Anggota DPR yang periode 2009-2014 lalu juga duduk di Komisi X ini menilai bahwa UUGD merupakan amanah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah (Kemdikbud) dalam program dan anggarannya. Kalaupun ada persinggungan dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur sistem penggajian guru PNS maka yang harus menjadi pijakan utama adalah UUGD sebagai implementasi pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Hal ini sesuai janji Presiden Joko Widodo untuk tidak menghapus TPG dalam program dan kebijakannya.(*)

sumber: pksnongsa

PKS Miliki Tradisi Pilih Ketua Dari Kader Internal

PKS Nongsa - Ketua DPW PKS Kepulauan Riau, Abdul Rahman, Lc, meyakini apabila internal solid maka lebih mudah untuk memberikan kebaikan kepada banyak orang. Hal tersebut disampaikannya saat menjawab pertanyaan beberapa wartawan seputar tidak adanya calon luar PKS yang ikut berlaga di pemilihan ketua PKS sebagaimana yang ada di banyak partai lain.

“Untuk itulah di PKS memiliki tradisi untuk menghadirkan ketua-ketua dari berbagai jenjang selalu dari kader internal,” ungkapnya kepada wartawan dalam acara konferensi pers seputar Musyawarah Wilayah di Restoran Teh Tarik Raja, Batam Centre (30/9).

Ia meyakini setiap organisasi ingin tumbuh berkembang, namun yang terpenting adalah pondasi organisasi harus kuat terlebih dahulu, jika tidak maka justru negatif. Meski demikian, ia tidak menyalahkan partai yang berbeda terkait suksesi kepemimpinan. Menurutnya setiap partai memiliki mekanismenya sendiri-sendiri yang harus dihormati.

Sementara itu terkait Musyawarah Wilayah (Muswil) PKS Kepri, Raden Hari Tjahyono selaku Ketua Panitia Muswil menyampaiakan bahwa Muswil PKS Kepri akan digelar 3-4 Oktober 2015 di Batam. Sebelumnya, Jumat (2/10) malam akan diadakan dialog tokoh dengan Presiden PKS, M. Sohibul Iman di Hotel Harmoni One.

"Menjelang penutupan Muswil akan digelar Deklarasi Kemenangan PKS untuk pasangan HM. Soerya Respationo – Ansar Ahmad. Rencananya akan dihadiri oleh 2 ribu kader dan simpatisan," ujarnya.(isy/*)

sumber: pksnongsa

Monday, September 28, 2015

PKS Kelapa Dua Tebar 1170 Bungkus Daging Qurban

Pkskelapadua.com, - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kelapa Dua telah berhasil membagikan 1170 bungkus daging qurban kepada kader dan simpatisan masyarakat pada hari raya Idul Adha 1436 Hijriyah tahun ini.

"Alhamdulillah PKS berkhidmat qurban untuk (warga) Kelapa Dua dengan menerima dan memotong 9 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Dengan total 1170 bungkus daging qurban," kata Ketua DPC PKS Kelapa Dua, Sambudi di Tangerang, Senin (28/9/2015).

Sambudi mengucapkan terima kasih kepada pengqurban yang memberikan kepercayaan kepada DPC PKS Kelapa Dua untuk menerima, memotong dan mendistribusikan daging qurban.

Sambudi juga mengucapkan terima kasih kepada semua kader PKS Kelapa Dua yang ikut bekerja dalam mensyiarkan ibadah qurban ini.

"Selamat sukses atas kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja tangkas kader semua dalam mensyiarkan amaliah qurban ini. Semoga Allah balas dengan Surga. Aamiin,"katanya.

PKS Kelapa Dua sendiri telah membuka pos penerimaan hewan qurban 1 bulan sebelum hari H Idul Adha. Sedangkan pemotongan hewan qurban dilaksanakan di Kampung Sabi, Kelurahan Bencongan pada Kamis (24/9) dan di Komplek Yayasan Al-Fityan pada Sabtu (26/9).

sumber : pkskelapadua.com

Jelang Muswil ke-4, PKS Sumut Gelar Pemilu Internal

PKSMEDAN.com - Jelang Musyawarah Wilayah (MUSWIL) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Utara 10 Oktober 2015, DPW PKS Sumut menggelar Pemilihan Umum Internal (PUI) guna menjaring pengurus baru untuk periode 5 tahun mendatang, Minggu (27/9) di seluruh Sekretariat DPD PKS se-Sumut, salah satunya di Jalan Sei Beras Sekretariat DPD PKS Kota Medan.

Usai gelaran Musyawarah Nasional (MUNAS) PKS ke-4 pada tanggal 14-15 September 2015 di Depok, maka akan dilanjutkan dengan penyelenggaraan MUSWIL dan Musyawarah Daerah (MUSDA) tingkat provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia. Tak hanya di Sumut, PUI juga serentak diselenggarakan di seluruh provinsi di Indonesia.

Ketua penyelenggara PUI, Mahmud Shaleh Zakaria mengatakan sebelum penyelenggaraan MUSWIL 10 Oktober mendatang, terlebih dahulu akan diadakan PUI. “MUSWIL digelar untuk memilih pengurus baru untuk 5 tahun mendatang," ungkap Mahmud.

Menurut Mahmud, ada 27 bakal calon yang terjaring dalam Dewan Pimpinan Tinggi Wilayah (DPTW) se-Sumatera Utara. Dari 27 nama ini, setiap kader memilih 9 nama yang diajukan sebagai DPTW Sumatera Utara. 9 orang terpilih DPTW ini terdiri dari ; Ketua Umum DPW, Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW), Ketua Majelis Permusyawaratan Wilayah (MPW), Wakil Ketua DPW, Sekretaris DPW, Sekretaris DSW, Sekretaris MPW, Bendahara DPW, dan Ketua Kaderisasi DPW.

"Selanjutnya nama yang terpilih dari PUI ini, nantinya akan diserahkan ke Dewan Pimpinan Tinggi Pusat (DPTP) untuk menjadi bahan pertimbangan mengisi 9 posisi di DPTW PKS Sumut." ujar Mahmud yang juga Kaderisasi DPW PKS Sumut.

Beberapa nama terjaring sebagai bakal calon DPTW diantaranya, Muhammad Hafez Ketua DPW PKS Sumut saat ini, Satrya Yudha Wibowo Sekretaris DPW PKS Sumut, Muhammad Nuh, Sigit Pramono Asri, dan Mahmud Shaleh Zakaria.

Selain memilih DPTW, PUI juga memilih Badan Pengurus Harian (BPH) DPD kabupaten/kota se-Sumut. Disini akan dipilih 5 orang dari 20 bakal calon untuk mengisi posisi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) kabupaten/kota se-Sumut. 5 nama terpilih terdiri dari ; ketua umum, sekretaris, bendahara, ketua kaderisasi, dan ketua Dewan Syariah Daerah (DSD).

Dalam penyelenggaraan PUI ini terlihat demokratisnya PKS dalam memilih pimpinannya di provinsi untuk 5 tahun kedepan. Kader memilih langsung bakal calon yang diajukan PKS Sumut untuk mengisi posisi penting di kepengurusan provinsi (DPW). [sak]

sumber : pksmedan.com

Sunday, September 27, 2015

PKS Aceh Optimis Muswil Berjalan dengan Baik

PKS Nongsa - Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Aceh Khairul Amal menyatakan optimis segala persiapan dan proses pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) akan berjalan baik sesuai yang diharapkan.

Khairul mengatakan, sebelum pelaksanaan Muswil pada 11 Oktober 2015 yang akan datang, DPW PKS Aceh dan DPD PKS se-Provinsi Aceh telah melaksanakan Pemilihan Umum Internal (PUI) untuk memilih calon anggota DPTW (Dewan Pengurus Tingkat Wilayah) dan DPTD (Dewan Pengurus Tingkat Daerah), serta menjaring kader potensial yang akan menjadi pengurus harian partai pada Ahad (27/9/2015) kemarin.

"Ini adalah salah satu mekanisme yang biasa dilakukan di PKS. Seluruh kader menggunakan hak pilihnya dengan baik sekali,” ujar Khairul dalam rilisnya, Senin (28/9/2015).

Pemilihan ini, lanjut Khairul Amal, dilaksanakan sebagai amanah dari Munas PKS yang baru saja dilaksanakan di Depok, Jawa Barat pada 14-15 September 2015 lalu.

"Dalam Munas itu diamanahkan kepada seluruh DPW se-Indonesia untuk segera menyiapkan kepengurusan baru paling lambat akhir bulan Oktober 2015," katanya.

Khairul amal yang juga Ketua penyelenggara Muswil PKS Aceh ini juga mengatakan PUI ini bertujuan untuk memaksimalkan kerja-kerja partai di seluruh Indonesia menyambut tantangan kebangsaan yang semakin besar.

Sementara itu menurut catatan panitia PUI, seluruh kader madya telah menggunakan hak pilihnya secara baik dan maksimal pada hari Ahad (27/09). Hasil PUI ini nantinya akan dibawa dalam rapat DPP PKS untuk memutuskan siapa yang akan menjadi pengurus DPW dan DPD seluruh Aceh.

Adapun nama-nama calon Ketua DPW PKS Aceh yang disebut-sebut berpeluang sebagai ketua DPW antara lain Kasibun Daulay, Khairul Amal, Ghufran Zainal Abidin, Zulfikar Abdullah, Fuadi Sulaiman, Moharriadi, M. Fauzi. DR. Yusuf A. Samad, Teuku Inshafuddin, Ridwan, Darul Irfan dan sejumlah nama lain.

Menurut Humas DPW PKS Aceh, Nourman Hidayat, banyaknya nama-nama yang muncul sebagai calon kuat menunjukkan proses kaderisasi yang berjalan baik di Partai Dakwah tersebut.(*)

sumber: pksnongsa

Salman Alfarisi : Ranperda Retribusi Minuman Beralkohol Pemko Medan 'Aneh'

PKSMEDAN.com - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang merupakan usulan Pemerintah Kota Medan dinilai 'aneh' oleh sebagian anggota DPRD Medan, selain belum adanya kajian dan naskah akademis yang dikirimkan ke DPRD Medan, Ranperda ini dinilai sangat bertolak belakang dengan semangat pemberantasan minuman beralkohol yang digadang-gadang Pemko Medan.

"Saya mengkaji, saat penyampaian nota pengantar yang disampaikan Plh Syaiful Bahri, Ranperda ini berisi keprihatinan tentang bahaya narkoba, namun disisi lain Pemko Medan justeru menjadikan minuman beralkohol ini sebagai ladang Pendapatan Asli Daerah (PAD)," jelas Anggota DPRD Medan, H. Salman Alfarisi Lc, MA saat ditanya wartawan soal kontropersi Ranperda ini di publik, Minggu (27/09/2015).

Salman mengaku sangat miris manakala mendengar keprihatinan Pemko Medan soal peredaran Minuman Beralkohol, namun disatu sisi Pemko Medan malah menarik untung (Retribusi-red) dari adanya Minuman Beralkohol ini. "Ada yang bertolak belakang antara pernyataan dan maksud Pemko Medan. Isinya keprihatinan semua tapi ujung-ujungnya Pemko Medan malah mengajukan Perda Retribusi bukannya Perda pengendalian Minuman Beralkohol," jelasnya.

Politisi Vokal Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan dan mendesak agar judul Ranperda ini dirubah. "Saya kiri apa yang disampaikan Pemko Medan dengan Ranperda ini sangat tidak bersesuaian. Untuk itu saya mendesak agar Ranperda ini diganti saja menjadi Ranperda Pengendalian Peredaran Mminuman Beralkohol," jelas Salman.

Salman menjabarkan, dalam ranperda ini nantinya memuat aturan-aturan teknis terkait pengendalian produksi, peredaran, pembeli, dimana warga muslim di Kota Medan nantinya dilarang untuk membeli minol. "Jadi tidak hanya memungut retribusi tetapi jelas adanya pengaturan-pengaturan yang mengendalikan peredaran minuman beralkohol tersebut," jelasnya.

Seperti diketahui, Pemko Medan melalui, Plh Wali Kota Medan Syaiful Bahri menyampaikan bahwa pengajuan Ranperda Minol dilatarbelakangi adanya peredaran dan penjualan serta pemakaian minol yang semakin marak di Kota Medan, bahkan merambah sampai tingkat remaja dan anak-anak sekolah yang masih di bawah umur.

“Merebaknya penggunaan minuman keras mendorong terjadi berbagai tindakan melanggar hukum sehingga dapat berimbas terjadinya tawuran dan kerusuhan yang pada akhirnya menggangu stabilitas keamanan dan ketertiban umum di Kota Medan," terang Syaiful.

Maraknya peredaran minol, juga perlu dikendalikan dan dimungkinkannya melakukan pemungutan retribusi dari sektor izin tempat-tempat penjualan minol.

“Hal ini juga sesuai amanat UU No 28 Tahun 2009 Pasal 141 huruf B tentang Pajak Daerah dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, merupakan masuk dalam klasifikasi jenis retribusi perizinan tertentu yang kewenangannya diserahkan kepada pemerintah daerah guna melindungi kepentingan umum," katanya. [RS/Syf]

sumber : pksmedan.com

Jelang Musda, PKS Kota Medan Gelar PUI untuk Memilih Calon Pengurus Baru

PKSMEDAN.com - Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Oktober mendatang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan menggelar Pemilihan Umum Internal (PUI), Minggu (27/9), di Kantor DPD PKS Kota Medan jalan sei.beras Medan. PUI dilakukan untuk memilih calon pengurus DPD periode berikutnya.

Sekretaris umum DPD PKS Kota Medan Abdul Rahim Siregar menjelaskan, PUI merupakan pemilihan untuk memilih calon pengurus DPD yang baru. Pemilihan dilakukan melalui sistem perwakilan. Dimana kader yang bisa memilih diwakili oleh kader inti yang memiliki jenjang madya sampai dengan ahli.

“Setiap kader nantinya akan memilih sebanyak maksimal 5 nama dari 15 calon nama untuk DPD yang terdapat di kertas suara. Nama tersebut nantinya akan menempati posisi sebagai BPH DPD PKS Kota Medan”, kata Abdul Rahim.

PUI dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Setelah PUI ditutup, panitia akan segera merekap hasil PUI tersebut. Hasil rekap dari penghitungan suara tidak dipublikasikan melainkan diserahkan langsung ke DPW sebagai bahan pertimbangan menetapkan pengurus DPD PKS Kota Medan periode 2015-2020.

Selain untuk memilih pengurus DPD PKS Kota Medan, kader juga memilih calon pengurus DPW yang akan menyelenggarakan Musyawarah Wilayah (Muswil) pada tanggal 10-11 Oktober mendatang. Ada 27 calon nama yang terdapat dalam surat suara. Setiap kader nantinya akan memilih maksimal 9 nama. Sembilan orang tersebut terdiri dari unsur pengurus DPW 5 orang, unsur Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) 2 orang, unsur Dewan Syariah Wilayah (DPW) 2 orang. MPW dan DSW dipilih ketua dan sekretaris sedangkan unsur lima yang di DPW dipilih ketua umum dan waka umum, sekretaris umum, bendahara umum dan ketua bidang kaderisasi. [Syf]

sumber : pksmedan.com

Idul Adha, PKS Kota Medan Tebar 10 Ribu Paket Daging Qurban

PKSMEDAN.com - Dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1436 Hijriyah sebanyak 30 ekor sapi dan 51 kambing atau 10 ribu paket daging telah didistribusikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan melalui Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKS di 21 Kecamatan Se-Kota Medan.

Ketua Panitia Penyembelihan Hewan Kurban PKS Kota Medan Muhammad Nasir mengatakan total kurban tahun ini se-Kota Medan sekitar 30 sapi dan kambing 51 ekor. Hewan kurban langsung di distribusikan kepada warga medan di 21 Kecamatan se-Kota Medan. Sedangkan khusus di Kantor sekretariat DPD PKS Kota Medan berkurban 1 sapi dan 4 ekor kambing yang akan dibagikan untuk masyarakat sekitar, pengurus dan simpatisan PKS.

“Kalau se-Kota Medan ada sekitar 10 ribu paket daging kurban. Dan perkantong paket kurban sekitar 3/4 daging. Penyembelihan kurban dimulai dari Pukul 07.00 pagi hingga Pukul 12.00 WIB,” kata Nasir di Kantor DPD PKS Kota Medan, Sabtu (26/9).

Menurut Nasir, pemotongan hewan kurban dilakukan PKS setiap tahun yang merupakan manifestasi dari tema Musyawarah Daerah (Musda) PKS Kota Medan “Berkhidmat Untuk Rakyat” yang akan dilaksanakan Oktober mendatang. [Syf]

sumber : pksmedan.com

PKS Kepri Adakan PUI Serentak Hari Ini

PKS Nongsa - Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kepulauan Riau (DPW PKS Kepri) hari ini, Ahad (27/9/2015) mengadakan pemilihan umum internal (PUI) secara serentak di beberapa kabupaten/kota di Kepulauan Riau.

"Hari ini secara serentak diadakan PUI atau Pemira (Pemilihan Raya-red) di DPD PKS se-Kepri," ujar Sekretaris Umum DPW PKS Kepri, Raden Hari Tjahyono di Batam.

Raden menjelaskan, PUI ini bertujuan untuk memilih calon Dewan Pengurus Tingkat Wilayah (DPTW) dan Dewan Pengurus Tingkat Daerah (DPTD).

"Untuk DPTW akan dipilih 9 orang dan DPTD 7 orang," katanya.

Suara teratas, lanjut Ketua Panitia PUI ini nanti akan diajukan ke Dewan Pengurus Pusat PKS (DPP PKS) untuk diputuskan siapa yang menjadi pengurus periode yang akan datang.

"Sembilan orang itu adalah Ketua, Sekum dan Bendum DPW, Ketua dan Sekum MPW serta Ketua dan Sekum DSW," jelasnya.

Selain itu kata Raden, untuk DPTW ada 27 daftar calon tetap yang diusulkan oleh DPTW saat ini dengan syarat sudah aktif dalam partai selama 15 tahun atau lebih.

"Jadi dalam PKS tidak ada orang yang baru masuk menjadi pengurus tingkat daerah dan wilayah," pungkasnya.

Saat berita ini diturunkan sedang berlangsung penghitungan hasil pemilihan suara tersebut. (brodien/*)

sumber: pksnongsa

Saturday, September 26, 2015

Muswil Susun Arah Kebijakan PKS Kepri 5 Tahun ke Depan

PKS Nongsa - Partai Keadilan Sejahtera Kepulauan Riau (PKS Kepri) akan mengadakan musyawarah wilayah (Muswil) pada 3 - 4 Oktober 2015 di Hotel Harmoni One, Batam. Dalam Muswil tersebut akan disusun arah kebijakan PKS Kepri 5 tahun ke depan.

"Muswil juga akan menyusun arah kebijakan PKS Kepri dalam lima tahun kedepan dan sikap politik PKS Kepri baik yang terkait dengan kondisi bangsa kekinian maupun sikap politik terkait dengan pilkada," ujar Ketua Penyelenggara Muswil, Raden Hari Tjahyono di Batam, Sabtu (26/9/2015).

Raden mengatakan, Muswil yang mengangkat tema "Berkhidmat Untuk Rakyat" ini akan diikuti oleh peserta dari seluruh pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS se-Kepri, juga kader-kader PKS yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta.

"Muswil disamping memilih Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Dewan Pengurus Wilayah (DPW), juga memilih Ketua dan Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) serta Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Wilayah (DSW)," katanya.

Hal ini, lanjut Raden, karena dalam AD/ART PKS dikenal istilah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) yang merupakan organ organisasi terdiri dari DPW, MPW, dan DSW. Dan Muswil forum untuk memilih dan menetapkan anggota DPTW tersebut.

Sebelum melaksanakan Muswil, jelas Raden, PKS Kepri akan mengadakan Pemilihan Umum Internal (PUI) yang merupakan rangkaian dari pelaksanaan Muswil PKS Kepri pada Ahad (27/9/2015).

"PUI bisa dikatakan sebagai kegiatan pra muswil, yang tujuannya untuk memilih kandidat anggota DPTW," paparnya.

Raden juga menjelaskan, PUI dilaksanakan serentak di kabupaten/kota se-Kepri bertempat di Sekretariat DPD dan diikuti oleh kader-kader PKS se-Kepri.

"Hasil dari PUI ini yang akan dibawa ke Muswil, sehingga di Muswil telah terseleksi kader-kader terbaik hasil dari pemilihan yang melibatkan seluruh kader se-Kepri," ujar Raden yang juga Sekretaris Umum DPW PKS Kepri ini.

"Inilah bentuk demokrasi ala PKS dan dari sinilah PKS dikenal sebagai partai yang mampu menghadirkan suksesi kepemimpinan yang sejuk tanpa kekisruhan, sebaimana partai pada umumnya," pungkasnya.(*)

sumber: pksnongsa

Thursday, September 24, 2015

Mina 1436...

PKS Nongsa - Bukan karena mungkin mereka sudah di surga, lalu aku tak boleh bilang itu bencana.

Bukan karena mereka mungkin sudah tersenyum di sana,
lalu aku tak boleh berpikir mitigasinya.

Bukan karena mereka pergi dalam sebuah simbol ibadah,
lalu aku tak berpikir tentang apa yang salah.

Bukan karena mungkin mereka telah bahagia di sana,
lalu aku tak boleh berduka.

Bukan karena mereka mungkin sedang menghamba,
lalu aku tak berpikir tentang tamak dan loba.

Bukan karena mungkin mereka telah di surga,
lalu aku tak bisa menduga-duga.

Ada yang berbeda. Tak sama. Sudah agak berubah.

Bukan tak boleh kita melihat ke dalam. Menyibak yang terdalam. Lalu semoga kita bisa menangis diam-diam.

Tak sama. Ada yang berbeda.

Ijinkan aku bersedih. Ijinkan aku melihat juga keserakahan. Ijinkan aku juga melihat ketergesaan. Dan ijinkan aku melihat juga tentang kebodohan.

Ijinkan aku berduka.

Jakarta, 25 September.
Eko Novianto

sumber: pksnongsa

Kisah Ibrahim...| By @ludwinardi

PKS Nongsa - Kisah Ibrahim adalah sebuah petunjuk...Petunjuk bagaimana kita seharusnya mencari jalan menuju Robb-nya demi bersemayam dalam diri akan hidayah-Nya...

Renungilah proses bagaimana Ia mencari Tuhannya...

Kisah Ibrahim adalah sebuah panduan...

Panduan kita dalam rangka melawan thogut-thogut dan sesembahan dunia yang meracuni...

Perhatikanlah bagaimana Ia menghancurkan berhala-berhala sesembahan umatnya pada masa itu...

Kisah Ibrahim adalah contoh...

Contoh bagaimana sebuah perlawanan yang haq akan selalu berhadapan langsung dengan para pendukung kebatilan...

Lihatlah dengan banyaknya para penentang atas ajaran yang Ia syiarkan...

Kisah Ibrahim adalah anutan...

Anutan tentang eksistensi pendukung kebatilan yang terkadang lahir dari lingkungan terdekat...

Ingatlah bahwa penentang pertama ajaran yang Ia bawa adalah bapaknya sendiri...

Kisah Ibrahim adalah ikhtibar...

Ikhtibar tentang pertolongan Allah yang pasti akan datang terhadap para pendukung dan pembela agama-Nya...

Catat bagaimana Ia terselamatkan dari panasnya api yang membakar tubuhnya...

Kisah Ibrahim adalah sebuah pengajaran...

Pengajaran taqwa dan kepatuhan akan sebuah ketetapan Robb-nya...

Tafakuri bagaimana Ia; istri dan anaknya menerima dan menjalankan perintah yang datang dari Robb-nya...

Kisah Ibrahim adalah pedoman...

Pedoman akan arti sebuah kesabaran dan keikhlasan dalam upaya menjalankan perintah-perintah-Nya...

Lihat bagaimana lapangnya Ia; istri dan anaknya menjalankan perintah Tuhannya kepada mereka...

Kisah Ibrahim adalah hikmah...

Hikmah terbaik dalam mengusahakan sesuatu secara maksimal...

Perhatikan bagaimana usaha istrinya mencari air yang berlari diantara dua bukit dalam cekikan panasnya gurun pasir...

Kisah Ibrahim adalah nasihat...

Nasihat bagaimana istri dan anak menjadi pendukung utama dalam ketaatan kepada Sang Khalik...

Dengarkan perkataan mereka (istri dan anaknya): "kalau memang itu adalah atas perintah Tuhanmu, maka lakukanlah..."

Kisah Ibrahim adalah sebuah pelajaran...

Pelajaran bagaimana kecintaan kepada Robb-nya yang sepatutnya melebihi cinta pada selain-Nya...

Renungi bagaimana cinta pada Robb-nya mengalahkan kecintaan pada istri dan anak tersayangnya...

Kisah Ibrahim adalah sebuah cerminan...

Cerminan bagaimana sebuah pengorbanan itu selayaknya dilakukan hanya kepada Robb-nya semata...

Bahwa Ia meninggalkan istrinya dan prosesi penyembelihan anaknya adalah semata-mata sebentuk ketaqwaan pada Robb Tuhannya...

★★★★★★★
Salam Terbaik,
@ludwinardi
http://ludwinardi.com

sumber: pksnongsa

Fahri Hamzah: Lokasi Kejadian Bukan Jalur Jamaah Indonesia

PKS Nongsa - Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI Fahri Hamzah menyampaikan bela sungkawa terhadap tragedi di Mina, Kamis (24/9). Lebih dari 717 jamaah haji meninggal dunia dan 805 lainnya luka-luka hingga Kamis (24/9) malam Waktu Indonesia Barat.

Fahri yang berada di Makkah, Arab Saudi menyebut saat ini lokasi kejadian telah ditutup akses sejak siang waktu Arab Saudi. "Sehingga tidak ada kesempatan bagi kita untuk melihat langsung," ujar Fahri.

Tim Pengawas Haji DPR dan Amirul Hajj Menteri Agama RI juga terus berkoordinasi dengan rumah sakit setempat guna mengidentifikasi kemungkinan adanya korban dari Indonesia.

"Kami meminta masyarakat tetap tenang karena tragedi ini tidak terjadi di jalur Indonesia," paparnya.

Fahri melanjutkan tragedi ini terjadi karena terjadi penumpukan akibat tidak adanya pengaturan setelah prosesi Wukuf. Rukun setelah Wukuf regulasinya tidak dikomunikasikan secara ketat dan diserahkan ke masing-masing negara. "Bahkan masing-masing jamaah," kata Wakil Ketua DPR RI ini.

Fahri mengakui jika Pemerintah Arab Saudi sudah membangun banyak jalur setelah kejadian Mina yang menelan korban hampir 1.500 jiwa tahun 1990. Namun, papar Fahri, pergerakan jamaah masih sangat tidak terkendali dan tidak terfasilitasi.

Ia meminta kepada Pemerintah Arab Saudi agar segera membicarakan penyelenggaraan haji secara bersama-sama. Terlebih setelah kasus jatuhnya cranebeberapa saat lalu. Menteri Agama saat sambutan jelang wukuf kemarin menyebut seharusnya Arab Saudi bisa membangun fasilitas yang lebih baik lagi bagi jamaah karena mereka mampu.

"Saya mengapresiasi Menteri Agama yang cukup berani menyentil Pemerintah Saudi dalam sambutan jelang Wukuf kemarin. Ini demi perbaikan agar tragedi berulang ini tak dianggap bagian dari jamaah haji," terang Politisi PKS ini. (*)

sumber: pksnongsa

PKS Ajak Kaum Muslimin Doakan Jamaah Haji Korban Mina

PKS Nongsa - Ketua Badan Pembinaan Umat dan Dakwah (BPUD) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilman Rosyad mengajak kaum muslimin, khususnya di Tanah Air, untuk mendoakan para jamaah haji yang meninggal dalam tragedi Mina tersebut sebagai syuhada.

"Kita doakan agar disempurnakan pahala haji mereka dan dicatatkan sebagai syuhada #tragedimina," kata Hilman melalui akunnya @ustadzhilman, Kamis (24/9).

Alumnus Universitas Islam Madinah Arab Saudi ini mengatakan musibah tersebut diduga terjadi karena keletihan fisik, panik, dan beberapa prosedur yang tidak ditaati oleh para jamaah haji. Keletihan tersebut menurut Hilman, muncul karena para jamaah selesai melakukan wuquf di Arafah.

"Serta mabit (bermalam) di Muzdalifah sebelum berangkat ke Mina guna melontar jumroh aqobah #tragedimina," tambah Hilman

Mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 menyadari musibah ini adalah takdir dari Allah, namun demikian ia tetap meminta kelalaian penyelenggara harus dipertanggungjawabkan, serta korban luka-luka atau pun yang telah wafat harus segera ditangani dengan baik.

"Semoga tidak terjadi lagi di sisa prosesi haji tahun ini, dan penyelenggaraan haji di tahun mendatang lebih baik lagi #tragedimina," tutup Hilman

Sebagaimana diketahui, menurut akun twitter resmi Direktorat Pertahanan Sipil Arab Saudi @KSA_998, Kamis (24/9) pukul 7:50 pm WIB, korban wafat dalam tragedi mina ini berjumlah 717 orang, sementara yang luka bertambah menjadi 863 orang.

Sejauh ini, menurut laporan dari Kementerian Luar Negeri melalui @Portal_Kemlu_RI terdapat 1 orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban wafat dalam musibah ini. Jenazah yang belum teridentifikasi identitasnya tersebut saat ini masih dalam pengecekan Kementerian Agama di RS Al-Jisr, Mina, Arab Saudi.

"Nomor #hotline #KJRIJeddah dan #KBRIRiyadh #tragediMina: +96 6543603154 atau 081289009045," tulis @Portal_Kemlu_RI pada sekitar pukul 18.00 hari ini. (*)

Keterangan Foto: Ketua Bidang Pembangunan Umat dan Dakwah (BPUD) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilman Rosyad. (Istimewa)

sumber: pksnongsa

Fahri Hamzah : Lokasi Kejadian Bukan Jalur Jamaah Indonesia

PKSMEDAN.com - Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI Fahri Hamzah menyampaikan bela sungkawa terhadap tragedi di Mina, Kamis (24/9). Lebih dari 717 jamaah haji meninggal dunia dan 805 lainnya luka-luka hingga Kamis (24/9) malam Waktu Indonesia Barat.

Fahri yang berada di Makkah, Arab Saudi menyebut saat ini lokasi kejadian telah ditutup akses sejak siang waktu Arab Saudi. "Sehingga tidak ada kesempatan bagi kita untuk melihat langsung," ujar Fahri.

Tim Pengawas Haji DPR dan Amirul Hajj Menteri Agama RI juga terus berkoordinasi dengan rumah sakit setempat guna mengidentifikasi kemungkinan adanya korban dari Indonesia. "Kami meminta masyarakat tetap tenang karena tragedi ini tidak terjadi di jalur Indonesia," paparnya.

Fahri melanjutkan tragedi ini terjadi karena terjadi penumpukan akibat tidak adanya pengaturan setelah prosesi Wukuf. Rukun setelah Wukuf regulasinya tidak dikomunikasikan secara ketat dan diserahkan ke masing-masing negara. "Bahkan masing-masing jamaah," kata Wakil Ketua DPR RI ini.

Fahri mengakui jika Pemerintah Arab Saudi sudah membangun banyak jalur setelah kejadian Mina yang menelan korban hampir 1.500 jiwa tahun 1990. Namun, papar Fahri, pergerakan jamaah masih sangat tidak terkendali dan tidak terfasilitasi.

Ia meminta kepada Pemerintah Arab Saudi agar segera membicarakan penyelenggaraan haji secara bersama-sama. Terlebih setelah kasus jatuhnya crane beberapa saat lalu. Menteri Agama saat sambutan jelang wukuf kemarin menyebut seharusnya Arab Saudi bisa membangun fasilitas yang lebih baik lagi bagi jamaah karena mereka mampu.

"Saya mengapresiasi Menteri Agama yang cukup berani menyentil Pemerintah Saudi dalam sambutan jelang Wukuf kemarin. Ini demi perbaikan agar tragedi berulang ini tak dianggap bagian dari jamaah haji," terang Politisi PKS ini. [Humas DPP PKS]

sumber : pksmedan.com

Tuesday, September 22, 2015

Fraksi PKS Berharap Tak Ada Pelonggaran Penjualan Minuman Beralkohol

Pkskelapadua.com, - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan adanya pelonggaran penjualan minuman beralkohol (minol) atau bir akibat beleid Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang memberi keleluasaan daerah untuk menetapkan lokasi penjualan minol. Hal ini merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi Pemerintah mengatasi krisis. Ketentuan soal penjualan bir masuk dalam relaksasi atau deregulasi dalam paket ekonomi.

"Padahal, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 mengatur peredaran penjualan minuman beralkohol golongan A, seperti larangan penjualan di minimarket-minimarket. Aturan ini pun dinilai masih longgar karena penjualan di supermarket dan hotel-hotel berbintang tetap diperbolehkan," kata Jazuli Juwaini, di sela-sela aktivitas ibadah haji, Makkah, Selasa (22/9).

Dengan adanya relaksasi dan deregulasi, lanjut Jazuli, dikhawatirkan penjualan minol di daerah-daerah semakin longgar. Menurut Jazuli, jangan sampai karena daerah diberi keleluasaan menetapkan lokasi penjualan minol, lalu minol menjadi lebih mudah diperoleh atau bahkan bebas dijual karena karakteristik daerah tertentu.

Lebih jauh Jazuli menambahkan, Fraksi PKS sangat menyayangkan jika hanya karena alasan ekonomi, investasi, atau menggenjot pariwisata sampai melonggarkan aturan penjualan minol. Jazuli menegaskan, apapun alasannya minol bisa merusak generasi bangsa. "Kita memahami pemerintah butuh pendapatan, tapi jangan hanya karena itu lalu abai terhadap kerusakan generasi," ujar Anggota Komisi III DPR RI itu.

Itulah sebabnya, lanjut legislator dari dapil Banten ini, peredaran minol perlu diatur dan ditertibkan dengan ketat di Indonesia, tidak bebas seperti di beberapa negara Barat. "Negara kita adalah negara Pancasila yang menghormati sendi-sendi agama, pengaturan ketat peredaran minol tentu sangat dibenarkan," pungkas Jazuli.

Diketahui, Kemendag mengeluarkan paket deregulasi pengaturan penjualan minol dengan memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk menetapkan atau memberikan izin soal tempat penjualan bir di daerah masing-masing, namun tak berlaku untuk di minimarket. Dalam paket deregulasi, terdapat revisi Peraturan Dirjen (Perdirjen) Dagri yang merevisi Perdirjen Dagri No. 4/2015, yang melaksanakan Permendag No.6/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014, tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Perizinan Minuman Beralkohol.

Sumber: pks.id

sumber : pkskelapadua.com

Perkuat Daya Beli Rakyat, PKS Dorong Pemerintah Turunkan Harga BBM Premium

Ketua DPP PKS Memed Sosiawan

Pkskelapadua.com, - Inflasi perekonomian nasional saat ini cukup tinggi akibat pelambatan ekonomi global yang sedang berlangsung. Untuk menguatkan daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi demikian, kebijakan menurunkan harga BBM premium perlu dipertimbangkan pemerintah.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup (Ekuintek dan LH) Memed Sosiawan menyatakan, opsi menurunkan harga BBM premium bisa jadi opsi paling bijak.

“Di Munas PKS kemarin Presiden PKS telah menyerukan agar pemerintah memprioritaskan kebijakan penguatan daya beli masyarakat yang akhir-akhir ini terus menurun. Mempertimbangkan harga minyak internasional yang jatuh dan inflasi nasional yang cukup tinggi, opsi menurunkan harga BBM premium bisa jadi opsi,” ujar Memed dalam keterangan Pernya, Selasa (22/09/2015).

Memed mengatakan, dalam Munas kemarin Presiden PKS sempat menawarkan kebijakan cash transfer untuk melindungi daya beli masyarakat yang tergerus. Dia menambahkan, cara lain untuk meningkatkan daya beli rakyat selain dengan cash transfer adalah dengan menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium.

“Ini cara paling cepat dan cukup efektif mengurangi beban masyarakat. Itu usulan yang bagus. Tapi sepertinya tidak mudah karena ada hambatan likuiditas yang dialami pemerintah saat ini," imbuh Memed.

Dia juga mengatakan, penguatan daya beli masyarakat sangat krusial karena berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Maret 2015, terjadi kenaikan angka kemiskinan, yaitu sebanyak 860.000 masyarakat miskin.

“Jumlah orang miskin meningkat signifikan. Ini sudah lampu kuning mendekati lampu merah, harus ada respon cepat!” tegasnya.

Studi LPEM FEUI menyebutkan, setiap penurunan harga BBM premium 5 persen atau RP 400 per liter diperkirakan akan menyelamatkan 165 ribu rakyat miskin. “Dengan merujuk studi tersebut, kalau pemerintah turunkan sebesar Rp 2.000 per liter saja, akan membantu mengurangi angka kemiskinan sekitar 825 ribu jiwa. Ini opsi yang perlu dicoba,”ujar politisi PKS asal Jawa Timur ini.

Hingga 31 Agustus 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 598,270 triliun. Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak tersebut mencapai 46,22%.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014, realisasi penerimaan pajak di tahun 2015 ini mengalami penurunan sebesar minus 1,07%, dari target penerimaan sebesar Rp 604.712,33 triliun. Realisasi penerimaannya pun sebesar Rp 598.270,63 triliun.

Sumber: pks.id

sumber : pkskelapadua.com

PKS Berikan Bantuan Hewan Qurban untuk Warga Bencongan

Sapi qurban yang di salurkan PKS ke warga di Kampung Sabi, Bencongan

Pkskelapadua.com, - Dewan Pengurus Ranting (DPRa) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bencongan memberikan bantuan dua ekor sapi qurban untuk warga Kampung Sabi, Kelurahan Bencongan, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.

"Alhamdulillah DPRa (PKS Bencongan) sudah menyalurkan amanah dari pengqurban di dua tempat, Pondok Pesantren Baabul Jannah dan Musholla Sulamunnajat di Kampung Sabi Bencongan," kata Ketua DPRa PKS Bencongan, Mujiono di Tangerang, Rabu (23/9/2015)

Hewan qurban ini diberikan langsung oleh Mujiono kepada Pengurus Pondok Pesantren Baabul Jannah, Ustadz Madais dan Ketua Mushola Sulamunnajat, Ustadz Surya pada Selasa malam.

Aksi tebar hewan qurban ini merupakan upaya PKS untuk berkhidmat pada masyarakat. Dengan menerima patungan hewan qurban dari para kader dan distribusikan ke masyarakat.

sumber : pkskelapadua.com

PKS Sumsel Segera Selenggarakan Muswil

PKS Nongsa - Pasca dilaksanakannya Munas keempat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dihelat di Depok dan Cibubur pada 14-15 September 2015 lalu, semua struktur DPW PKS se-Indonesia bersiap melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil).

Di Sumatera Selatan sendiri, kesibukan itu terlihat dengan digelarnya rapat perdana panitia Muswil PKS Sumsel, Selasa (22/9) di Kantor DPW PKS Sumsel di Kota Palembang. Muswil PKS Sumsel diagendakan pada 9 Oktober 2015 mendatang.

Setelah dikonfirmasi, Ketua Umum DPW PKS Sumsel Imam Mansur membenarkan hal tersebut.

“Kita akan menjalankan amanah Munas yang memberikan waktu kepada DPW dan DPD seluruh Indonesia untuk melaksanakan Muswil dan Musda hingga akhir Oktober ini,” ungkapnya usai mengikuti rapat Komisi II di Sekretariat DPRD Sumsel.

Terpisah, Amril Sudiono selaku Ketua Panitia mengatakan bahwa Muswil kali ini akan dilaksanakan secara sederhana.

“Semangatnya adalah Muswil yang sederhana dan merakyat,” ujar Amril saat ditemui di Kantor DPW PKS Sumsel, Selasa (22/9).

Amril menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan Muswil ini dalam rangka Pelantikan Pengurus DPTW PKS Sumsel yang baru serta untuk menentukan arah kebijakan PKS lima tahun ke depan khususnya di Sumatera Selatan. Lebih lanjut dirinya menegaskan bahwa rangkaian acara Muswil yang direncanakan digelar di dua tempat berbeda ini mengusung tema Berkhidmah Untuk Rakyat Sumatera Selatan.(esm/*)

Sumber: sumsel.pks.id

Keterangan foto: Momen Munas ke-4 PKS di Depok, Jawa Barat 14-15 September 2015. (RFP)

sumber: pksnongsa

Pesan Sosial Dalam Ibadah Haji dan Qurban

PKS Nongsa - Di bulan Dzulhijjah ada dua ibadah yang disyariatkan Allah kepada umat Islam. Dua ibadah ini adalah haji dan qurban.

Ketua Bidang Pembangunan Umat dan Dakwah (BPUD) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilman Rosyad menyampaikan ada pesan sosial yang tersirat dari keduanya.

“Haji dan qurban adalah ibadah yang disyariatkan Allah. Keduanya bukan sekedar ritual, tapi memiliki pesan sosial,” kata Hilman di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta, Selasa (22/9).

Haji, menurut Hilman adalah undangan khusus dari Allah kepada siapa yang dipilih-Nya. Selain itu, haji juga diharapkan memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan masyarakat.

“Haji itu limited edition, tahun ini ada sekitar 160 ribu jamaah dari Indonesia yang menunaikan ibadah haji. Semoga menjadi haji yang mabrur sehingga menjadi lebih taat dan lebih peduli sesama,” kata Hilman.

Ia juga menuturkan nilai-nilai yang tersirat dalam ibadah qurban. Menurut Hilman, umat Islam diajarkan untuk mempersembahkan yang terbaik dalam ibadah ini. Hewan yang disembelih bukan hewan sembarangan, tapi memang hewan qurban terbaik.

“Qurban melatih kaum muslimin untuk mempersembahkan yang terbaik. Dari sini diharapkan lahir DPR yang diisi orang-orang terbaik, Presiden yang terbaik,” kata Hilman.

Haji dan qurban diharapkan membawa efek positif bagi kehidupan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diharapkan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, semangat ibadah sosial seperti haji dan qurban diharapkan menjadi solusi atas masalah-masalah bangsa.

“Apapun kebaikannya niatkan karena Allah, nanti Allah akan berikan balasan yang berlipat ganda. Masalah Indonesia bisa diselesaikan jika kita sabar dan taat kepada Allah,” kata Hilman. (pks.id/*)

Keterangan Foto: Ketua Bidang Pembangunan Umat dan Dakwah (BPUD) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilman Rosyad. (Istimewa)

sumber: pksnongsa

Trust Me, PR Is Staying Alive ~ Bedah Ulang Citra Partai Dakwah

PKS Nongsa - Profesor Robert Phillips bisa disebut salah satu legenda hidup public relation (PR) internasional. Pertama kali mendirikan perusahaan PR di usia 23 tahun, lalu menjadi Presiden firma PR terbesar dunia Edelman EMEA, tentu bukan tanpa alasan ketika guru besar asal Inggris ini tiba-tiba menerbitkan buku setebal 300 halaman berjudul "Trust Me, PR Is Dead" (Unbound Project production, 2009; June 18th, 2015 paperback verse).

Dengan judul yang amat provokatif, buku ini bisa disebut produk satir hasil pertapaan sufistik expert humas. Senyatanya, "Trust Me, PR Is Dead" justru berisi pencerahan, buah kegundahan praktik-praktik PR para pimpinan puncak negara maupun korporasi, yang notabene sebagian merupakan kliennya sendiri.

Setelah buku Phillips, muncul artikel-artikel seperti "Trust Me, PR Is Not Dead" (Stephen Waddington, UK Chartered Institute of Public Relation), "Trust Me, PR Is Dead But Conscious Business Is Not" dan tulisan-tulisan sejenis yang tak lain merupakan review buku Phillips.

Bahkan muncul trend artikel-artikel yang bicara tentang "kematian" di banyak isu lain. Sebut saja diplomat Inggris Tom Fletcher yang terseret idea skeptis paranoid pasca Edward Snowden dan Julian Assange, menulis artikel "Is It Diplomacy Dead Too?"

Buku "Trust Me .." Prof. Phillips sendiri sederhananya menggugat praktik manipulasi massa yang dilakukan oleh banyak (bahkan mungkin semua?) perusahaan konsultan PR, demi meraih kepercayaan publik. TRUST adalah kata yang bukan hanya ia jadikan judul, namun juga diulang beberapa kali di sana.

Berikut beberapa kutipan soal trust di buku Phillips:

"Trust is a funny word. It has been used and abused to the point of exhaustion."

"Trust can only be built through actions, not words. It has to be hard fought for, hard earned, and hard won, every day. There is no magic wand."

"If the crisis of trust is a crisis of leadership, then it is also a crisis of legitimacy."

Mungkin pengalaman berpuluh tahun membawa Phillips pada kesadaran bahwa manipulasi itu memuakkan. Exhausted. Melelahkan.

***

Negasi Pencitraan

Lalu apa urusannya dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)? Dengan citra PKS, khususnya pasca keputusan Majelis Syuro 11 Agustus 2015 yang di antaranya mengekalkan khittah partai dakwah "bersih, peduli, profesional", di bawah kepemimpinan Salim Segaf Al Jufri dan M. Sohibul Iman?

Sebelumnya perlu ditegaskan bahwa tulisan ini memang bukan review buku Philips, karena PR sebagaimana terjadi dan diyakini Prof. Philips tampaknya tak sebangun dengan PR atau humas yang berlaku di PKS. Juga karena jika negasi "PR Is Dead" ini diamini, maka selesai sudah tugas Bidang Humas PKS (haha ..).

Namun justru negasi itulah yang menarik dicermati.

Pertama, PR yang dipahami Phillips dan koleganya adalah PR manipulatif, semata profit oriented, voiceless citizen/customer,menghalalkan segala cara, membungkus produk maupun kebijakan busuk dengan kemasan menarik.

Pantas jika Phillips lelah.

Dan rasa-rasanya kader PKS tak diajarkan menjadi makhluk serupa itu. Termasuk dalam habit literasi dan diseminasi informasinya. Bahwa masih terjadi offside di sana sini, saya kira ini yang harus menjadi salah satu pekerjaan rumah yang segera diselesaikan kepengurusan PKS di bawah nahkoda baru.

Karena PR seharusnya bukan semata soal citra. PR seharusnya tumbuh atas landasan kredibilitas dan reputasi.

Kedua, humas dalam tubuh PKS adalah organ yang terstruktur bahkan cenderung menjadi laku yang harus dihidupkan seluruh kader.

Secara formal, pengurusan PKS tingkat provinsi dan kabupaten/kota diwajibkan memiliki dan memfungsikan bidang humas. Setahun setidaknya ada dua pertemuan nasional humas menyertakan komunitas pegiat fotografi, videografi, dan media baru.

Upgrading kehumasan, juga penilaian dan pemberian "rapor", dilakukan berjenjang. Website-website dan akun media sosial dirapikan dan standar prosedur diberlakukan. Walau belum merata, ketrampilan literasi bagi figur publik maupun kader PKS terus dilatih.

Namun apakah fungsi humas juga benar terstruktur di partai-partai politik lain? Bukan hanya agar secara formal partai politik punya seseorang yang bisa disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Atau alih-alih 'menyerahkan' saja fungsi tersebut pada praktisi pers, praktisi iklan atau konsultan PR?

Maka tinjauan PR untuk partai politik maupun politisi di Indonesia perlu dikaji lebih dalam, pun jika dianggap penting mempertimbangkan anomali yang dihidangkan PKS.

Karena dalam anomali ini, kenyataannya PR dirawat, tumbuh, ditata layaknya lembaga profit.

Karena bisa jadi, Mr. Phillips, antitesis dan antiskeptis "PR Is Dead" bisa Anda temukan di Indonesia. (*)

Sumber: http://ift.tt/1gLhHiT

sumber: pksnongsa

Monday, September 21, 2015

Saatnya berjumpa kembali

Saatnya silaturahmi di dunia maya