Peringatan Maulid, Jazuli Ajak Perkokoh Cinta kepada Nabi

PKSMEDAN.com - Ribuan warga Ciputat, Tangerang Selatan, menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, di Kompleks Yayasan dan Masjid Al-Ummah, Minggu (29/1). Acara yang diselenggarakan oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini ini dirangkai dengan santunan untuk anak yatim dan dhuafa, serta pembagian sembako sebagai bentuk empati atas beban rakyat yang semakin meningkat.

Hadir pula Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Aljufri selaku penceramah Maulid Nabi, serta Wakil Walikota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie mewakili Ibu Airin Rahmi Diany. Hadir juga Ketua DPW PKS Banten Miftahuddin, sejumlah Anggota DPRD PKS Tangsel, Kapolres Tangsel dan jajarannya serta tokoh-tokoh masyarakat.

“Acara seperti ini rutin digelar sebagai upaya untuk mensyiarkan dakwah Rasululloh SAW guna memberikan siraman rohani bagi masyarakat agar senantiasa meningkatkan kualitas hubungan dengan Allah (hablumminallah) dan dengan sesama manusia ( hablumminannaas ),” jelas Jazuli di sela-sela peringatan Maulid Nabi. 

Dalam ceramahnya, Habib Salim Segaf Aljufri kepada jamaah, Rasululloh SAW bukan saja hamba yang paling mulia, tetapi juga adalah manusia yang paling bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT.

"Jadi kebahagaiaan itu sumbernya bukan harta, tahta, pangkat dan kedudukan, tapi Allah SWT," terang Habib Salim Segaf.

Sementara Jazuli Juwaini selaku tuan rumah menekankan pentingnya maulid Nabi Muhammad SAW sebagai sarana untuk menguatkan upaya kita meneladani Rasululloh. 

"Maulid ini kita selenggarakan semata-mata karena kecintaan kita kepada Rasululloh Muhammad SAW. Agar kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir," kata Jazuli dalam ceramahnya diaminkan oleh hadirin.

Dan cara terbaik mencintai Rasululloh, lanjut Jazuli, adalah dengan meneladani kualitas ibadah Nabi SAW kepada Allah dan kualitas hubungan Beliau dengan sesama manusia.

"Nabi SAW biar kata dijamin masuk syurga, tetap melaksanakan ibadah yang maksimal, istigfar tak kurang dari seratus kali sehari. Lalu bagaimana dengan kita?," tanya Anggota DPR RI dari Dapil Banten III ini.

Anggota Komisi I DPR RI ini juga menerangkan betapa mulia akhlak Rasululloh kepada sesama, serta penuh kasih sayang dan kehangatan, baik kepada sesama muslim maupun kepada nonmuslim. sehingga beliau begitu disegani dan dihormati pemuka-pemuka masyarakat pada zamannya.

"Intinya beliau menampilkan Islam yang benar-benar rahmatan lilalamin. Semangat inilah yang harus kita teladani dan praktekkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia," kata Jazuli.

Selain itu, Jazuli juga menerangkan kontekstualisasi teladan Rasululloh dalam rangka membangun negeri,  antara lain dengan cara menjalankan agama yang konsisten sesuai keyakinan masing-masing, menyebarkan kedamaian,  membangun kebersamaan, menjaga persatuan bangsa, menjaga moralitas anak bangsa dari dekadensi moral, menjunjung tinggi keadilan serta kesediaan untuk bela negara jika negara mendapat ancaman.

"Dengan cara-cara itulah kita menghadirkan Indonesia yang berkarakter, bermartabat, adil dan sejahtera," pungkas Jazuli.

Acara ditutup menjelang adzan dhuhur dengan santunan yatim dan dhuafa dan pembagian 1000 paket sembako kepada warga Ciputat Tangsel. [pks.id]

sumber : pksmedan.com

PKS Medan Petisah Launching Rumah Pusat Khidmat

PKSMEDAN.com - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kecamatan Medan Petisah melaunching Rumah Khidmat, Ahad (29/1) di Jl Karya Bakti No.5.

Launching Kantor  DPC Medan Petisah ini di hadiri para kader dan tokoh-tokoh masyarakat.

Ketua DPC PKS Medan Petisah Rudiawan Sitorus menjelaskan bahwa Kantor DPC adalah markas dakwah dan sosial. 

"Kantor kita akan berfungsi sebagai rumah qur'an juga rumah cerdas sebagai wadah pembinaan akhlaq para pemuda dan masyarakat. Ia nantinya akan pusat baksos, pelayanan kesehatan gratis serta pusat pembinaan masyarakat untuk peduli kesehatan." Ujarnya

Kepala Lingkungan IX Syarifah mengatakan dalam sambutannya siap bekerjasama dengan keluarga besar PKS  Medan Petisah. 

"Lingkungan kita ini  ini 90% penduduknya muslim, apalagi selama ini PKS selalu mendatangkan banyak manfaat, tidak harus menunggu pemilu dan  pilkada baru berbuat." Ujar sosok yang sudah  17 tahun menjadi kepling lk IX kelurahan sei sekambing D ini.

Syarifah juga mengajak warganya memilih PKS dalam Pemilu mendatang. Adapun program Pusat Khidmat ini diantara lain pengobatan gratis, per 2 minggu akan diadakan latihan olahraga seperti tinju,  senam nusantara.  Setiap pekan juga ada rumah quran untuk belajar membaca quran.

Anggota DPRD Kota Medan yang juga Ketua Cabang Dakwah 3 DPD PKS Kota Medan Ustadz Rajudin Sagala dalam taujihnya  mengarahkan agar para kader untuk terus beradaptasi dan berbaur dengan  masyarakat.   

"PKS harus menjalin silaturahim dan bersinergi i dengam ulama, tokoh masyarakat serta warga. Teruslah membina & berdakwah agar ummat tetap bersatu dan kompak." Ujar pimpinan Pansus Halal DPRD Medan ini.

Ia jugamengingatkan bahwa kader dakwah untuk lebih menguatkan iman,  meningkatkan amal, akhlak dan  kemandirian. [isl]

 

 

sumber : pksmedan.com

Bugar dan Ceria Bersama Senam Sehat PKS Nusantara

PKSMEDAN.com - Masyarakat bersama seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kecamatan Medan Belawan antusias mengikuti kegiatan  Senam Sehat PKS Nusantara, Sabtu (28 Januari 2017). Acara yang rutin digelar setiap bulannya ini bertujuan mewujudkan insan dakwah yang sehat dan bugar.

Selama kurang lebih 60 menit seluruh kader tampak kompak mengikuti gerakan dari instruktur senam oleh Ketua BKO PKS Belawan, Ahmad Al As'ari. Tak ketinggalan, anak-anak kader juga ikut dalam kegiatan ini.

"Insya Allah Senam Sehat Nusantara PKS ini akan dilaksanakan rutin setiap bulannya, kita harapkan seluruh kader PKS Belawan khusunya dapat ikut serta bersama keluarganya," Kata Ketua DPC PKS Belawan Zulham Efendi.

Tampak keceriaan turut mewarnai kegiatan ini. Didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat.

Setelah Senam Sehat Nusantara PKS di lanjutkan dengan konsolidasi untuk mematangkan kerja dakwah kedepan.

Adapun yang menjadi pokok pembahasan adalah peningkatan peran keluarga kader dalam kerja-kerja Dakwah yang kemudian akan direalisasikan dalam program di setiap bidang DPC PKS Belawan.

[Humas PKS Medan Belawan]

sumber : pksmedan.com

Libatkan Masyarakat dalam Program Pembangunan

PKSMEDAN.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa  mendorong agar pemerintah, baik di pusat maupun daerah, untuk melibatkan masyarakat dalam program pembangunan. 

Oleh karena, Ledia menilai dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan selama ini, masyarakat cenderung hanya menjadi penerima atau objek program. 

“Tak hanya jarang dilibatkan dalam proses lahirnya kebijakan, pelaksanaan program pun masih jarang mengikutkan peran serta masyarakat. Kondisi ini memberi andil atas tidak maksimalnya pencapaian satu program, kebijakan maupun beragam regulasi,” jelas Ledia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/1).

Ledia menyebut, undang-Undang atau Perda misalnya menjadi banyak yang tidak terlaksana dengan baik karena masyarakat belum terdorong untuk berperan aktif secara maksimal. 

“Contohnya saja, dalam upaya menghentikan KDRT, dalam melaksanakan perlindungan anak, dalam memenuhi hak penyandang disabilitas, sebenarnya peran serta masyarakat amat sangat berpengaruh untuk melakukan tindak preventif, untuk menumbuhkan budaya menghargai dan melindungi keluarga, anak serta masyarakat disabilitas.” Jelas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Kota Bandung dan Kota Cimahi ini.

Untuk menaungi payung hukum di atas , telah ada Undang-Undang terkait KDRT, Perlindungan Anak dan Penyandang Disabilitas. Meskipun demikian, dalam implementasinya kerjasama di tengah masyarakat antara warga, tokoh masyarakat maupun komunitas seperti perkumpulan di RT dan RW yang bisa dengan cepat mengantisipasi dan mengatasi bila muncul kasus terkait KDRT, permasalahan keluarga, kekerasan pada anak pun pengabaian hak penyandang disabilitas.

“Terkait upaya melibatkan masyarakat ini, maka kita perlu mendorong Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk lebih memberikan dorongan dan peluang pada masyarakat untuk berperan aktif dalam program pembangunan. Dimulai dari menjaring dan menimbang masukan masyarakat dalam proses lahirnya kebijakan, hingga memunculkan kebijakan atau regulasi yang dapat secara aktif mendorong masyarakat ikut berperan melaksanakan kebijakan tersebut,” papar Ketua Bidang Perempuan DPP PKS 2005-2010 ini.

Di lain sisi, Ledia juga turut mempromosikan program pelibatan masyarakat dalam pembangunan berupa “pendekatan gerakan” yang digagas cagub cawagub DKI Jakarta, Anies Sandi.

“Pendekatan gerakan ini akan mengajak setiap elemen masyarakat berperan aktif dalam setiap kebijakan dengan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Sehingga setiap warga merasakan betul bahwa ibukota ini dimiliki bersama dan menjadi tanggungjawab bersama pula upaya menjaga dan memajukannya,” jelas Ledia. [pks.id]

sumber : pksmedan.com

Saling Bersinergi, PKS Medan Petisah Kunjungi Kantor Camat dan KUA

PKSMEDAN.com - Saling bersinergi dalam meningkatkan pelayanan publik, Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kecamatan Medan Barat kunjungi Kantor Kecamatan Medan Barat dan Kantor Urusan Agama, Jumat (27/01).

Tampak hadir dalam rombongan tersebut Ketua DPC PKS Kecamatan Medan Petisah Rudiawan Sitorus, Sekretaris Umum Muhar, Ketua Bidang Kaderisasi Adrossadeg, Ketua Bidang Pembangunan Jaringan Ekonomi Adi Syahputra dan Ketua Cabang Dakwah 3 DPD PKS Kota Medan yang juga Anggota DPRD Kota Medan Rajudin Sagala.

Rombongan pengurus PKS Medan Petisah disambut hangat oleh Camat Medan Petisah Rachmat didampingi staffnya.

Camat Medan Petisah mengaku baru kali ini didatangi secara resmi oleh Partai Politik,  beliau sangat senang dan siap bekerjasama dengan PKS Medan Petisah. "Banyak program-program dari kecamatan yang dapat disinergikan bersama PKS untuk kepentingan warga," pesannya.

"Saya sangat berharap Kader PKS lebih banyak terlibat memperbaiki generasi muda yg semakin terpengaruh narkoba,  sabu-sabu, dan aktif terus berdakwah mengingat banyak juga anak-anak muslim yangg sudah tidak bisa baca Al-Qur'an," tutupnya.

 

Anggota DPRD Kota Medan Rajudin Sagala juga berharap pada Camat untuk terus menjaga hubungan baik ini. "Camat bersama kader PKS dapat bersinergi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan,  gotong royong,  musabaqah tilawatil quran, olahraga para remaja,  pemuda dan kegiatan sosial lainnya", tutup Rajudin.

Sebelum mengunjungi Kantor Kecamatan Medan Petisah, rombongan PKS Medan Barat terlebih dahulu melakukan silaturrahim ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Petisah.                        
Kehadiran rombongan PKS disambut oleh KUA didampingi Ketua MUI Kecamatan Medan Petisah Ust Muttaqin,  penyuluh nikah dari kelurahan Ibu Leli. [syf]

sumber : pksmedan.com

Tugas Terpenting Partai adalah Pendidikan Politik Rakyat

PKSMEDAN.com - Anggota Komisi II DPR RI Sutriyono menilai peran terpenting dari partai politik adalah pendidikan politik bagi rakyat. Dikarenakan, nilai Sutriyono, setiap persoalan kehidupan rakyat sangat berkaitan dengan kebijakan-kebijakan politik.

“Yang paling pokok adalah pendidikan politik bagi rakyat. Saya pikir semua partai melalukan hal itu. Karena jika rakyat tahu persoalan politik pasti akan terjadi konsolidasi politik. Karena semua hal dari kita itu ditentukan oleh kebijakan-kebijakan politik,” jelas Sutriyono dalam FGD ‘Pemilu dan Pengokohan Demokrasi di Indonesia’ di Ruang Pleno Fraksi PKS, Rabu (25/1).

Jika rakyat memiliki pendidikan politik yang baik, maka dapat menjadi alat kontrol, khususnya dalam kebijakan yang dilahirkan oleh partai penguasa. Termasuk, untuk menentukan apakah benar klaim pro rakyat partai penguasa dalam setiap program-program yang dikeluarkan.

“Setiap mereka yang berkompetisi, dan dia menang, tentu akan mewujudkan setiap programnya. Apakah dia pro rakyat atau tidak, tentu akan ditentukan pada penguasa yang memiliki legitimasi. Di sinilah peran rakyat untuk mengawasi persoalan abuse of power yang dilakukan penguasa tersebut,” jelas wakil rakyat PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III ini.

Oleh karena itu, Sutriyono mencontohkan di internal PKS, pendidikan politik untuk rakyat, terlebih bagi para kader, telah berjalan dengan baik. Hal itu selaras dengan platform PKS sebagai Partai Dakwah. Sehingga, apapun perjuangan yang dilakukan oleh PKS, adalah bagian dari ibadah.

“Bagi PKS ada pemahaman, bahwa ada agama dan negara adalah konteks perjuangan untuk  ibadah. Jadi kalau ada yang jadi caleg PKS, lalu berkorban adalah untuk ibadah. Kalau kita menang, berarti itu perjuangan. Kalau kalah, berarti takdir,” jelas Sutriyono.

Selain Sutriyono, hadir pula dalam FGD ini Bahtiar (Dirjen Politik Dalam Negeri Kemendagri RI), Muhammad (Ketua Bawaslu RI), dan Hanta Yudha (Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia). [pks.id]

sumber : pksmedan.com

Fraksi PKS Berharap Pemilu 2019 Lebih Berkualitas dan Demokratis

PKSMEDAN.com - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini berharap agar Pemilu 2019 dapat terselenggara secara lebih demokratis dan berkualitas. Oleh karena, hal itu berkaitan untuk menghasilkan kepemimpinan nasional, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif.

“Kita di PKS ingin pemilu yang semakin demokratis dan menghasilkan kepemimpinan nasional yang lebih berkualitas,” jelas Jazuli saat memberikan sambutan dalam FGD Fraksi PKS “Pemilu dan Pengokohan Demokrasi di Indonesia”, di Ruang Pleno Fraksi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1).

Untuk memastikan lebih berkualitas dan demokratis tersebut, maka regulasi pemilu harus benar-benar cermat dalam mengatur dan memastikan prinsip demokrasi dan kualitas hasil pemilu.

“Dan hal itu harus tercermin dalam sejumlah isu krusial, mulai dari sistem pemilu, ambang batas, alokasi kursi per dapil, metode konversi suara,metode kampanye, hingga jaminan ketegasan sanksi dan penegakan hukum atas pelanggaran pemilu,” tegas Anggota Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PKS ini.

Oleh karena itu, Fraksi PKS, tegas Jazuli, memberikan usulan atas beberapa isu krusial di RUU Pemilu.

“Pertama, Pemilu adalah manifestasi dari kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin secara demokratis. Untuk itu, rakyat berhak menentukan calon terpilih secara luber dan jurdil. Sementara peran parpol menyiapkan calon-calon terbaik untuk dipilih rakyat. Dengan jalan pikiran tersebut, maka sistem proporsional terbuka (suara terbuka) menjadi pilihan yang lebih demokratis,” jelas Anggota Komisi I DPR RI ini.

Kedua, ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) tetap diperlukan tapi tidak terlalu tinggi agar semaksimal mungkin suara rakyat tidak ada yang hilang. Tapi, di satu sisi, penyederhanaan parpol tetap bisa dilakukan.

“Fraksi PKS mengusulkan PT tetap, yaitu 3,5 persen. Parpol di DPR yang saat ini berjumlah 10 fraksi dirasa cukup ideal dalam konteks perpolitikan dan latar belakanga aspirasi rakyat Indonesia yang majemuk. Jika pun naik, semestinya bertahap sebesar 4 hingga 4,5 persen. Sementara itu untuk Pilpres, Presidential Threshold sebesar 20 atau 25 persen, dalam rangka penyederhanaan parpol dan penguatan sistem presidensial,” jelas Jazuli.

Ketiga, metode alih suara menjadi kursi harus menjamin keadilan dan proporsionalitas suara yang diberikan oleh rakyat dengan kursi yang diperoleh oleh parpol.

“Metode yang paling proporsional adalah Kuota Hare”, jelas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Banten Raya ini.

Keempat, alokasi kursi per dapil harus menjamin derajat representasi yang kuat antara wakil dengan rakyat pemilih. Sehingga, tidak boleh terlalu kecil.

“Usul Fraksi PKS 3-10 dapil,” papar Jazuli.

Kelima, pelaksanaan kampanye perlu diatur standarisasinya dengan prinsip keadilan bagi setiap kontestan, terutama kampanye di media cetak dan elektronik. Hal ini untuk menghindari kampanye yang padat modal dan dimonopoli parpol atau elit parpol penguasa media.

“Untuk itu, media kampanye hanya dibolehkan melalui Lembaga Penyiaran Publik yang difasilitasi oleh penyelenggara pemilu,” tutur Jazuli.

Keenam, untuk menjamin kontrol pengawasan atas kecurangan pemilu peran saksi parpol sangat penting. “Untuk itu, setiap parpol wajib menghadirkan saksi dan dibiayai oleh negara,” tegas Jazuli.

Ketujuh, selain saksi peran dan kewenangan pengawasan oleh Bawaslu, juga harus diperkuat. Optimalisasi peran pengawasan ini sangat penting sehingga manipulasi dan kesalahan perhitungan suara dapat dicegah.

“Serta, meminimalisir terjadinya money politics yang dapat mencederai hasil pemilu,” saran Jazuli.

Hadir pula dalam kesempatan ini sebagai narasumber Bahtiar (Kemendagri), Sutriyono (Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS), Muhammad (Ketua Bawaslu RI), dan Hanta Yudha (Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia). [pks.id]

sumber : pksmedan.com

Permudah Layanan Publik, Pengurus PKS dan Camat Medan Barat Bangun Komunikasi

PKSMEDAN.com - Bangun komunikasi untuk mempermudah layanan publik, Badan Pengurus Harian (BPH) Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kecamatan Medan Barat kunjungi Kantor Kecamatan Medan Barat, Rabu (25/01) siang. 

Sekretaris DPC PKS Kecamatan Medan Barat Edi Saputra mengatakan kunjungan ini dalam rangka menjalin silaturrahim dan mengenalkan struktur pengurus DPC PKS Medan Barat dengan pemerintahan di tingkat Kecamatan. 

"Mengingat seringnya pengurus PKS Medan Barat berurusan ke kantor Kecamatan untuk mengadvokasi kebutuhan masyarakat sehingga pelayanan publik semakin baik dan mudah", ujar Edi.

Rombongan pengurus PKS Medan Barat diterima dan disambut hangat oleh Camat Medan Barat Ridho Siregar didampingi Lurah Kelurahan Kesawan Burhanuddin.  

Kepala Kecamatan Medan Barat menuturkan jika agenda seperti ini sangat diperlukan, mengingat akan banyak informasi yang dapat dibagi. 

"Banyak program-program dari kecamatan yang dapat disinergikan bersama PKS untuk kepentingan warga Kecamatan Medan Barat," pesannya.

Sebelum bertemu Camat, rombongan PKS Medan Barat terlebih dahulu melakukan silaturrahim ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Barat.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut anggota Fraksi PKS DPRD Kota Medan yang juga sebagai Ketua Cabang Dakwah 4 DPD PKS Kota Medan Rajudin Sagala.[syf]

sumber : pksmedan.com

FPKS Terima Aduan Soal Ancaman Asing di Wilayah Udara Indonesia

PKSMEDAN.com - Fraksi PKS DPR RI menerima aduan dari Pengamat Keudaraan dan Penerbangan Indonesia atau Indonesia Aviation and Aerospace Watch (IAAW) di Ruang Pleno Fraksi, Selasa (24/1).

Aduan yang berlangsung dalam rangka Hari Aspirasi itu diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi V Yudi Widiana, Anggota Komisi V Sigit Sosiantomo, Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, dan beberapa Tenaga Ahli Fraksi dan Anggota Fraksi PKS DPR RI.

Dalam aduannya, Wakil Ketua IAAW Juwono Kolbioen memaparkan bahwa kedaulatan Indonesia di wilayah udara, khususnya yang ada di wilayah Batam, Natuna dan Kepulauan Riau, sangat terancam karena dikontrol oleh negara asing, yaitu Singapura, dalam bentuk Wilayah Informasi Penerbangan atau FIR (Flight Information Region).

“Dalam hal ini karena adanya sebagian wilayah Indonesia yang dikontrol oleh singapur, dan itu terus berjalan selama 70 tahun,” jelas Juwono kepada Fraksi PKS.

Juwono menegaskan dengan adanya intervensi Singapura di wilayah udara tersebut, akan memengaruhi tidak hanya kedaulatan, tapi juga keamanan nasional serta kerugian ekonomi juga sangat besar.

“Satu hal lagi yang perlu kita lihat, Singapur tidak hanya mengontrol ruang udara di wilayah natuna dan kepulauan riau, bahkan bisa jadi di seluruh wilayah Indonesia. Apa jadinya  kalau seluruh wilayah Indonesia dikontrol asing? Kalau mengontrol udara, berarti mengontrol semuanya,” tegas purnawirawan Marsekal Pertama (Marsma) TNI Angkatan Udara.

Oleh karena itu, Juwono bersama IAAW, mendorong Fraksi PKS agar mengingat kembali persoalan Kedaulatan Indonesia yang termaktub dalam Deklarasi Juanda tahun 1957 serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982. Dimana dalam dua kesepakatan  tersebut Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial.

“Kita harus ingat bahwa deklarasi juanda tahun 1957 dan UNCLOS tahun 1982 yang meningkatkan wilayah Indonesia hingga 2,5 kali lipat, faktanya, kita tidak bisa mengambil manfaat yang berhubungan dengan kesejahteraan Indonesia,” jelas Juwono.

Bahkan, tambah Juwono, menurut data dari IIAW, disebutkan bahwa terdapat 600 pilot asing yang bekerja di Indonesia. “Sedangkan, 800 pilot Indonsia tidak dapat bekerja dan jumlah tersebut akan terus bertambah,”  papar Juwono.

Menanggapi itu, Yudi Widiana berterima kasih atas aduan tersebut karena telah fokus mengawal persoalan kedaulatan di wilayah terdepan Indonesia. Yudi menegaskan bahwa persoalan ini akan dibawa saat Rapat Kerja dengan Kementerian Perhubungan besok, Rabu (24/1).

“Pointer yang bapak sampaikan ini sebenarnya telah kami tanyakan ke Kemenhub. Termasuk yang terakhir, soal jumlah 800 pilot itu. Menhub berjanji akan mengubah aturan, tapi kita akan coba dalami lagi sejauh mana implementasi perubahan aturan tersebut,” jelas Yudi.

Menyangkut soal FIR, Yudi mencoba memetakan dan melakukan pendalaman atas hal tersebut. Yudi telah mendorong agar Menhub Budi Karya dapat membenahi segera mungkin.

“Oleh karena itu, Komisi V akan bekerjasama dengan Komisi I khususnya terkait dengan kedaulatan Indonesia. Saya mendorong agar Komisi I dapat bersuara menyelesaikan persoalan ini,” jelas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Kota dan Kabupaten Sukabumi ini.

Diketahui, menurut pemaparan dari IAAW, FIR Singapura berada di atas perairan Selat Malaka yang merupakan alur lalu lintas laut yang tersibuk di dunia. Singapura memerlukan areal untuk dijadikan daerah latihan bagi Angkatan Udara dan Angkatan Laut miliknya. Bahkan, IAAW menilai kawasan tersebut telah masuk dalam strategi Singapura untuk mengendalikan poros maritim di Laut China Selatan. [pks.id]

sumber : pksmedan.com

Di Sidang Paripurna, PKS Suarakan Sikap tentang Penulisan Bendera Merah Putih

PKSMEDAN.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Almuzzammil Yusuf menyuarakan sikap untuk Presiden Jokowi soal kasus penulisan lafadz Laa Ilaa Ha Illalloh di Bendera Merah Putih oleh Nurul Fahmi. Pernyataan tersebut dilakukan di interupsi Sidang Paripurna DPR RI ke-17 Masa Sidang III Tahun 2016-2017, Selasa (24/1).

Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan bahwa hendaknya dalam era pemerintah Presiden Jokowi, jangan sampai ada warga negara yang diproses hukum dengan cara yang tak patut.

“Hanya karena yang bersangkutan menulis kata ” Laa Ilaha Illalloh” pada Bendera Merah Putih,” jelas Almuzzammil Yusuf.

Berikut adalah pernyataan lengkap dari Almuzzammil Yusuf terkait hal tersebut.

Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat, serta hadirin sekalian. Saya Almuzzammil Yusuf A 93 Dapil Lampung.

Pada sidang terhormat ini, perkenankanlah saya mengawali pernyataan saya ini dengan mengutip pasal 27 ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Serta pasal 1 ayat 3 UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Adapun ciri negara hukum adalah adanya supremasi hukum; persamaan di hadapan hukum : due process of law, peradilan yang bebas merdeka dan pengakuan HAM.

Dengan mengacu kepada dua pasal tersebut dan juga Fungsi Pengawasan DPR terhadap Pemerintah pada pasal 20A UUD Negara RI Tahun 1945, maka saya ingin bertanya kepada Presiden Republik Indonesia dan Pejabat Penegak Hukum khususnya Kapolri tentang status para pembuat gambar atau tulisan di tengah bendera merah putih.

Saya tunjukkan ini gambar mereka satu persatu:

1. Konser Band bergambar Artis indonesia di tengah bendera merah putih.
2. Konser Band Dream Theatre di tengah bendera merah putih.
3..Konser Band Metalica di tengah bendera merah putih.
4. Para pendukung Ahok yg menuntut pembebasan Ahok dengan tulisan di tengah bendera merah putih.
5. Demostran yg menulis kata : “Kita Indonesia” di tengah bendera merah putih
6. Bendera merah putih yg bertuliskan kata “Laa Ilaha Illalloh” yang ditulis Sdr Nurul Fahmi (NF) .

Dari 6 gambar di atas hanya Nurul Fahmi yang diproses hukum. Kabid Humas Polda Metro di media mengatakan ada atau tidak ada pelapor kasus NF akan diproses hukum. Pertanyaan saya bagaimana dengan 5 pelaku serupa? Mengapa mereka tidak diproses hukum. Bukti foto dan gambar ada dan jelas.

Pasal 24 pada UU 24 tahun 2009 menegaskan bahwa perbuatan penodaan Bendera negara tersebut harus ada niat jahat dan unsur kesengajaan.

Sungguh tidak masuk nalar jika kata-kata mulia “Laa Ilaha Illalloh” dimaksud untuk menodai, menghina, dan merendahkan bendera negara sebagaimana dimaksud UU 24/2009.

Jangan sampai proses hukum yang sedang berjalan menggiring kesimpulan publik bahwa kata mulia “Laa ilaha Ilalloh” yang telah menemani para pejuang mengusir penjajah menjadi kata yang terlarang dan direndahkan di bumi Indonesia yang mayoritas Muslim dan negara muslim terbesar di dunia.

Oleh karena itu pada kesmpatan ini saya ingin meminta kepada KAPOLRI untuk menegakkan prinsip negara hukum yakni:

1. Supremasi hukum bukan kekuasaan;
2. Persamaan warga negara dihadapan Hukum bukan perbedaan.
3. Penegakan hukum dengan menghormati aturan hukum. Bukan dengan melabrak aturan hukum. Nurul Fahmi (NF) telah ditangkap aparat penegak hukum di tengah malam seperti seorang teroris dan bandar narkoba. Padahal dalam kasus NF harus dibuktikan unsur kesengajaan dan niat jahat.

Kepada Presiden RI Bapak Jokowi, jangan sampai sejarah mencatat dalam kepemimpinan Bapak ada warga negara yang diproses hukum dengan cara tak patut hanya karena yang bersangkutan menulis kata ” Laa Ilaha Illalloh” pada Bendera Merah Putih.

Untuk teman-teman Anggota DPR RI, saya yakin saya tidak sendiri dalam merasakan ketidakadilan terhadap proses hukum ini. Saya yakin banyak anggota DPR yang merasakan hal yang sama. Untuk itu saya minta teman-teman berdiri. Terima.kasih.

Saya tutup dengan ucapan: “Laa Ilaha Illalloh Muslim Cinta NKRI”

Wassalamualaikum Wr. Wb.⁠⁠⁠⁠

sumber : pksmedan.com

Perkuat Struktur dan Kader, PKS Kota Medan Gelar Safari Dakwah

PKSMEDAN.com - Jajaran Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan melakukan Safari Dakwah kelima Dapil atau Cabang Dakwah, mulai 15 Januari sampai 22 Januari 2017.

Safari Dakwah yang bertujuan untuk bersilaturahim dan berdialog serta menguatkan solidaritas kepada kader di seluruh Dapil atau Cabang Dakwah ini dihadiri oleh presidium DPD PKS Kota Medan dan presedium DPC se Dapil.

Dalam tausiyahnya, Salman Alfarisi menyampaikan bahwa keberislaman harus dibarengi dengan keberjama'ahan. "Umar pernah berpesan bahwa tidak ada Islam tanpa Jamaah. Tidak ada jamaah tanpa kepemimpinan dan tidak ada kepemimpinan tanpa taat." ujarmya mengawali pesannya kepada kader PKS.

Salman berpesan kepada kader PKS harus dapat menjadi duta dakwah seperti Rabth bin Amir maupun Amru bin Ash yang berani sebab ada kekuatan jamaah di belakangnya.

Kader PKS harus menjalankan program-program dakwah yang telah diamanahkan melalui musyawarah. [isl]

sumber : pksmedan.com

Optimalkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

PKSMEDAN.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis berharap Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPP-PA) dapat lebih optimal dan menjadi  leading sector dalam memberikan supervisi terhadap perlindungan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.

"Selama ini kesadaran untuk melindungi perempuan dan anak masih kurang ketimbang pembangunan fisik. Padahal manusia nilainya lebih berharga dibanding fisik,"kata Iskan saat Rapat Kerja (raker) bersama dengan Menteri PP-PA Yohana Yembise, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1).

Oleh karena itu, Iskan menambahkan perlu adanya optimalisasi kinerja Kementerian PPPA, yang selama ini masih terkendala secara sumber daya.

"Sampai sekarang misalnya untuk program Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM) baru ada di 68 kab/kota, dari 517 Kabupaten /Kota yang ada, jadi masih sangat minim. Padahal bila semua sudah ada di setiap kabupaten/kota akan lebih terasa hasilnya," kata legislator PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II ini..

Iskan juga berharap KemenPP-PA menggunakan sistem digital dalam melakukan perlindungan, yang terkoneksi dengan kepolisian.

"Sistem digitalisasi akan semakin berkembang pada masa yang akan datang, jadi perlu dibuat aplikasi yang memungkinkan masyarakat melakukan pengaduan ketika menghadapi kekerasan," kata Iskan.

Penggunaan gawai (smartphone) saat ini sudah menyebar hingga ke pelosok desa. Oleh karena itu, Iskan menyarankan, KemenPP-PA perlu mencoba memanfaatkan sistem digital agar perlindungan terhadap anak dan perempuan dapat efektif dan optimal dalam mengurangi kekerasan. [pks.id]

sumber : pksmedan.com

Asah Bakat Anak Kader, BPKK PKS Kota Medan Gelar Angka Satu

PKSMEDAN.com - Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Dewan Pengurus Daearh (PKS) Kota Medan melalui Rumah Keluarga Indonesia (RKI) mengadakan acara yang bertema Angka Satu "Ajang Kreatifitas Anak Kader Bersatu" di gedung serbaguna BPPFNI, Ahad (15/01).

Berbagai macam kreatifitas di tampilkan dalam ajang ini seperti tarian daerah,baca puisi,stand up comedy,dongeng dan drama yang begitu unik.

Dimulai pukul 09.00 WIB pagi, acara ini dipandu tiga MC yang masing-masing membawakan tiga bahasa yaitu bahasa Indonesia,Inggris dan Arab menambah meriahnya acara.

Ketua Panitia Deliana Siagian mengatakan Acara ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menampilkan bakat masing-masing anak kader PKS Kota Medan. Acara ini dihadiri anak-anak dan orang tua mereka yang juga ingin menyaksikan anaknya menunjukkan kebolehan di atas panggung.

"Dengan kegiatan ini akan terjalin ukhuwah antara anak kader PKS se-Kota Medan yang telah mengikuti tarbiyah dalam program RKI di 21 Kecamatan, salah satu programnya adalah adanya sanggara kreatifitas anak kader, ujar Deliana Siagian.

Ketua DPD PKS Kota Medan,H.Salman Al-Farisi,Lc,MA turut hadir dalam acara ini. Dalam kata sambutannya beliau menyampaikan terima kasih kepada Panitia dan BPKK Kota Medan yang telah menyelenggarakan acara baik ini.

Salman juga mengatakan bahwa ajang kreatifitas ini sangat perlu diadakan untuk membiasakan anak kita tampil di atas panggung.

"Berikan panggung kreatifitas kepada anak-anak kita, mereka harus aktif ditengah masyarakat, supaya panggung yg ada di masyarakat di isi oleh anak-anak kader PKS," tegas Salman.

Dalam sambutannya Ketua BPKK DPW PKS Sumatera Utara, Fitri Gustiana berpesan agar para kader PKS harus melatih anak-anaknya untuk menjadi pemimpin masa depan.

"Mereka yang akan menggantikan kita nanti. Menjadi Ketua DPD, Ketua DPW, Ketua BPKK dll, estafet dakwah ini harus terus berlanjut, mari kita perhatikan keluaraga kita," tutup Fitri Gustiana. [fzn]

sumber : pksmedan.com

PKS Medan Labuhan Gelar Senam Bersama Warga dan Remaja Masjid

PKSMEDAN.com - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kecamatan Medan Labuhan menggelar senam nusantara di lapangan taman bacaan Maharani aloha Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan, Ahad (15/01)

Ketua Bidang Humas DPC PKS Medan Labuhan, Syafi'i mengatakan bahwa kegiatan senam ini diikuti kader dan masyarakat serta remaja masjid Se-Kecamatan Medan Labuhan. 

"Insya Allah kegiatan senam ini akan rutin digelar," ujar Syafi'i. 

Tampak hadir dalam senam tersebut Anggota DPRD Kota Medan yang juga Ketua Fraksi PKS Muhammad Nasir serta Ketua DPC PKS Kecamatan Medan Labuhan Muhammad Yusuf.

Masyarakat sekitar dan remaja masjid sangat antusias mengikuti senam nusantara ini. Mereka senang karena dengan senam ini tubuh semakin kuat dan kesehatan semakin baik.

“Kalau bisa PKS sering – sering buat senam ini ya, kalau bisapun setiap minggu buat disini” ujar salah seorang masyarakat peserta senam. [fii]

 

 

sumber : pksmedan.com

Bantu Kebutuhan Pokok Masyarakat, PKS Medan Johor Jual Paket Sembako Murah

PKSMEDAN.com - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kecamatan Medan Johor melalui Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) mengadakan bakti sosial (baksos) berupa paket Sembako Murah kepada masyarakat.

Acara bakti sosial ini dilaksanakan di rumah salah seorang Tokoh Masyarakat sekaligus kader PKS Medan Johor yang beralamat Jalan Sari No. 60 A Kelurahan Kedai Durian Kecamatan Medan Johor, Minggu 15/01/2017.

Acara ini merupakan salah satu dari agenda tetap  yang telah disusun oleh struktur DPC PKS Medan Johor dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kader – kader PKS dengan sigap melayani setiap masyarakat yang datang untuk menerima Sembako Murah. 

Turut hadir Ketua DPC PKS Medan Johor Bapak Azmi Syahputra Hasibuan, SE didampingi oleh Ketua Kesra Bapak Abdul Salam, Ketua DPRa PKS Kedai Durian Bapak Rudi Afrizal dan kader – kader militan lainnya.

Pendistribusian Sembako Murah berjalan dengan baik dan lancar. Sebanyak 100 paket Sembako Murah yang berisi 1 Kg Gula Pasir dan 2 Kg Minyak Goreng dijual hanya sebesar Rp. 28.000 telah berhasil didistribusikan kepada masyarakat sekitar. 

Antusias masyarakat sekitar cukup tinggi dikarenakan Sembako Murah yang diadakan oleh DPC PKS Medan Johor itu membuat masyarakat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari – hari. Bahkan masyarakat berharap kalau PKS lebih sering mengadakan Sembako Murah. 

“Kalau bisa PKS sering – sering buat acara kayak gini ya pak” ujar salah seorang masyarakat. Uang yang diperoleh dari kegiatan Sembako Murah tersebut akan digunakan untuk kegiatan Bakti Sosial lainya. [iqb]

sumber : pksmedan.com

Perkuat Ukhuwah, PKS Medan Denai Dan PKS Medan Area Tanding Futsal Persahabatan

PKSMEDAN.com - Untuk pertama kalinya Dewan Pemgurus Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Medan Denai melawan DPC PKS Medan Area dalam pertandingan persahabatan yang dilakukan Minggu, (15/01).

Acara yang berlokasi di JM Futsal Jl. HM. Jhoni tersebut selain menjadi ajang silaturrahim juga menjadi kesempatan untuk meningkatkan ukhuwah sesama DPC.

Tidak ada persiapan khusus, namun pertandingan yang diprakarsai oleh Bidang Kepemudaan antara kedua DPC tentunya memilih tim pemain yang berkompeten. Medan Denai menghadirkan Suradi, Saidinal Akbar, Saiful Akhyar, Mulyadi, Daruz Khan, dan Ismanuddin. Sementara Medan Area menghadirkan Sunarji, Afif, Rahmad Dani, Suparno, Budi, dan Hanif.

Pak Suradi, selaku ketua Bidang Kepemudaan DPC PKS Medan Denai mengatakan pertandingan persahabatan ini menjalin kebersamaan dan kekompakan antara kader kedua DPC, agar tetap semangat dan bersinergi melaksanakan agenda dakwah kedepannya. Sekaligus meningkatkan kesehatan para kader dengan rutin berolahraga, disela-sela aktifitas sehari-hari.

Skor terakhir DPC PKS Medan Denai melawan DPC PKS Medan Area 06:09. Hal ini menjadi motivasi tersendiri bagi masing-masing DPC untuk terus meningkatkan prestasi dalam pertandingan-pertandingan futsal selanjutnya. [ipt]

sumber : pksmedan.com

PKS Kota Medan Belajar Kembangkan UMKM dari Walikota Padang

PKSMEDAN.com - Jajaran Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan melakukan silaturrahim ke Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, Sabtu (14/01) di Hotel Madani Medan.

PKS Kota Medan memanfaatkan kunjungan tersebut untuk belajar dari Walikota Padang bagaimana cara mengembangkan UMKM yang telah berhasil di Kota Padang.

Pertemuaan yang di Komandoi oleh Salman Alfarisi Ketua Umum DPD PKS Kota Medan ini di hadiri oleh beberapa Presidium DPD PKS Kota Medan dan Anggota DPRD Kota Medan.

Ada sekitar 80.000 UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Padang, artinya ada lebih dari setengah masyarakat Padang yang hidup dari UMKM,” kata Walikota Padang.

Menurut Mahyeldi, sejak awal kepemimpinannya tetap berpihak kepada pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Ia ingin menggeliatkan ekonomi Kota Padang dengan menjadikan sektor ini sebagai primadona.

Makanya, saya fokus pada pembinaan kewirausahaan dengan pembinaan UMKM sekaligus mempersiapkan kelahiran pengusaha – pengusaha baru.

Mahyeldi selaku Walikota Padang yang juga Kader PKS tersebut menyambut baik silaturrahim ini. Ia mengajak Pengurus PKS Kota Medan datang ke Kota Padang untuk belajar lebih banyak disana, sehingga bisa diterapkan di Kota Medan.
 
Diketahui Walikota Padang hadir ke Kota Medan memenuhi undangan Gerakan Anti Penistaan Agama Islam (GAPAI) untuk mengisi Tabligh Akbar di Masjid Al-Jihad Jalan Abdullah Lubis Medan. [syf]

sumber : pksmedan.com

Jangan Bedakan Guru Madrasah dan Sekolah Umum

PKSMEDAN.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa meminta pemerintah untuk tidak membedakan antara guru madrasah dengan guru di sekolah umum.

Ditambahkan Ledia, nasib madrasah di negeri ini memang masih memprihatinkan. Tak hanya soal sarana fisik sekolah, bahkan, menurut Ledia, tunjangan bagi para pendidik di madrasah pun tidak sama bila dibandingkan dengan sekolah umum.

“Jutaan siswa sekolah tingkat SD-SMA di Indonesia tidak semua tertampung di sekolah umum baik negeri dan swasta. Sebagian dari anak bangsa peserta didik ini ditampung di madrasah, maka kita harus ingat bahwa madrasah adalah bagian dari pengerak sistem pendidikan Indonesia, sehingga mereka tak boleh dibeda-bedakan haknya dalam hal menerima tunjangan,” kata Ledia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1).

Terkait hal tunjangan, Ledia menegaskan guru madrasah pun berhak atas tunjangan kinerja daerah sebagaimana yang diterima oleh guru di sekolah umum.

“Kalau daerah bisa menganggarkan TKD bagi pendidik disekolah umum, hal yang sama layak diberikan kepada guru madrasah. Mereka sama berjuang bagi pendidikan anak bangsa, memberikan baktinya untuk mendampingi generasi penerus dalam tahun-tahun sekolah. Jangan biarkan ada kesenjangan antar sesama pendidik yang berdampak pada kesenjangan kesejahteraan mereka,” kata wakil rakyat PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I ini.

Secara khusus Ledia pun menyoroti DKI Jakarta yang bisa memberikan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD)cukup besar bagi para guru sekolah umum, dengan besaran antara 3 hingga 5 jutaan rupiah. Bahkan kabarnya masih akan ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang.

“DKI itu punya APBD besar, terbesar bahkan se-Indonesia, tapi nasib guru madrasahnya masih memprihatinkan karena tak tersentuh anggaran TKD. Itu sebabnya salah satu program unggulan Anies-Sandi kan memberikan TKD ini termasuk para guru madrasah,” jelas Ledia yang setuju dengan gagasan paslon Cagub dan Cawagub DKI Anies-Sandi

Ledia mengingatkan bahwa Undang-undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 menyamakan kedudukan jenjang pendidikan umum, agama, negeri dan swasta.  

“Jangan lagi ada ketidakadilan dalam hal menyediakan kesejahteraan bagi para guru. ” pungkasnya. [syf]

sumber : pksmedan.com

HNW : Maulid Nabi Sarana Membangkitan Umat

PKSMEDAN.com - Peringatan maulid Nabi Muhammad SAW jangan dijadikan sebatas tradisi tahunan. Jadikan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momentum kebangkitan umat.

"Berkah dari maulid ini melahirkan umat yang ber-izzah (martabat) sehingga mampu membebaskan Al Aqsha. Inilah asbabul wurud (sebab kemunculan atau kedatangan) maulid," ujar Wakil Ketua

Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di kantor DPP PKS, Jl Tb Simatupang, Jakarta Selatan, Ahad (8/1/2017).

Hidayat menceritakan asal mula munculnya peringatan maulid nabi di dalam sejarah Islam.

Menurutnya, peringatan maulid Nabi Muhammad SAW pertama kali diinisasi oleh Sultan Salahuddin Al Ayyubi setelah melihat kondisi umat Islam saat itu yang dalam keterpurukan. Sultan Salahuddin melihat akidah umat dalam keadaan sangat lemah. Keimanan dan tauhid hanya sebatas bahan diskusi dan perdebatan. Kecintaan kepada dunia begitu kuat.

"Akibatnya, umat jadi lemah. Dijajahlah dunia Islam, termasuk Masjid Al Aqsha di Palestina," tutur Hidayat.

Sebagai generasi yang lahir dari sistem madaris nizhamiyah di masanya, Sultan Salahuddin menurut Hidayat, tidak rela dengan kondisi kritis akidah yang menjangkiti umat Islam.

"Beliau ingin mengembalikan izzah (martabat) umat. Sehingga salah satunya dengan mengingat Rasulullah SAW melalui peringatan maulid. Subhanallah, melalui maulid umat jadi bangkit," cetusnya.

Karena itu, lanjut wakil ketua MPR ini, maulid Nabi Muhammad SAW tidak perlu lagi diperdebatkan. Sebagai sarana, maulid Nabi Muhammad SAW menjadi wasilah (medium) untuk kebangkitan umat.

"Untuk konteks Indonesia, kita bisa bayangkan maulid jadi sarana untuk bangkitkan umat baik dari asing maupun aseng. Maulid bukan sekadar kumpul-kumpul," pungkasnya. [pks.id]

sumber : pksmedan.com

Perkuat Semangat Kader, PKS Medan Denai Gelar Pengajian

PKSMEDAN.com - Pagi itu, Minggu, 08 Januari 2017 lebih kurang 80 orang kader PKS Medan Denai hadir pada acara Tatsqif (tarbiyah tsaqofiyah) yang berlangsung di Masjid Amal Muslimin, Jl. Menteng Raya, Kelurahan Menteng, sebagai salah satu masjid strategis di Kecamatan Medan Denai.

Jhoni Firman, A.Md selaku ketua Kaderisasi mengatakan bahwa Tatsqif sendiri merupakan kajian rutin yang terselenggara sebulan sekali, yang pada kesempatan ini terselenggara atas kerja sama antara Kaderisasi DPC PKS Medan Denai dengan BKM setempat.

Acara yang dimulai pukul 09:00 WIB itu menghadirkan Ustadz Ahmad Darwis, MA yang tentunya memberikan semangat tersendiri bagi peserta. Sebagai nara sumber, beliau menyampaikan pentingnya ghirah dalam membangun kesatuan ummat, oleh karenanya selain harus dijaga, ghirah beragama harus ditumbuhkan dalam keluarga dan kalangan anak-anak.

Turut hadir juga Zainal Abdi Parapat, ST selaku ketua DPC PKS Medan Denai. Beliau menghimbau agar ghirah ini tidak pudar hanya lantaran terlalu sibuk dalam urusan bisnis dan keluarga, sehingga tidak menjadi alasan untuk tidak dapat hadir pada setiap aktivitas DPC.

Acara yang berakhir sebelum sholat zuhur tersebut dapat berlangsung khidmat dan lancar, terlihat peserta saling bersalam-salaman dengan tidak meninggalkan sampah di lokasi acara. [ipt]

sumber : pksmedan.com

Presiden PKS : Rasulullah SAW Teladan Dalam Berkhidmat

PKSMEDAN.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman, menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW telah menjadi teladan dalam berkhidmat.

Hal ini disampaikan pada pembukaan acara Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP ) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kantor DPP PKS, jln. Tb Simatupang, Jakarta Selatan, Ahad (8/1/2017).

“Ini adalah bukti dan wujud kecintaan kita kepada Allah dan RasulNya. Mewujudkan kecintaan kita yang hakiki adalah dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh-Nya dan melakukan apa yang dicontohkan oleh habibana Muhammad SAW,” ujar Sohibul Iman.

Pada acara Maulid Nabi tahun ini, PKS mengambil tema ‘Meneladani Nabi Muhammad dalam Bekhidmat kepada Rakyat’. Karena, bagi PKS melakukan khidmat kepada rakyat telah menjadi visi dan semangat para kader untuk bergerak.

“PKS akan tetap melakukan khidmat kepada umat dan bangsa. Karena, berangkat dari prinsip kami hadir dari umat dan bangsa ini dan kami juga akan bekerja untuk umat dan bangsa ini.”

Selain itu, Sohibul Iman juga menyampaikan bahwa semangat berkhidmat untuk rakyat mencakupi tiga aspek dalam visi dan misi PKS.

“PKS menyebutkan dalam visi misi bahwa berkhidmat untuk rakyat, bangsa dan negara meliputi tiga aspek. Pertama, adalah aspek pelayanan. Kedua, aspek pemberdayaan dan ketiga aspek pembelaan terhadap hukum dan kebijakan yang tidak memberatkan umat,“ jelas Sohibul Iman.

Dalam pidatonya tersebut, Sohibul Iman juga mengajak seluruh peserta Maulid untuk bahu-membahu dalam membentuk khidmat kepada rakyat.

“InsyaAllah, mewujudkan Indonesia sebagai baldatun thoyyibatun warobbun ghofur (negeri yang sentosa, adil dan makmur dibawah lindungan Tuhan Yang Maha Pengampun: Red) bukan merupakan sesuatu yang mustahil untuk kita realisasikan,” tutupnya. [pks.id]

sumber : pksmedan.com

Pemerintah Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab Soal Kenaikan Biaya STNK

PKSMEDAN.com - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam menyesalkan kenaikan biaya pengurusan STNK yang baru saja ditetapkan oleh pemerintah. Ecky juga meminta untuk berhenti saling lempar tanggung jawab atas soal tersebut.

“Kenaikan biaya pengurusan STNK sebesar 2 hingga hampir 3 kali lipat itu tidak masuk akal dan membebani rakyat. Sebab kepemilikan kendaraan bermotor khususnya roda dua didominasi oleh kelas menengah ke bawah. Terlebih pemerintah terkesan saling lempar tanggung jawab atas kebijakan ini” ujar Ecky di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/1).

Sebagaimana diketahui, pemerintah lewat PP 60/ 2016 menaikan biaya pelayanan STNK maupun BPKB baru dan perpanjangan bervariasi dari 2 kali hingga hampir 3 kali lipat. Kebijakan ini berlaku efektif per 6 Januari 2016. Sementara data dari GAIKINDO kepemilikan motor di Indonesia mencapai 260 buah per 1000 penduduk. Banyak di antaranya dimiliki oleh penduduk kelas menengah ke bawah.

Ecky menjelaskan Pemerintah tidak punya alasan kuat untuk kenaikan harga hingga fantastis itu. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini pada dasarnya untuk menutup biaya barang atau jasa yang digunakan dalam pelayanan. Pemerintah mengatakan dalam enam tahun belum melakukan penyesuaian tarif sehingga perlu disesuaikan terhadap inflasi.

“Jika ini alasannya, bisa kita hitung dan semestinya hanya 25-30 persen. Kenaikan hingga 2-3 kali lipat tidak bisa dijustifikasi,” tegas Anggota Komisi XI DPR RI ini.

Sementara itu, Ecky menilai jika tujuannya adalah menggenjot penerimaan negara mestinya pemerintah mengambil langkah-langkah yang lebih kreatif dan mencerminkan rasa keadilan.

“Sementara masyarakat menengah ke atas diberikan fasilitas pengampunan pajak, masyarakat menengah ke bawah malah dibebani tambahan pungutan seperti ini. Kesannya dengan kenaikan ini pemerintah sudah kehabisan akal untuk menaikan penerimaan negara yang dua tahun ke belakang selalu defisi,” ujar wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.

Oleh karena itu, Ecky menilai  wajar masyarakat menengah ke bawah merasa kecewa, sebab secara bersamaan juga ada kenaikan BBM dan TDL karena kebijakan pembatasan subsidi, sementara harga-harga seperti cabai mulai merangkak naik.

“Di saat seperti ini ironisnya pemerintah malah saling lempar tanggung jawab di media. Antara Presiden yang mempertanyakan kenaikan tarif padahal beliau sudah menandatangani PP-nya, serta Menteri Keuangan dan Kapolri yang satu sama lain mengelak bahwa kenaikan ini karena usulan mereka. Pemerintah harus bisa menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kenaikan ini,” tutup Ecky. [syf]

sumber : pksmedan.com

Tahun 2017 Harus Lebih Baik, Pimpinan PKS Langkat Evaluasi Kinerja Dewan

PKSMEDAN.com - Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Langkat melaksananakan rapat dalam rangka evaluasi kinerja kadernya yang duduk di DPRD Kabupaten Langkat di Kantor DPD PKS Kabupaten Langkat Jln. Jend. Sudirman 9.C Stabat, Kamis (05/01).

Rapat dihadiri, Ketua Dewan Syari'ah Daerah( DSD) Langkat- Binjai H. Ivantra Padang, S.S, MA, Badan Pengurus Harian DPD PKS Langkat, Ketum : Ganda Wahyudi, S.PdI, Waketum: Zaenal Arifin, S.Ag, Sekum : Jumadi, S.PdI, Bendum: Suhardi, SHI, Kaderisasi : Ust. Abdul Kahar, Anggota Dewan: Fatimah, S.Si, Makhruf Ritonga, SE dan Amir Husin N, S.Ag, MIS.

" Kader PKS dimanapun posisi kita, terlebih yang duduk sebagai pejabat publik, harus memberikan manfaat buat masyarakat banyak, perlu kita pertanyaakan kepada diri kita, apakah posisi kita sudah menjadikan penghambaan kita kepada Allah SWT semakin kuat?, selama saya diberi amanah, manfaat apa yang sudah saya berikan untuk masyarakat dan umat? semua yang kita miliki akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah tentang umur, harta, jabatan dan ilmu. Hal ini penting untuk kita renungkan agar motivasi kita tidak salah, Sebaik baik manusia ialah yang bermanfaat buat masyarakat banyak" Demikian taujih dan arahan yang disampaikan Ketua Dewan Syariah Daerah PKS Langkat- Binjai.

Sementara Ganda Wahyudi, S.PdI selaku Ketua Umum mengatakan, kepada kader PKS yang duduk sebagai Aleg agar terus meningkatkan kinerja di dewan, apalagi tahun 2017 ini Fraksi BSPN ( Bintang Sejahtera Persatuan Nasional) yang merupakan fraksi gabungan PBB, PKS, PPP dan PAN di jabat dari PKS, Makhrruf Ritonga,SE . "Program kedewanan dalam hal legislasi, budgeting dan pengawasan ABPD, perda, perbub harus lebih baik, Dewan harus terus mendorong Pemkab Langkat dalam hal peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur, kesejahteraan, pelayanan publik" pungkasnya.

Ganda berharap antara Dewan dan Struktur PKS harus bersinergi, berkolaborasi untuk kerja-kerja yang lebih baik dalam rangka berkhidmat untuk rakyat.

Hal senada disampaikan Jumadi,S.PdI Sekretaris Umum, anggota Dewan PKS untuk meningkatkan kinerja, dalam hal kedisiplinan, tidak absen dalam mengikuti kegiatan-kegiatan kedewanan seperti paripurna, rapat-rapat komisi, RDP dan rapat -rapat lainnya, kita tunjukkan contoh yang baik, " Jika memang dianggap tidak penting dan mendesak, sebaiknya Dewan tidak ikut perjalanan dinas, jangan sampai ada kesan yang timbuln fungsi anggota Dewan yang empat yakni traveling atau jalan - jalan " pintanya.

Dia juga memberi saran agar Anggota Dewan PKS sering turun ke daerah pemilihannya menyambangi kader pengurus dan masyarakat, dekati masyarakat, dengarkan aspirasinya.

" Insya Allah kami sebagai anggota dewan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja di tahun 2017, masukan, arahan dan kritik dari Struktur sangat kami harapkan" papar Fatimah S.Si yang juga Kabid. Polhukam DPD PKS Langkat.

" Al hamdulillah pada Tahun 2016 bersama kawan -kawan yang lain telah menginisiasi beberapa Perda, antara lain ;Perda pengelolaan zakat, Perda tera ulang timbang dan ukur, Perda masyarakat hukum adat, Perda pengelolaan jalan daerah, akan kita kawal terus pelaksanaannya: demikian tambahnya, yang saat itu Makhruf sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah ( BPPD) DPRD Langkat.

Pada tahun 2017 Komposisi kader PKS yang duduk di DPRD Langkat ; Makhruf Ritonga, SE sebagai anggota BPPD, anggota Komisi A dan Ketua Fraksi BSPN, Fatimah, S.Si duduk di komisi B, Badan Anggaran, dan anggkota Badan Kehormatan Dewan( BKD) sedangkan Amir Husin N, S.Ag. MIS duduk sebagai Wakil Ketua Komisi C dan Banmus. [Humas PKS Langkat]

sumber : pksmedan.com

FPKS Minta Pemerintah Evaluasi Kembali Kenaikan Harga BBM dan TDL !!

PKSMEDAN.com - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini tegas menyatakan keberatan dan meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali kenaikan harga untuk semua jenis BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL).

Hal itu ditegaskan Jazuli sebab saat ini masyarakat berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, daya beli masyarakat yang rendah, dan angka pengangguran yang masih tinggi.

“Sikap Fraksi PKS ini konsisten dengan pandangan Fraksi saat pembahasan RAPBN 2017. Fraksi PKS menilai dari berbagai indikator ekonomi dan kesejahteraan, rakyat masih sulit secara ekonomi, angka pengangguran masih tinggi, sementara daya beli masyarakat masih rendah," tegas Jazuli di Jakarta, Kamis (5/1).

Diketahui, pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM dan TDL pada awal tahun 2017 ini. Penaikan harga BBM mulai berlaku hari ini, 5 Januari 2017, untuk semua jenis BBM dengan nilai kenaikan 300 rupiah per liter di semua daerah. Sementara penaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) telah berlaku lebih dulu mulai 1 Januari 2017 lalu.

Terkait TDL, terdapat penambahan satu golongan tarif baru, yaitu rumah tangga mampu dengan daya 900 VA. Golongan tarif ini dahulu merupakan golongan tarif R-1/900 VA. Akibatnya, sebanyak 18,9 juta pelanggan listrik 900 VA yang masuk dalam kategori Rumah Tangga Mampu (RTM) akan mengalami ‎pencabutan subsidi secara bertahap mulai 1 Januari 2017

Dengan realitas tersebut, Jazuli menilai tidak bijak jika pemerintah menambah beban ekonomi rakyat dengan menaikkan harga BBM dan TDL.

"Untuk itu, Fraksi PKS meminta kepada Presiden untuk membatalkan atau menunda kenaikan harga BBM dan TDL karena hal ini akan menambah kesulitan dan penderitaan rakyat khususnya rakyat kecil,"  kata wakil rakyat dari Banten sejak tahun 2004 ini.

Doktor Bidang Manajemen ini juga menyarankan agar Pemerintah fokus terlebih dahulu pada upaya peningkatan fundamental kesejahteraan rakyat sebelum mengambil kebijakan penaikan harga-harga.

"Harusnya pemerintah aktif menciptakan lapangan kerja dulu agar pengangguran bisa dikurangi drastis dan daya beli masyarakat meningkat signifikan, baru kalau mau menaikan BBM dan TDL pun rakyat tidak akan terlalu terpukul dan terbebani," kata Anggota Komisi I DPR RI ini.

Kalau diterapkan dalam kondisi ekonomi rakyat yang sulit saat ini, lanjut Jazuli, jelas ini akan menjadi "kado pahit" tahun baru 2017. [syf]

sumber : pksmedan.com