Sunday, October 30, 2016

PKS Kota Medan Kembali Gelar Training Kepemimpinan di Dapil 2

PKS Kota Medan Kembali Gelar Training Kepemimpinan di Dapil 2
PKSMEDAN.com - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan kembali menggelar pelatihan kepemimpinan partai untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas tokoh, kader, serta pengurus PKS Se-Dapil 2 yang dilaksanakan di Jalan Kenangan Raya Kecamatan Medan Selayang, Sabtu-Minggu (29-30/10).

Kali ini peserta di ikuti oleh 6 (enam) Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKS, yakni DPC PKS Medan Tuntungan, Selayang, Sunggal, Johor, Polonia dan Maimun, yang terdiri Presidium DPC serta Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Ranting (DPRa) PKS se-Dapil 2.

"Training kepemimpinan partai ini digelar dalam menghadapi tantangan masyarakat saat ini untuk memunculkan pengambil kebijakan dan pelayan publik alternatif yang memiliki kapasitas terbaik di Kecamatan masing-masing," kata Plt Ketua DPD PKS Kota Medan Abdul Rahim Siregar sekaligus Penanggung Jawab program pelatihan kepemimpinan ini.

Ia menjelaskan ada 3 target yang ingin dicapai dari kegiatan ini  Pertama,  merubah mindset para leader di tingkat kecamatan dan kelurahan bahwa memimpin tidak sesulit yang deskripsi yang penting ada keinginan untuk berubah, terus berbuat dan beramal.

Kedua, Pemimpin adalah Solver yang memiliki kemampuan mengidentifikasin masalah, mencari akar masalah, menemukan solusi dan merencanakan kebijakan dan program yang tepat. Ketiga, Melahirkan kepemimpinan berkarakater yang memiliki tipologi Religius, Profesional, Humanis, Visioner dan Negarawan.

Ketua DPC PKS Kecamatan Medan Selayang Lukmanul Hakim yang juga peserta dalam kegiatan tersebut mengaku gembira atas terselenggaranya program ini.

"Kami sangat gembira dan menyambut baik program ini, ini sangat baik buat kami sebagai pengurus, sehingga kami mampu menjalankan kepengurusan dengan semangat setelah mendapatkan pencerahan dari acara ini, semoga program ini dapat berlanjut seterusnya," ujar Lukman. [syf]

sumber : pksmedan.com

Bersiap Jadi Partai Papan Atas, Ini Tiga Langkah PKS

Bersiap Jadi Partai Papan Atas, Ini Tiga Langkah PKS
PKSMEDAN.com - PKS tengah mempersiapkan diri untuk menjadi partai papan atas di Indonesia pada Pemilihan Umum 2019 nanti. Hal itu disampaikan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dalam acara Lesehan Presiden PKS di Kantor DPW PKS Sulawesi Utara, Manado, Ahad (30/10/2016).

Dalam agenda sarapan pagi yang dihadiri pengurus DPW PKS Sulawesi Utara tersebut Sohibul Iman menegaskan target perolehan suara PKS berdasarkan hasil Musyawarah Nasional adalah sebesar 12 persen. Ia menyebutkan perolehan PKS dalam Pemilihan Umum 2014 sebesar 6,79 persen adalah modal sekaligus tantangan.

Untuk mencapai target partai papan atas, Sohibul Iman menjelaskan tiga langkah utama PKS yang harus dipahami struktur DPW dan kader di Sulawesi Utara. Pertama, ujar dia, meningkatkan kemampuan kepemimpinan.

”DPP PKS membuat program sekolah kepemimpinan. Mengajak kader kita untuk tidak hanya memaksimalkan perjuangan subtansi dari program, tapi kita harus mau melakukan ‘pencitraan’.

Banyak kader kita yang memimpin daerahnya sukses tapi tidak terlihat. Maka sisi kepemimpinan kita untuk tampil harus diperkuat,” jelasnya.

Kedua, ia mengajak kader PKS di segala bidang untuk tidak menampilkan sikap eksklusif. DPP PKS, ujarnya, telah membuat bidang baru yang bergerak di dakwah kultur. Agar dakwah mampu masuk ke segala lini masyarakat.

Ketiga, mengokohkan karakter kader PKS meskipun bersikap inklusif.“Kita sudah menyebar ke semua elemen, bergaul keluar dengan semua gaya. Tapi kita harus jaga diri kita. Kembali ke rumah adalah kewajiban, maka halaqah tarbiyah adalah kewajiban kita,” jelas lelaki kelahiran Tasikmalaya itu.

Selain itu, mantan rektor Universitas Paramadina itu menambahkan, Indonesia memiliki dua kekosongan, yakni kekosongan kepemimpinan dan kekosongan orang yang bekerja dengan serius. PKS, papar Sohibul, merupakan kelompok yang memiliki dua poin pengisinya.

“Yang bekerja serius adalah kader kita. Oleh sebab itu, sesungguhnya negeri ini membutuhkan kita. Mari kita hadir mengisi kekosongan di negeri ini!” ajaknya. [pks.id]


sumber : pksmedan.com

Bahas Isu KeIslaman, PKS Medan Perjuangan Adakan Diskusi

Bahas Isu KeIslaman, PKS Medan Perjuangan Adakan Diskusi
PKSMEDAN.com - Perkembangan Syiah harus diketahui dan diredam secepatnya agar menghindarkan Indonesia dari bencana. Kekacauan di Suriah, Yaman, Iraq dan negara Islam lain merupakan bukti akan bahayanya sekte ini bagi suatu negara.

Hal ini terungkap dari diskusi bulanan PKS Medan Perjuangan di Markasnya jalan Pahlawan Medan Kecamatan Medan Perjuangan, Jumat (28/10) malam. "Syiah sendiri memiliki banyak penyimpangan baik dari segi akidah maupun ibadah agama Islam." ujar Ustadz Amril MPd.I.

"Dari sisi Akidah, ia banyak mencampur baurkan akidah-akidah agama lain ke dalamnya seperti Majusi. Sedangkan dari segi Ibadah Syi'ah menekankan sholat dalam 3 waktu saja. Begitujuga ditengarai ada unsur balas dendam dari Persia yang ingin merebut kembali kekuasaan setelah direbut oleh Islam dulu." ujar Sekretaris Umum PKS Kota Medan, Ustadz Irwansyah S.Ag SH pada belasan kader dan simpatisan peserta diskusi itu.

Diskusi bulanan ini adalah program rutin PKS Medan Perjuangan yang membahas tentang isu-isu keislaman yang hangat. "Insyaa Allah, bulan depan kita akan mengadakan lagi diskusi ini dengan tema yang berbeda tentunya." ujar Anton Simarmata ketua PKS Medan Perjuangan.

Tema "Bahaya Syiah" sendiri diangkat sebagau bahan diskusi, mengingat markas Syiah di kota Medan, Yayasan Abu Thalib berada di Kecamatan Medan Perjuangan. "Ditengarai setelah acara 10 Muharram kemarin, mereka akan melakukan acara 40 hari setelah kematian Sayyidina Husein.' ungkap seorang kader PKS Medan Perjuangan.[isl]


sumber : pksmedan.com

Ini Sikap FPKS DPR RI Terhadap Pengesahan Revisi UU ITE di Rapat Paripurna

Ini Sikap FPKS Terhadap Pengesahan Revisi UU ITE di Rapat Paripurna
PKSMEDAN.com - Setelah melewati proses pembahasan yang panjang, akhirnya RUU tentang Revisi terhadap UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elekronik (RUU ITE) telah disahkan pada Rapat Paripurna Masa Sidang I Tahun Sidang 2016-2017, hari ini Kamis (27/10) di Senayan, Jakarta.

Menanggapi itu, Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Sukamta menyatakan pesatnya kemajuan teknologi informasi berdampak bagi berkembangnya dunia informasi dan transaksi elektronik. 

“Sehingga, dunia ITE telah menjadi corong dalam menyalurkan salah satu Hak Asasi Manusia, yaitu hak menyatakan pendapat. Dan seperti biasanya, sebuah kemajuan yang pesat selalu memiliki konsekuensi, baik yang positif maupun yang buruk,” jelas Sukamta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/10).

Anggota Komisi I DPR RI ini menambahkan bahwa saat ini masyarakat dapat menyatakan pendapatnya secara bebas. Namun, tegas Sukamta, kebebasan ini terbatasi oleh kepentingan orang lain. Ketika masyarakat menyuarakan sesuatu yang dianggap menghina atau mencemarkan nama baik seseorng, maka ia berpotensi terkena ancaman sanksi UU ITE.

“Yang menjadi persoalan adalah pasal soal pencemaran nama baik ini sangat berpotensi disalahgunakan yang menyebabkan banyak pemilik akun di dunia maya (netizen) menjadi korban, seperti yang sudah terjadi sebelum ini. Hal ini lah yang kemudian menjadi salah satu faktor pendorong perlunya UU ITE kita revisi,” jelas Sukamta. 

Selain itu, lanjut Sukamta, banyak isu penting yang menjadi topik hangat dalam setiap pembahasan di rapat panitia kerja (Panja), seperti misalnyaterkait dengan persoalan kerahasiaan data pribadi, intersepsi (penyadapan), pemutusan akses (pemblokiran) terhadap konten ilegal, proses pemeriksaan dari mulai penyidikan, penggeledahan, penahanan dan penangkapan, serta ancaman sanksi pidana yang dinilai terlalu berat dibandingkan dengan ancaman sanksi yang diatur dalam KUHP.

Menyikapi dinamika pembahasan soal topik-topik tersebut, Sekretaris Fraksi PKS ini menegaskan bahwa sikap Frkasi PKS adalah sebagai berikut,” papar Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Yogyakarta ini.
  
Pertama, keamanan data pribadi merupakan hal yang penting sebagaimana termaktub dalam Pasal 26 Perubahan UU ini. Antisipasi terhadap kebocoran data pribadi yang tidak dikehendaki oleh seseorang mutlak untuk dilakukan. Hal ini merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak-hak pribadi warga negaranya

Kedua, mendorong agar penerapan Pasal 27 ayat 3 dalam Perubahan Undang-Undang ini, tentang pencemaran nama baik, agar dilakukan dengan cermat, hati-hati dan profesional oleh aparat penegak hukum.

Sehingga, hak menyatakan pendapat oleh masyarakat, tidak terganggu sedikit pun, sekaligus juga masyarakat terlindungi dari pendapat, berita atau opini yang berpotensi mencemarkan nama baik individu atau institusi. 

Sanksi Pidana yang dikurangi dari maksimal 6 tahun penjara menjadi maksimal 4 tahun penjara menyebabkan pencemaran nama baik menjadi tindak pidana ringan. Karena dengan begitu para pemilik akun dunia maya (netizen) yang dilaporkan atau diaduka,  telah melakukan pencemaran nama baik, tidak langsung ditahan sampai pengadilan memutuskan.

“Semoga hal ini dapat meringankan masyarakat,” papar Sukamta

Ketiga, intersepsi (penyadapan) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus diatur dalam Undang-Undang yang khusus beserta pengaturan teknisnya yang menjunjung tinggi prinsip taat asas, prosedural, Hak Asasi Manusia (HAM) dan good governance.

Selain itu, hal ini juga merupakan amanat Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 5/PUU-VIII/2010. Sehingga intersepsi memiliki acuan yang seragam meskipun lembaga-lembaga tertentu seperti BIN, Polri, KPK memiliki hak menyadap secara khusus,” nilai Sukamta.

Keempat, Gerakan Internet Sehat harus kembali digalakkn. Oleh karena itu, pemutusan akses terhadap konten ilegal menjadi sangat penting. Akan tetapi para pemangku kebijakan,  harus secara cermat menentukan indikator konten yang disebut ilegal dan secara masif disosialisasikan kepada masyarakat.

Sehingga masyarakat mampu mengenali mana konten yang sehat dan mana yang tidak,” jelas Sukamta.

Kelima, penyidikan, penggeledahan, penahanan, penyitaan maupun penangkapan harus sesuai dengan proses pemeriksaan yang diatur oleh KUHAP. Hal ini untuk memberikan kejelasan prosedur bagi para penyidik sekaligus menjamin hak-hak hukum terhadap terduga/ tersangka.

“Kami sudah berusaha maksimal untuk memberi jalan tengah terbaik bagi masyarakat dan bangsa dengan melakukan perubahan dalam UU ITE ini. Semoga hal ini bermanfaat untuk kemajuan masyarakat dan bangsa” harap Doktor dari universitas di Inggris ini. [pks.id]



sumber : pksmedan.com

Sambut Sumpah Pemuda, PKS Medan Cada V Gelar Futsal

PKSMEDAN.com - Dalam rangka memperingati hari sumpah pemuda, Ahad, 30 Oktober 2016, DPD PKS Kota Medan Cabang Dakwah V melaksanakan Turnamen Futsal antar pemuda bekerjasama dengan Jaringan Pemuda dan Temaja Masjid dari empat kecamatan di dapil lima yakni, Medan Deli, Marelan, Labuhan, dan Belawan.

Kegiatan yang berlangsung setiap tahunnya ini memperebutkan piala ketua Fraksi PKS DPRD Medan, Muhammad Nasir.

Dalam sambutannya Muhammad Nasir mengatakan kegiatan ini merupakan sarana untuk mempersatukan pemuda melalui olah raga.

"Dengan semangat sumpah Pemuda mari kita tingkatkan persatuan antar pemuda, dan kita kembangkan kreatifitas pemuda sebagai penerus bangsa".

Kegiatan yang dilaksanakan di pasar tiga Marelan ini dihadiri oleh Camat Medan Belawan, Rudi Faisal Lubis, Camat Medan Deli, Feri Suhery dan Camat Marelan Parlindungan Nasution.

Sebagai Pembukaa acara dilakukan oleh sekretaris Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Medan, Pahmi Harahap, S.Sos.,M.Si.

Sebelum pertandingan dimulai, dilakukan pertandingan pembuka antara para camat dengan para panitia.

sumber : pksmedan.com

Friday, October 28, 2016

"Bekal Hidup" Oleh Anton Simarmata

Bekal Hidup Oleh Anton Simarmata
PKSMEDAN.com - Sahabat yang dirahmati Allah awt, tidaklah kita sadari bahwasanya alam dunia ini hanyalah merupakan tempat persinggahan bagi manusia untuk menempuh suatu perjalanan yang sangat jauh, tetapi mengapa banyak manusia yang terlena oleh kehidupan dunia dan melupakan kehidupan akhirat padahal dunia ini merupakan tempat yang hina Penuh dengan tipu daya dan senda gurau belaka, mereka ingin hidup kekal dan bahagia di dunia sampai melupakan kehidupan yang akan datang, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal dari pada dunia :


بَلْ تُؤْثِرُوْنَ اْلحَيَاةَ الّدُنْيَا وَاْلأَخِرَةُ خَيْرُ وَأَبْقَى ( الأعلى : 17- 16 )

“ Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi, sedang kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal “. (QS,al-A’laa : 16-17).

Dijadikannya dunia ini oleh mereka sebagai surga tetapi kehidupan mereka diakhirat akan mendapat adzab dan siksa yaitu dimasukan kedalam api neraka. Sahabat yang dirahmati Allah, marilah kita renungkan kembali bahwasanya Allah menciptakan manusia hanyalah untuk beribadah kepada-Nya, dan dunia ini merupakan tempat ujiannya, tempat persinggahan dan ladang untuk mempersiapkan bekal untuk menempuh suatu perjalanan yang panjang yaitu untuk menempuh kehidupan yang akan datang (akhirat).

روي عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال لأبي ذرّالغفاري رضي الله عنه : يا أبا ذرّ جدّد السفينة فإنّ البحر عميق, وخذالزاد كاملا فإنّ السفر بعيد, وخفّف الحمل فإنّ العقبة كئود, وأخلص العمل فإنّ الناقد بصير. ( نصائح العباد

“ Diriwayatkan dari Rosulullah saw, bahwasanya Rosulullah saw berkata kepada Abu Dzar r.a : “ hai Abu Dzar perbaharuilah perahumu karena lautan itu sangatlah dalam, ambilah perbekalan secara sempurna (banyak) karena perjalanan itu sangatlah jauh, dan kurangilah beban bawaanmu karena tanjakan itu bagaikan gunung, dan ikhlaskanlah amal karena Dzat yang menilai baik dan buruk maha melihat “. (kitab Nashoihul ‘ibad).

Sahabat yang dirahmati Allah swt, Rosulullah berkata kepada Abu Dzar, siapakah Abu Dzar itu ? Abu Dzar itu berarti bapaknya Abu Dzar, nama sebenarnya adlah Jundub bin Jinadah, Rosulullah saw berkata kepadanya :

جدّدالسفينة

“ perbaharuilah perahumu “, maksudnya yaitu

أحسن النيّة في كلّ ماتأتي وتذر ليحصل لك الأجر والنجاة من عذاب الله تعالى

“ yakni ikhlaskanlah niyat dalam segala amal yang engkau kerjakan agar memperoleh pahala dan selamat dari siksa Allah swt “.

فإنّ البحر عميق

“ maka sesungguhnya lautan itu sangatlah dalam “, maksudnya kehidupan dunia itu bagaikan samudera yang dalam penuh dengan gelombang maksiat, godaan, halangan dan rintangan, kita hidup di dunia berusaha untuk menuju surga itu amatlah berat,,

وإنّ الجنّة مخفوفة بالمكاره وإنّ النار مخفوفة باللذات والشهوات, فلا تلهينّكم عن الأخرة. ( الحديث

“ dan sesungguhnya jalan menuju surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci, banyak rintangannya-rintangannya, dan jalan menuju neraka itu dikelilingi oleh kenikmatan-kenikmatan dan syahwat-syahwat, dan janganlah kamu terlalaikan dalam mencari kehidupan akhirat yaitu surga “, janganlah kita tertipu daya oleh syetan apalagi mengikuti jejak langkahnya, kita sebagai orang yang beriman harus mengetahui jejak langkah dan perbuatan-perbuatan syetan, diantaranya, dalam firman Allah :

يَأَيُّهَاالَّذِيْنَ أَمَنُوْا إِنَّمَ اْلخَمْرُ وَاْلمَيْسِرُ وَاْلأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الّشَيْطَانِ, فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. (المائدة : 90 ).

“ wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan “. (QS,al-Maidah : 90).

Selanjutnya kata Rosulullah :

وخذالزاد كاملا فإنّ السفر بعيد

“ ambilah perbekalan secara sempurna, karena perjalanan itu sangatlah jauh “, perjalanan disini yaitu perjalanan dari dunia menuju akhirat, dan perbekalan disini maksudnya yaitu taqwa, karena taqwa merupakan suatu bekal yang efisien untuk bekal menuju akhirat dengan taqwa kita bisa memperoleh derajat yang mulia karena taqwa yaitu ‘melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya’ yaitu larangan Allah swt, kemudian Rosul meneruskan ucapannya :

وخفّف الحمل فإنّ العقبة كئود

“ dan kurangilah beban, karena tanjakan itu bagaikan gunung “, kurangi beban maksudnya yaitu sederhanakanlah urusan dunia, jangan mengutamakan kehidupan dunia sedangkan kehidupan akhirat terlalaikan, biasanya yang sering melalaikan manusia dan lupa untuk berdzikir dan beribadah kepada Allah yaitu selain kemegahan dunia, tapi juga karena harta dan anak,, kemudian Rosulullah melanjutkan ucapannya :

وأخلص العمل فإنّ الناقد بصير

“ dan ikhlaskanlah dalam beramal, karena Dzat yang menilai baik dan buruk itu maha melihat “. Maksudnya amal perbuatan itu harus disertai niyat yang ikhlas, tanpa niyat yang ikhlas amal seseorang tidak akan diterima meskipun banyak, tapi dengan ikhlas amal sedikitpun akan besar artinya di sisi Allah swt.

Sahabat yang dirahmati Allah, untuk kesimpulannya yaitu kita harus ingat bahwasanya manusia diciptakan hanyalah untuk beribadah kepada-Nya, dan manusia hidup di dunia ini tidak kekal abadi melainkan akan mati dan berpindah tempat dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat, dan seyoginya kita harus mempersiapkan bekal yang cukup untuk menempuh perjalanan tsb. Yang akan menyelamatkan kita tiada lain hanyalah Rahmat Allah dan bekal tsb, yaitu amal shalih dan taqwa yang akan mengantarkan kita pada derajat yang mulia yaitu ridha Allah swt.
dalam rangka kita sebagai kaum muslimin, saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran.

Ketika sakit menjelang wafat, Abu Hurairah sempat menangis. Ketika ditanya, beliau berkata, “Aku menangis bukan karena memikirkan dunia, melainkan karena membayangkan jauhnya perjalanan menuju negeri akhirat. Aku harus menghadap Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Aku tak tahu, perjalananku ke sorga tempat kenikmatan atau ke neraka tempat penderitaan.?” Lalu Abu Hurairah berdo’a: “Ya Allah, aku merindukan pertemuan dengan-Mu, kiranya Engkau pun berkenan menerimaku. Segerakanlah pertemuan ini”! Tak lama kemudian, Abu Hurairah berpulang ke rahmatullah.

Setiap Muslim mesti mengingat kematian, dan memperbanyak bekal dalam perjalanan panjang menuju negeri akhirat. Setiap perjalanan, sejatinya, memerlukan bekal, baik fisik maupun non fisik (spiritual).

Apakah bekal terbaik ?

Pertama,
kekuatan iman dan taqwa kepada Allah SWT dan kepada hal-hal yang ghaib termasuk hari akhir.

“Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepada-Ku, hai orang-orang yang berakal.” (QS. Al-Baqarah/2: 197).

Salah satu Ciri yang orang takwa adalah yu`minu bi al-ghayb (QS. Al-Baqarah/2: 3). Keimanan kepada yang ghaib termasuk kepada hari akir  memberikan kemampuan kepada manusia untuk menembus batas-batas alam fisik, menuju alam rohani yang tak terbatas, yaitu Allah SWT.

Kedua,
Kemampuan menjaga jarak dari setiap godaan dan kesenangan duniawi yang menipu. Bukan berarti kita menolak dunia atau meninggalkannya, tetapi mengelola dunia dan menjadikannya sebagai sarana untuk memperbanyak ibadah dan amal shalih. Dunia  hanyal alat  dan infrastruktur menyiapkan bekal dan bukan tujuan akhir.

Ketiga,
kemampuan menjadikan semua aset yang dimiliki sebagai modal untuk kemuliaan di akhirat. Hal ini hanya mungkin dilakukan bila kita percaya kepada Allah, dan percaya pada balasan-Nya.

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’, (yaitu) orang-orang yang meyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya.” (QS. Al-Baqarah/2:
45-46).

Keempat,
Semangat dan kesungguhan dalam mengarungi kehidupan. Perjuangan itu bersifat multideminsional dan multi-quotient, meliputi perjuangan fisikal (jihad), intelektual (ijtihad), dan spiritual (mujahadah). Allah SWT akan  membukakan pintu-pintu kemenangan bagi orang yang berjuang dan memiliki determinasi dalam perjuangan. (QS. Al-`Ankabut/29:69).

Pada hakikatnya kita saat ini sedang melakukan perjalanan mengarungi hidup di dunia yang akan menuju akhirat kelak. Seperti diriwayatkan di dalam Fathul Bari bisyarh Shahih Al Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, “Hidup ini hanyalah selintas saja, seperti seorang yang berjalan kemudian berteduh di bawah pohon rindang kemudian berjalan lagi”.

Inilah 5 Cara untuk menjaga menjadi bekal hidup itu:

1. Mu’ahadah (selalu mengingat perjanjian dengan Allah SWT)

Perjanjian yang telah kita lakukan ketika awal penciptaan ruh tersebut dipahami oleh para ulama sebagai syahadat kita yang pertama. Sebagaimana tercantum dalam Al Qur’an, Allah berfirman : “Dan ingatlah ketika Rabb mu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap mereka (seraya berfirman): “Bukankah Aku ini Tuhanmu?, mereka menjawab. “Betul (Engkau Tuhan kami) kami menjadi saksi. (Kami lakukan yang demikianitu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, “Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan).” (QS. Al A’raf, 7 : 172)

Ini adalah sebuah perjanjian yang kita di dunia ini diuji oleh Allah, apakah kita termasuk orang-orang yang memegang teguh perjanjian tersebut. Kemudian juga perjanjian-perjanjian kita dalam sholat-sholat kita semisal dalam surat Al Fatihah ayat 5 yang berbunyi, “Iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin”. Artinya, hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon dan meminta pertolongan. Sudahkah kita mengabdi dan memohon pertolongan hanya kepada Allah?

2. Mujahadah (orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah)

Ibadah adalah alasan Allah menciptakan manusia. “Dan Aku tidak menciptakan Jin dan Manusia melainkan agar mereka menyembahKU. (QS. Adz Dzariyat, 51 : 56)
Bermujahadah artinya bersungguh-sungguh dalam melaksankan keta’atan dalam menjalankan perintah Allah. Sa’id Musfar Al Qahthani mengatakan; Mujahadah berarti mencurahkan segenap usaha dan kemampuan dalam mempergunakan potensi diri untuk taat kepada Allah dan apa-apa yang bermanfaat bagi diri saat sekarang dan nanti, dan mencegah apa-apa yang membahayakannya.

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhoan) Kami, benar-benarakan Kami tunjukan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al ‘Ankabuut, 29 : 69)

Orang yang merubah rasa malas menjadi semangat, meninggalkan maksiat menuju keta’atan, bodoh menjadi berilmu, dari ragu kepada yakin, adalah ciri orang yang bermujahadah. Mujahid yang selalu berupaya bersungguh-sungguh di jalan Allah.

3. Muraqobah (Selalu Merasa diawasi Allah)

“Orang yang banyak berdzikir adalah orang selalu merasa diawasi oleh Allah SWT. Dzikir terambil dari kata dzakaro yang berarti menghadirkan sesuatu ke dalam benak. Dzikrullah adalah menghadirkan Allah ke dalam benak. Karena itu orang yang selalu berdzikir akan menyadari betul bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Seperti di dalam ayat “Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi.                                  (QS. Al A’la, 87 : 7)

Dalam ayat lain: “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya dengan urat lehernya, yaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.” (QS. Qaaf, 50 : 16-18)

4. Muhasabah (Intropeksidiri)

Terkait dengan muhasabah, Umar bin Khaththab berkata, “Hisablah dirimu sebelum dihisab, timbanglah diri kalian sebelum ditimbang. Sesungguhnya berintropeksi bagi kalian pada hari ini lebih ringan dari pada hisab di kemudian hari” (HR. Iman Ahmad dan Tirmidzi secara mauquq dari Umar bin Khaththab)

Hal senada juga pernah diungkapan oleh Hasan Al Basyri pernah berkata, “Seorang mukmin itu pemimpin bagi dirinya sendiri. Ia menghisab dirinya karena Allah. Karena sesungguhnya hisab pada hari kiamat nanti akan ringan bagi mereka yang telah menghisab dirinya di dunia.

5. Mu’aqobah (Memberi sanksi ketika lalai beribadah)

Sikap jika bersalah memberi sanksi diri sendiri dengan mengganti dan melakukan amalan yang lebih baik meski berat, contoh dengan infaq dan sebagainya. Atau dengan bersegera bertaubat dan berusaha kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Memberikan sanksi (‘iqob) ketika kita lalai memang sulit. Dibutuhkan kesadaran diri yang baik dan kimanan yang kuat. Hanya orang-orang yang sholeh yang dapat melakukannya. Seperti salah satu kisah Nabi Sulaiman as dalam Alquran,

“(ingatlah) ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore, maka ia berkata: “Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik (kuda) sehingga aku lalai mengingat Tuhanku
sampai kuda itu hilang dari pandangan. Bawalah kuda-kuda itu kembali kepadaku”, Lalu ia potong kaki
dan leher kuda itu.(QS. Shaad, 38 : 31-33)

Sebuah perilaku yang dapat kita jadikan contoh, juga generasi sahabat atau parasalaf yang meng ‘iqob dirinya secara langsung ketika mereka melakukan kekhilafan, misalnya: dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa Umar bin Khaththab pergi kebunnya. Ketika pulang didapatinya orang-orang sudah selesai melaksanakan sholat Ashar. Maka beliau berkata: “Aku pergi hanya untuk sebuah kebun, aku pulang orang-orang sudah sholat Ashar, kini kebunku aku jadikan shodaqoh untuk orang-orang miskin.

Subhanallah walhamdulillah, bagaimana dengan akhlak kita? Seberapa sering kita lalai dan seakan tidak perduli dengan kelalaian kita tersebut. Semoga 5 M ini lebih berharga dari 5 milyar yang kita inginkan di dunia ini. Karena 5 M ini jauh bernilai karena dapat menyelamatkan kehidupan dunia dan akhirat kita kelak. Insya Allah.

Tidaklah lebih baik dari yang menulis ataupun yang membaca, karena yang lebih baik di sisi ALLAH adalah yang mengamalkannya.

* Ketua DPC PKS Kec.Medan Perjuangan


sumber : pksmedan.com

Wednesday, October 26, 2016

FPKS : Nasionalisme Indonesia Harus Merasuk di Hati dan Pikiran Seluruh Pemuda Indonesia

FPKS : Nasionalisme Indonesia Harus Merasuk di Hati dan Pikiran Seluruh Pemuda Indonesia
PKSMEDAN.com - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mendorong agar makna Nasionalisme tidak hanya dipahami secara seremonial, tapi benar-benar merasuk dan menjadi nilai yang tertanam dalam diri setiap anak bangsa di Republik Indonesia, khususnya kepada para pemuda.

“Nasionalisme Indonesia bukan hanya harus kita jaga, tapi juga harus kita kokohkan. Perkembangan peradaban dunia serta perkembangan teknologi, kalau kita tidak miliki nasionalisme yang kuat, lambat laun akan mengikis nasionalisme itu. Nasionalisme hanya akan berbentuk upacara pada hari besar, nyanyian, lambang tapi Fraksi PKS ingin Nasionalisme itu benar merasuk pada hati dan pikiran kepada seluruh pemuda di Indonesia,” jelas Jazuli saat memberikan sambutan dalam acara Seminar “Sumpah Pemuda dalam Penguatan Karakter dan Identitas Bangsa”, di DPR, Rabu (26/10).

Acara yang terselenggara dalam rangka memeringati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2016 mendatang ini, turut mengundang Staf Ahli Kemendikbud Arie Budhiman, Pendiri Yayasan Indonesia Mengajar Anies Baswedan, Ketua Komisi MPP PKS Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Abdi Sumaithi, dan Penulis Bidang Pendidikan Irfan Hidayatullah.

Jazuli menambahkan, apa yang dilakukan Fraksi PKS selama ini sudah mengejawantahkan semangat untuk menanamkan nasionalisme tersebut dalam diri setiap pemuda dan seluruh masyarakat Indonesia

“Fraksi PKS satu-satunya di DPR yang menyelenggarakan Lomba Karya Tulis Kebangsaan, dan itu kita buat tiap tahun. Fraksi PKS juga pernah menyelenggarakan Lomba Kitab Kuning sebagai bagian rujukan tradisi ilmiah Umat Islam,” tegas wakil rakyat sejak tahun 2004 tersebut dari Daerah Pemilihan Banten Raya ini.

Oleh karena itu, Jazuli berharap pengokohan tersebut seharusnya dapat serius dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena, Nasionalisme tersebut dapat menjaga pergeseran nilai karena lemahnya terhadap komitmen terhadap nilai kebangsaan Indonesia.

“Banyak kacung-kacung asing yang datang ke republik ini, merongrong nasionalisme seluruh elemen Bangsa Indonesia. Mereka hanya jadi calo-calo asing, atas nama kebebasan. Tapi, kitalah yang akan menjaga. Kebebasan di Republik Indonesia bukanlah kebebasan yang tanpa batas. Kita punya Pancasila dan UUD 1945, yang menjunjung tinggi sila pertama Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa,” tegas Anggota Komisi I DPR RI ini.

Dengan adanya seminar ini, Jazuli berharap Bangsa Indonesia akan menghayati kembali persoalan kebangsaan Indonesia, yang dimulai sejak Sumpah Pemuda dideklarasikan pada 28 Oktober 1928, khususnya pada persoalan menjunjung tinggi bahasa persatuan, Bahasa Indonesia. [pks.id]


sumber : pksmedan.com

Peringati Sumpah Pemuda, FPKS Selenggarakan Refleksi Kebangsaan Nasionalisme Indonesia

Peringati Sumpah Pemuda, FPKS Selenggarakan Refleksi Kebangsaan Nasionalisme Indonesia
PKSMEDAN.com - Dalam rangka memeringati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2016 mendatang, Fraksi PKS DPR RI akan menyelenggarakan Refleksi Kebangsaan melalui Seminar Nasional bertema "Semangat Sumpah Pemuda dalam Penguatan Karakter dan Identitas Kebangsaan" di Ruang Pleno Fraksi PKS, Kompleks Parlemen, Senayan, pukul 13.00-16.00, Rabu (26/10).

Dalam kesempatan ini, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan bahwa acara ini diselenggarakan sebagai pengejawantahan visi perjuangan Fraksi PKS DPR, yaitu mengokohkan nasionalisme Indonesia.

"Visi perjuangan Fraksi PKS ada tiga, yaitu keummatan, kerakyatan, dan nasionalisme Indonesia. Refleksi Sumpah Pemuda ini dalam rangka mengokohkan nasionalisme Indonesia. Kami konsisten untuk itu," tegas Jazuli jelang penyelenggaraan acara.

Jazuli menilai pentingnya pengokohan nasionalisme Indonesia karena ada gejala yang semakin kuat dimana karakter dan indentitas kebangsaan mulai luntur, terutama di kalangan generasi muda bangsa.

"Saya menilai penyebabnya ada dua. Pertama, faktor internal karena lemahnya internalisasi nilai-nilai kebangsaan. Dan kedua, karena faktor eksternal, yakni kuatnya pengaruh ideologi liberal dan individualisme sebagai dampak dari globalisasi," terang Jazuli.

Menurut Doktor di bidang manajemen dari UNJ ini, pelajaran penting dari Sumpah Pemuda sangat berharga untuk terus dikaji dan ditanamkan kepada generasi bangsa dalam rangka menghadapi tantangan kebangsaan tersebut.

Pertama, spirit kepeloporan pemuda dalam membangun konsensus kebangsaan. Konsensus yang melahirkan persatuan dan kesatuan Indonesia.

"Pemuda dari berbagai daerah dengan latar belakang yang berbeda-beda bersatu untuk masa depan Indonesia. Semangat persatuan ini yang harus kita teladani," kata Jazuli.

Kedua, tekad pemuda untuk membangun apa yang disebut sebagai karakter dan identitas kolektif sebagai bangsa. "Kalimat Sumpah Pemuda yang menyatakan untuk berbangsa satu, berbahasa satu, dan bertumpah darah satu adalah wujud kesadaran kolektif untuk menjaga apa yang menjadi identitas bersama," terang Anggota Komisi I ini.

Ketiga, Sumpah Pemuda 1928 membuka jalan bagi kemerdekaan Indonesia dalam membangun fondasi negara-bangsa.

"Tidak ada hasil yang instan. Kemerdekaan adalah buah dari perjuangan panjang, dan Sumpah Pemuda adalah salah satu tahap pentingnya. Merawat karakter dan identitas bangsa juga butuh perjuangan panjang agar bangsa ini tetap eksis di tengah tantangan dan ancaman global," tegas Jazuli.

Negara-negara di dunia saat ini, lanjut Anggota DPR Dapil Banten III ini, banyak yang mengalami krisis identitas. Bahkan, ia menjadi penyebab utama gagalnya sebuah negara (failed state).

"Maka, sekuat tenaga kita harus menjaga nasionalisme Indonesia dan menjadikannya relevan sepanjang masa," pungkas Jazuli.

Hadir sebagai narasumber Pendiri Yayasan Indonesia Mengajar yang juga Calon Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan; Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Fuad; Ketua Komisi Pendidikan dan Kebudayaan MPP PKS, Abdi Sumaiti; dan penulis tentang dunia pendidikan, M. Irfan Hidayatullah.[pks.id]


sumber : pksmedan.com

Monday, October 24, 2016

Adakan Seminar Pra Nikah, RKI Medan Lantik Pengurus Baru Di Tiga Kecamatan!!!

PKSMEDAN.com - Sebanyak sembilan orang dilantik menjadi pengurus Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Se-Cada 2A yang meliputi 3 kecamatan, medan selayang, medan sunggal dan medan tuntungan di Aula BPFNI jalan kenanga raya, minggu (23/10).

Acara yang diawali dengan "Seminar Pra Nikah" ini berjalan dengan sukses. Tercatat sekitar 150 orang kader ikhwan dan akhwat hadir dalam acara tersebut. Para peserta seminar tampak serius mendengar tausiyah dan motivasi dari narasumber, yaitu ust. Suryanda Lubis, S.Ag dan Syahrul Komara. Acara tersebut juga dihadiri oleh Bidang Perempuan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPW PKS Sumut, Fitri Gustirina, S.Pd. Dalam sambutannya, ia berharap agar RKI dapat menjadi sarana bagi keluarga indonesia agar bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah. 

Hal senada juga disampaikan Linda Silvianty yang juga menjabat Ka. Deputi PKKP BPKK PKS Medan. Ia menambahkan, kedepan RKI dapat mensejahterakan kehidupan keluarga indonesia dalam balutan harmonisasi. Berikut daftar nama yang dilantik menjadi pengurus RKI Cada 2 A :



a. Kec. Medan Tuntungan :
    Ketua        : Mery Hartati, A.Md.
    Sekretaris  : Eva Marlina, S.Sos
    Bendahara : Siti Aisyah, S.Pd., M.Psi

b. Kec. Medan Selayang :
    Ketua        : Nani Juriawati Sitorus, S.Pd.I
    Sekretaris  : Tuti Hayati
    Bendahara : Syarifah, S.Pd

c. Kec. Medan Sunggal :
    Ketua        : Maysaroh
    Sekretaris  : Rina Ariyani, S.Sos
    Bendahara : Dewi Agnes Linasari

Tonton videonya dibawah ini 
 


Di akhir kalimat, ia berharap kepada para pengurus yang telah dilantik dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing - masing sesuai dengan amanah yang diberikan dan dapat menjadi contoh bagi yang lainnya. (sl/16)



sumber : pksmedan.com

Sunday, October 23, 2016

Santri Harus Menjadi Penjaga Karakter Kebangsaan

Santri Harus Menjadi Penjaga Karakter Kebangsaan
PKSMEDAN.com - Tanggal 22 Oktober  diperingati sebagai Hari Santri. Tanggal ini ditetapkan sebagai Hari Santri dengan mengambil momentum Resolusi Jihad yang dicetuskan oleh Pendiri NU KH. Hasyim Asy’ari pada tanggal 22 oktober tahun 1945 di Surabaya untuk mencegah kembalinya tentara kolonial belanda yang mengatasnamakan NICA.

Menanggapi itu, Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, mengajak segenap bangsa Indonesia untuk mengambil spirit dari kepeloporan kaum santri dalam berjuang memerdekakan republik.

"Kaum santri memiliki peran dominan dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. Maka bangsa ini wajib memberikan penghormatan dan apresiasi yang tinggi kepada para santri," kata Jazuli di Jakarta, Sabtu (22/10).

Resolusi Jihad Hadratus syaikh KH. Hasyim Asy’ari sebagai ulama pendiri NU dengan pernyataannya yang terknal “Membela tanah air dari penjajah hukumnya fardlu’ain atau wajib bagi setiap individu“, menurut Jazuli Juwaini telah menyalakan gelora jihad seantero nusantara.

"Bahkan peran ulama santri ini kalau kita baca sejarah tidak pernah absen, tidak hanya saat revolusi fisik tapi saat pembentukan negara, dasar negara, konstitusi, hingga fase pasca kemerdekaan saat ini," terang wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Banten raya ini.

Aktualisasi peran santri yang paling penting dan utama saat ini, menurut Jazuli, adalah pada penjagaannya terhadap karakter kebangsaan Indonesia.

"Kaum santri harus terdepan dalam menjaga dan menumbuhkan karakter bangsa yang relijius, berperikemanusiaan, bersatu dan berkeadilan sesuai dengan jiwa dan semangat pancasila," ungkap Anggota Komisi I DPR RI ini.

Jazuli menambahkan sejarah telah mencatat kepeloporan santri dalam perjuangan kemerdekaan, maka peran-peran saat ini sejatinya adalah estafet perjuangan menjaga NKRI dan menjadikannya tetap kokoh di atas nilai dan moralitas yang luhur.

"Tentu penjagaan itu akan semakin kuat jika kaum santri juga terlibat dalam proses-proses kebijakan serta dalam menghadirkan kepemimpinan yang santun, arif, dan bijaksana," katanya.

Lebih lanjut Jazuli berharap kaum santri tidak terbawa tarikan kepentingan pragmatis karena hal itu jelas mengorbankan wibawa perjuangan dan peran kaum santri.

"Kaum santri harus bergerak dan berperan dalam tataran high politic atau politik kebangsaan," tandas Jazuli.

Terakhir, Doktor Manajemen yang besar di lingkungan pesantren ini, berharap agar kaum santri tampil aktif dalam mengambil peran-peran nyata dalam kemasyarakatan, pemerintahan, maupun sektor swasta.

“Sebaliknya negara harus memberikan afirmasi dan ruang seluas-luasnya untuk itu sebagai bentuk apresiasi atas peran sejarah kaum santri,” tutup Jazuli. [pks.id]




sumber : pksmedan.com

Friday, October 21, 2016

Ini Enam Catatan Evaluasi Bidang Polhukam PKS Terhadap Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Ini Enam Catatan Evaluasi Bidang Polhukam PKS Terhadap Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK
PKSMEDAN.com - Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP PKS Almuzzammil Yusuf menilai dua tahun Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla perlu banyak evaluasi terutama terhadap kebijakan politik, hukum, dan keamanan. Oleh sebab itu, ia memiliki enam catatan dan saran konstruktif untuk bidang tersebut.

Pertama, kata dia, Pemerintahan Jokowi-JK telah mengintervensi terlalu jauh urusan internal partai politik yang bersebrangan dengan pemerintah.

"Padahal dalam UU Partai Politik, Kementerian Hukum dan HAM hanya menjalankan keputusan pengadilan dengan menjalankan prosedur administrasi pengesahan partai politik," kata Almuzzammil di gedung DPP PKS, Jl. TB.Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (20/10/2016)

Ia memberikan contoh kasus konflik pergantian kepemimpinan di Golkar dan PPP adalah tragedi politik di era Pemerintahan Jokowi-JK yang mengancam iklim demokrasi di Indonesia. Dalam kasus ini, PKS menyarankan agar Pemerintahan Jokowi-JK belajar dari Pemerintahan SBY yang lebih moderat dan proporsional dalam menangani konflik internal partai, meskipun bersebrangan dengan Pemerintah pada saat itu.

"Kedua, pencabutan 3.143 peraturan daerah oleh Pemerintahan Jokowi-JK tanpa kajian yang komprehensif, transparansi, pelibatan publik, dan koordinasi yang baik dengan pemerintahan daerah. Pembatalan Perda tahun ini adalah yang terbanyak untuk kurun waktu satu tahun berjalan. Perda yang dibatalkan termasuk Perda pendidikan gratis seperti Perda Nomor 5 Tahun 2009 Kabupaten Sarolangun Jambi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah Gratis serta Perda Nomor 5 Tahun 2014 Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat tentang Pendidikan Gratis. Padahal sebelumnya Kemendagri mengatakan Perda yang dicabut hanya Perda investasi, retribusi, dan pajak," kata Almuzzammil.

Dalam hal ini, kata dia, PKS menilai Pemerintahan Jokowi-JK kurang menghargai Perda yang merupakan produk politik daerah yang memiliki konteks kearifan lokal. Jika tidak hati-hati, pencabutan perda besar-besaran ini mengancam otonomi masing-masing daerah dan merupakan wujud kegagalan Pemerintahan Jokowi-JK dalam melakukan supervisi, pembinaan, dan koordinasi dengan pemerintahan daerah. Saran kami kedepan, Pemerintahan Jokowi-JK harus lebih hati-hati, mengkaji secara komprehensif dan melibatkan publik, terutama akademisi/universitas dan LSM di daerah sebelum mencabut perda.

"Ketiga, Presiden Jokowi menggunakan hak prerogatif mengangkat pejabat negara secara tidak cermat dan inkonsisten. Publik mempertanyakan pengangkatan menteri ESDM yang memiliki kewarganegaraan ganda, pemilihan Jaksa Agung dari unsur partai, dan masuknya menteri dari anggota koalisi baru pemerintahan," katanya.

Kedepan, sarannya, Pemerintahan Jokowi-JK seharusnya konsisten memilih pejabat negara yang dibutuhkan masyarakat, berintegritas, berkompeten, dan tidak memiliki konflik kepentingan. Hal ini penting untuk menjaga marwah pemerintahan dan NKRI.

"Keempat, Presiden Jokowi telah bersikap pasif terhadap perbuatan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI yang mengancam Pancasila, sila Ketuhananan yang Maha Esa dan Persatuan Indonesia. Sikap diam dan pembiaran Presiden telah membangun interpretasi publik, terutama umat Islam bahwa Presiden melindungi arogansi dan perbuatan penistaan terhadap ayat suci Al Quran yang dilakukan oleh Gubernur DKI. Ada kesan Presiden telah mencontohkan kepada warga negara, “salah benar teman harus dibela dan dilindungi”," ujarnya.

Dengan sikap kenegarawanan, saran dia, Presiden Jokowi seharusnya menyampaikan posisi sikap tegas sebagai Kepala Negara bahwa siapapun penista agama, pemecah persatuan bangsa harus diproses secara hukum meskipun dalam proses pemilihan kepala daerah. Kami berharap Presiden lebih aktif dan secara terbuka meminta Kapolri untuk memproses secara hukum karena negara Indonesia adalah negara hukum. Pasifnya Presiden dalam kasus ini bernilai negatif bagi publik, terutama umat Islam. Sikap tegas dan keberpihakan Presiden terhadap kebenaran dan hukum ini sangat penting untuk menjaga keutuan bangsa Indonesia.

"Kelima, paket kebijakan hukum Pemerintahan Jokowi harus segera disusun dan dilaksanakan karena indeks rule of law Indonesia peringkat 52 dan indeks persepsi korupsi pada urutan 88. Kami mempertanyakan realisasi Nawacita Presiden Jokowi No.4 yang menyebutkan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya," ujarnya.

Menurutnya, ada 5 hal penting yang harus diperhatikan dalam paket kebijakan hukum Pemerintahan Jokowi-JK diantaranya adalah : (1) adanya konsistensi dan kepastian hukum bagi semua, (2) aparat penegak hukum yang bersih dan profesional, (3) tidak adanya intervensi terhadap penegakan hukum, (4) adanya peningkatan pelayanan publik, dan (5) adanya keteladan pejabat publik dalam melaksanakan putusan hukum. Jika ini tidak diperhatikan maka jangan berharap akan terjadi perbaikan budaya hukum di Indonesia.

Keenam (6), lanjut dia, Pemerintahan Jokowi-JK telah mengancam independensi dan kebebasan pers dengan memblokir beberapa media online Islam tanpa ketelitian, klarifikasi, dan transparansi.* Diantaranya arrahmah.com, hidayatullah.com, dakwatuna.com, eramuslim.com, kiblat.net dan media online Islam lainnya. Cara-cara seperti ini mengingatkan kita kembali ke rezim Orde Baru yang refresif dan otoriter.

"Seharusnya Pemerintah memberikan peringatan dan mengundang para pengelola website dan berdialog sebelum diblokir. Tidak serta merta merekomendasikan pemblokiran tanpa tolok ukur yang jelas. Selain itu perlu melibatkan para ahli, tokoh agama, ormas Islam serta MUI untuk mengetahui apakah konten dalam website itu menyimpang atau tidak dalam ajaran Islam. Jangan sampai, media yang menyampaikan ayat alquran dan sunah, mengecam kebiadaban Israel dan Barat dianggap radikal. Jika demikian, kedepan eksistensi media informasi dan pendidikan Islam terancam rezim Pemerintahan Jokowi yang menggunakan pasal karet untuk mengebiri umat Islam," ungkap Almuzzammil.

Evaluasi tersebut ia sampaikan sebagai oposisi loyal, di luar Pemerintahan.
 
"Semoga bermanfaat untuk perbaikan politik, hukum, dan keamanan Indonesia di masa yang akan datang," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu.[pks.id]


sumber : pksmedan.com

Wednesday, October 19, 2016

Penyusunan Anggaran Kemensos Belum Cerminkan Keberpihakan terhadap Fakir Miskin

Penyusunan Anggaran Kemensos Belum Cerminkan Keberpihakan terhadap Fakir Miskin
PKSMEDAN.com - Wakil ketua komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis menyatakan rencana anggaran   yang disusun Kementerian Sosial (Kemensos) untuk tahun 2017 belum mencerminkan keberpihakan kepada kalangan fakir miskin, kaum disabilitas, dan bagi perlindungan anak. 

Menurut Iskan, Komisi VIII memahami terkait adanya upaya penghematan anggaran yang diinstruksikan Presiden, tak terkecuali di Kemensos. Namun, seharusnya penghematan itu jangan dibebankan kepada sektor yang krusial tersebut

“pemangkasan anggaran jangan sampai berdampak buruk bagi pencapaian kinerja, perluasan dan jangkauan program bagi kalangan fakir miskin, kaum disabilitas, dan bagi perlindungan anak. Seharusnya anggaran untuk mereka tidak perlu dikorbankan, karena ketiganya telah diamanahkan oleh Undang-undang untuk dilaksanakan,” kata Iskan di Jakarta, Rabu (19/10).

Selain pemotongan terhadap tiga kategori di atas, Kemensos juga berencana memotong anggaran untuk penanggulangan bencana, sebesar sekitar  50 persen. Padahal, berdasarkan data dari Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB), terdapat sekitar 300 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang rawan terjadinya bencana.

“Pemotongan anggaran untuk  bencana ini akan menyulitkan kementerian sosial dalam menanggulangi bencana jika terjadi secara tiba-tiba di beberapa daerah,” kata wakil rakyat PKS dari Dapil Sumatera Utara II ini.

Bahkan, program RTLH (Rumah Tinggal Layak Huni) yang selama ini menjadi salah satu program penanggulangan kemiskinan  nyata Kemensos di masyarakat, dialihkan ke Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. Padahal, tegas Iskan, secara filosofi pembangunan rumah untuk program RTLH itu berbeda dengan pembangunan rumah yang selama ini gencar dilakukan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.

“Dalam program RTLH yang selama ini ditangani Kemensos, filosofinya adalah pengentasan kemiskinan   melalui pemberdayaan Fakir Miskin dengan Rehabilitasi tempat tinggal yang tidak layak huni. Bukan hanya bertujuan untuk membangun fisik seperti rumah susun yang selama ini dilakukan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat,” papar Iskan.[pks.id]


sumber : pksmedan.com

Patut di Contoh !! Organisasi Kepemudaan Garuda Keadilan Sumut Tebar Program Berbagi Mukenah Kepada Muslim Minoritas Sitinjo.

Patut di Contoh !! Organisasi Kepemudaan Garuda Keadilan Sumut Tebar Program Berbagi Mukenah Kepada Muslim Minoritas Sitinjo.
Hana selaku kordiantor program berbagi mukena di daerah minoritas tepatnya di desa Sitinjo, terlihat saat memberikan mukena kepada seorang ibu
PKSMEDAN.com -Dairi, Melalui GeraKan 100 mukenah sejumlah pemuda yang tergabung dalam organisasi kepemudaan Garuda Keadilan Wilayah Sumut berbagi mukenah kepada muslim minoritas di desa sitinjo, Kabupaten Dairi, Minggu (16/10)

Desa sitinjo merupakan satu dari sekian banyak desa di Indonesia dengan jumlah umat muslim minoritas yang perlu diperhatikan. Kebanyakan diantara mereka juga merupakan muallaf dan pendatang (bukan penduduk asli). Desa ini menjadi lokasi pertama penerima manfaat dari GeraKan 100 mukenah.

GeraKan 100 mukenah merupakan program rutin dari bendahara garuda keadilan Sumut bekerjasama dengan bidang kewanitaan garuda keadilan Sumut.

"Gerakan ini tidak akan berhenti sampai disini, masih banyak umat muslim yang kurang mampu yang membutuhkan perlengkapan ibadah, di mesjid-mesjid juga masih ada yang belum menyediakan mukenah bagi jama'ah, kedepannya mesjid-mesjid ini juga akan menjadi sasaran gerakan kami ungkap Safura Hanani selaku kordinator program kali ini.

Saya mewakili Garuda Keadilan Sumut juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para donatur yang telah berdonasi untuk gerakan ini"

Untuk info mengenai kegiatan ini katanya, para pembaca dapat melihat di sosial media garuda keadilan sumut
Facebook : Garuda Keadilan Sumut
Instagram : garudakeadilansumut

Yang ingin berdonasi juga boleh :
Donasi dapat dikirimkan melalui rekening BNI 0336443872
a.n Shafura Hanani Nst
Kemudian mengirimkan bukti transfer ke Shafura Hanani (087777283322/WA)


sumber : pksmedan.com

Tuesday, October 18, 2016

Ranperda Pengawasan dan Jaminan Produk Halal Usulan F-PKS Masuk Tahapan Pembahasan

Ranperda Pengawasan dan Jaminan Produk Halal Usulan F-PKS Masuk Tahapan Pembahasan
PKSMEDAN.com - Setelah menempuh proses selama setahun lebih, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)  Pengawasan dan Jaminan Produk Halal dan Higienis kini memasuki proses pembahasan di tingkat panitia khusus (Pansus).

Salah satu pengusul lahirnya Ranperda ini, H.Salman Alfarisi, Lc, MA menyampaikan rasa terimakasihnya kepada seluruh pihak yang mendukung proses pengajuan Ranperda ini hingga sampai ke proses pembahasan di tingkat Pansus.

"Terima kasih sebesar-besarnya kepada fraksi-fraksi dan Pemko Medan atas dukungan yang diberikan demi kelanjutan pembahasan ranperda pengawasan & jaminan produk halal & higenis" jelas Salman yang juga merupakan Penasihat Fraksi Partai Keadilan Sejehtara DPRD Medan, Selasa (18/10/2016)

Salman mengharapkan dukungan dari seluruh pihak agar proses pembahasan produk hukum ini bisa dituntaskan segera. "Mudah-mudahan kami yang ditugaskan dapat menyelesaikannya secara maksimal serta menghasilkan ranperda yang menjawab kebutuhan warga terutama umat Islam," jelasnya.

Dikatakan Salman, proses pengusulan Ranperda ini dirasakan cukup berat dikarenakan beberapa hambatan sehingga prosesnya berjalan lamban.

"Dalam perjalanannya, Ranperda ini sempat tertolak di Bapperda yang mengakibatkan penjadwalannya sering  tertunda pada beberapa kali rapat di Badan Musyawarah," jelasnya.

Dijelaskannya, pengusulan Ranperda ini sudah dilakukan sejak tahun 2015 lalu dan masuk ke dalam Prolegda. Namun baru sekarang masuk ke dalam tahap pembahasan.

"Pengusulan Ranperda ini pada 2015 dan baru hari ini (Kemarin-red) sampai ke tahap pembahasan," jelasnya.

Dijelaskannya, ada delapan kali penjadwalan Paripurna guna membahas Ranperda ini, namun paripurna pertama sudah gagal dilaksanakan lantaran adanya keberatan dari Baperda karena dianggap belum lengkap.

"Pada awal 2016, yakni tanggal 19 Januari 2016 Paripurna yang sudah dijadwalkan terpaksa dibatalkan lantaran adanya keberatan dari pihak Baperda. Padahal persyaratan ususlan inisiatif telah lengkap diserahkan" ungkap Salman.

Setelah hampir tiga bulan tertunda penjadwalnnya, tanggal 14 Mart 2016 Ranperda ini baru berhasil masuk dalam sidang Paripurna tahap pertama.

"Adapun pada tanggal 16 Mei 2016 ada tahapan paripurna yang ditunda guna proses penyempurnaan Draft Ranperda, sesuai surat Ketua DPRD Ketua DPRD 005/5155 terkait penundaan rapat paripuran dikarenakan adanya proses pemyempurnaan draft," jelasnya.

Dan tanggal 18 Oktober 2016, diselenggarakan paripurna dengan agenda tanggapan dan jawaban  fraksi terhadap walikota Medan atas ranpedsa inisiatif tentang  Pengawasan dan Jaminan Produk Halal dan Higienis sekaligus pembentukan pansus.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Rajudin Sagala, S.Pd.I dalam Pandangan Fraksi terhadap jawaban saudara walikota medan terhadap rancangan peraturan daerah kota medan tentang pengawasan serta jaminan produk halal dan higienis yang merupakan inisiatif dprd kota Medan menyetujui ranperda dimaksud untuk dilakukan pembahasan.

"Kami mengapresiasi yang setinggi – tingginya atas kesediaan pemerintah kota medan menerima ranperda ini untuk dilakukan pembahasan karena usulan merupakan inisiatif dari DPRD Kota Medan," jelasnya.

Rajudin juga berharap agar pansus melibatkan banyak pihak atau elemen masyarakat guna mendengar masukan dari mereka demi kesempurnaan ranperda ini.

"Selanjutnya, sekretariat dprd juga harus menganggarkan untuk mengundang berbagai macam unsur masyarakat selama pembahasan," jelas Rajudin. [syf]


sumber : pksmedan.com

Monday, October 17, 2016

Galeri Foto Pelatihan Kumunitas Kreatif Humas PKS Medan

PKSMEDAN.com - Bidang Humas Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Medan mengadakan Pelatihan Komunitas Humas PKS, Minggu (16/10). Setidaknya, ada lima komunitas yang tergabung dalam Komunitas Humas PKS, yaitu: Videografi, Jurnalistik, Fotografi, Desain Grafis dan Relawan Digital.

“Pelatihan ini juga kami sebut dengan Sekolah Digital yang sudah diprogramkan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS. Disamping merupakan program humas, kegiatan ini juga merupakan salah satu upaya PKS untuk ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa utamanya dalam menyampaikan informasi yang baik,” ujar Syaiful Ramadhan, Ketua Bidang Humas DPD PKS Kota Medan dalam sambutannya.

Berikut foto - foto kegiatan tersebut :

















sumber : pksmedan.com

PKS Kota Medan Gelar Pelatihan Komunitas Kreatif Bidang Humas

PKS Kota Medan Gelar Pelatihan Komunitas Kreatif Bidang Humas
PKSMEDAN.com - Bidang Humas Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Medan mengadakan Pelatihan Komunitas Humas PKS, Minggu (16/10). Setidaknya, ada lima komunitas yang tergabung dalam Komunitas Humas PKS, yaitu: Videografi, Jurnalistik, Fotografi, Desain Grafis dan Relawan Digital.

“Pelatihan ini juga kami sebut dengan Sekolah Digital yang sudah diprogramkan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS. Disamping merupakan program humas, kegiatan ini juga merupakan salah satu upaya PKS untuk ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa utamanya dalam menyampaikan informasi yang baik,” ujar Syaiful Ramadhan, Ketua Bidang Humas DPD PKS Kota Medan dalam sambutannya.

Acara yang bertempat di Kantor DPD PKS Kota Medan ini secara khusus dibuka oleh Ketua Umum DPD PKS Kota Medan Salman Alfarisi. Acara dibagi dua sesi, sesi pertama di isi dengan seminar kehumasan dan dilanjutkan sesi kedua dengan pelatihan lima komunitas humas PKS.

Ketua umum DPD PKS Kota Medan menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya acara ini. Beliau berharap kegiatan ini bisa rutin dilaksanakan sehingga peserta khususnya kader PKS mampu menguasai dan ahli dibidang pengolahan media dibidangnya masing-masing.  

"Bumi ini diwariskan untuk hamba-hambanya yang sholih, tidak cukup disitu aja kalau tidak ada upaya mengajak orang lain. Untuk menyampaikan aktifitas yang dilakukan oleh orang-orang sholih ini kepada masyarakat luas dibutuhkan media. Disinilah pentingnya peran humas PKS, agar masyarakat dapat mengetahui informasi yang akurat tentang PKS," ujar Salman Alfarisi dalam sambutannya.

Peserta sangat antusias dalam mengikuti materi yang disampaikan. Pelatihan ini tidak hanya di isi dengan teori semata melainkan lebih banyak praktik langsung. Harapannya peserta bisa langsung mengaplikasikan hasil pelatihan sesuai bidangnya masing-masing. [syf]



sumber : pksmedan.com

Thursday, October 13, 2016

Jalan Rusak dan Banjir, Muhammad Nasir Desak Gubsu dan Walikota Medan Atasi Keresahan Warga

Jalan Rusak dan Banjir, Muhammad Nasir Desak Gubsu dan Walikota Medan Atasi Keresahan Warga
PKSMEDAN.com - Kaum ibu dan pelajar SD memblokir Jalan Titi Pah­lawan (Simpang Kantor) Kecamatan Medan Labuhan, Kamis (13/10). Aksi ini se­bagai bentuk protes terhadap kerusakan jalan tersebut dan genangan banjir tak surut di pemukiman mereka.

Ang­gota DPRD Kota Medan Mu­hammad Nasir Johan mendesak Gubsu Tengku Erry Nuradi bersama Walikota Medan Dzulmi Eldin, secepatnya menyele­saikan keresahan warga ini.

Disebutkannya, saat dia menjabat sebagai anggota Banggar DPRD provinsi se­jak  2014, ia sudah meng­i­ngatkan Dinas Bina Marga Pemprovsu  agar beberapa titik jalan di Medan bagian Utara termasuk Jalan Titi­pahlawan, perbaikannya me­makai cor bertulang. Namun nyatanya pe­nger­jaannya ha­nya dilaksanakan dengan menggunakan aspal hitam  yang rentan dan mudah rusak jika tergenang Air.

Dia juga mendesak Bina Marga Pemko Medan agar segera membuat pom­pa­ni­sasi, agar genangan air di ja­lan raya depan Polsek Labu­han dan sekitarnya tidak ter­genang terlalu lama.

“Akibat lambannya res­pon Pemprovsu dan Pemko Me­dan inilah,  jadi wajar ma­syarakat berdemo dan mem­blokir jalan, apalagi penggu­na jalan Titipahlawan juga me­rasa kecewa dengan ru­saknya badan jalan,” pa­par­nya.

Harapannya Pemprovsu, Pemko Medan dan BWS ber­sinergi untuk mengatasi jalan rusak dan banjir, agar dapat diselesaikan para tahun ini juga.[syf]

sumber : pksmedan.com

Pemberantasan Pungli Jangan Hanya Lip Service

Pemberantasan Pungli Jangan Hanya Lip Service
PKSMEDAN.com - Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS Almuzzammil Yusuf menegaskan  tindak pemberantasan pungutan liar (pungli) harus diberantas sampai akarnya. Terutama pungli di lembaga-lembaga pemerintahan.

Almuzammil mengungkapkan, pungutan liar (Pungli) merupakan bagian dari korupsi yang tidak bisa dibiarkan menyerbak dalam tubuh lembaga pemerintahan.

"Budaya pungli memang harus dikikis dari waktu ke waktu. Tapi jangan hanya menjadi lip service , sehingga menutup mata atau mengalihkan dari kasus-kasus besar seperti yang sudah diungkap oleh BPK," ungkap Muzzamil di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (11/10/2016).

Almuzammil meminta, dalam penuntasannya, aparat penegak hukum  diharapkan tidak pandang bulu.

"Pungli sama dengan korupsi, semua harus dikikis habis. KPK dibentuk sebagai super body tidak boleh takut dengan penguasa atau kepala daerah yang dianggap dekat dengan penguasa. Pungli tidak akan hilang kalo korupsi besar terus merajalela," ujarnya.[pks.id]


sumber : pksmedan.com

Ini Catatan FPKS terhadap Pengesahan Perppu Kebiri menjadi Undang-Undang

Ini Catatan FPKS terhadap Pengesahan Perppu Kebiri menjadi Undang-Undang
PKSMEDAN.com - Dipenuhi dengan interupsi dan perundingan dengan sembilan fraksi lainnya pada Rapat Paripurna, Rabu (12/10), Fraksi PKS DPR RI tetap berkomitmen agar Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Perppu Kebiri) memiliki muatan pasal yang lebih baik untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Demi menghadirkan muatan pasal yang lebih baik itu, walau awalnya sempat menolak, Fraksi PKS DPR RI kini menerima pengesahan Perppu tersebut dengan beberapa catatan kritis sebagai upaya untuk memerbaiki kekurangan yang ada dalam Perppu Kebiri tersebut.

Beberapa catatan kritis Fraksi PKS DPR RI tersebut sebagaimana disampaikan oleh Anggota Fraksi PKS yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis.

"Kami menganggap Perppu ini ibarat Hand Pone, dengan casing bagus, tapi isinya kropos. Karena masih ada beberapa kekurangan, walaupun secara wacana menginginkan pemberatan hukuman bagi pelaku," kata Iskan, di Jakarta, Rabu (13/10).

Beberapa catatan kritis Fraksi PKS tersebut, tegas Iskan, adalah pertama, mengenai langkah alternatif pemerintah dalam menanggulangi kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak, dibandingkan mengeluarkan Perppu, dengan mengacu pada persebaran data kekerasan seksual yang ada di Indonesia.

"Kesan yang ada dari dikeluarkannya Perppu ini adalah pemerintah terburu-buru karena desakan opini publik. Padahal penyebab orang melakukan kejahatan seksual bukan semata karena hasrat libido yang tinggi, tapi juga menyangkut mental orang tersebut," jelas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II ini.

Kedua, dengan adanya Perppu ini, harus menjadi jalan untuk merevisi UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menjadi komprehensif agar dalam rangka perlindungan anak, tidak sekadar memberikan pemberatan hukuman kepada pelaku kekerasan di bawah umur.

“Sehingga, pada prinsipnya PKS sangat konsen melindungi perempuan dan anak, namun harus diatur dengan regulasi yang komprehensif," jelas Iskan.

Ketiga, dengan adanya penyusunan UU Perlindungan Anak yang lebih komprehensif tersebut, maka pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak juga harus memerhatikan masa depan anak, bukan dengan semata-mata menaikkan ancaman pidana.

“Juga bagi korban, bagaimana merehabilitasi anak akibat trauma, bagaimana peran pemerintah daerah untuk lebih ditingkatkan melindungi anak dan perempuan, meningkatkan sensitivitas penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual, dan yang terpenting faktor pemicu minuman beralkohol dan pornografi, harus dihapuskan," tegas Iskan.[pks.id]


sumber : pksmedan.com

Wednesday, October 12, 2016

Penggunaan Dana Zakat Untuk Infrastruktur Harus Dirumuskan secara Hati-Hati

Penggunaan Dana Zakat untuk Infrastruktur Harus Dirumuskan secara Hati-Hati
PKSMEDAN.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis menilai penggunaan dana zakat untuk membangun infrastruktur, harus dirumuskan secara hati-hati.

Sebab, menurut Iskan, dalam UU Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011, khususnya Pasal 25, zakat wajib didistribusikan kepada penerima zakat (mustahiq) sesuai dengan syariat Islam yang disebut dengan 8 golongan (asnaf), yaitu fakir, miskin, pengurus zakat (amil), muallaf, budak yang dimerdekakan, orang berhutang (ghorim), orang yang berjuang di jalan Alloh (sabilillah), dan orang yang dalam perjalanan (musafir).

“Sebenarnya di UU Zakat telah dijelaskan bahwa terdapat 8 asnaf (orang-orang yang berhak menerima zakat) adalah kelas bawah dari masyarakat. Sedangkan infrastruktur adalah tugas negara, jadi tidak cocok penempatan zakat untuk infrastruktur,” jelas Iskan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10).

Meskipun demikian, Iskan juga menilai penggunaan dana zakat untuk infrastruktur untuk pembangunan daerah terpencil dan masih tergolong pra-sejahtera, masih dapat diterima.

“Kecuali, yang dimaksud itu adalah daerah terpencil yang sangat sulit dilewati kendaraan roda dua, dan kalau dibangun infrastruktur desa, kesejahteraan masyarakat meningkat, itu masih bisa diterima. Karena itu masih dalam fungsi dalam zakat itu sendiri,” jelas Alumnus Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, ini.

Dengan adanya pengalokasian dana zakat untuk infrastruktur yang dirumuskan secara hati-hati ini, maka potensi penerimaan zakat akan lebih optimal karena masyarakat yang membayar zakat percaya bahwa dana zakat yang dikumpulkan BAZNAS terkelola dengan baik untuk mengangkat perekonomian suatu daerah.

“Kalau kita sekarang melihat BAZNAS baru bisa mengumpulkan 7 triliun. Padahal, potensinya bisa mencapai 217 triliun per tahun. Hal itu karena BAZNAS belum mampu menjadi koordinator untuk mengoptimalkan penarikan zakat  terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ) di seluruh Indonesia,” jelas Iskan.

Jika optimalisasi penerimaan zakat tersebut dapat tercapai, maka DPR bersama dengan Pemerintah akan berkomitmen memberikan tambahan anggaran kepada BAZNAS dan juga Badan Wakaf Nasional.

“Karena kalau kedua badan ini efektif, dapat membantu menyejahterakan bangsa Indonesia,” tutup Iskan.[pks.id]


sumber : pksmedan.com