PKSMEDAN.com - Sensus Ekonomi (SE) Tahun 2016 adalah program nasional yang harus disukseskan oleh seluruh warga negara Indonesia. "Sensus ekonomi harus jadi hajat warga Indonesia karena sekarang dunia usaha makin kompetitif. Database ekonomi ini penting untuk memetakan sebaran potensi ekonomi maupun jadi rujukan kebijakan perekonomian ke depan," ujar anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly dalam sosialisasi Sensus Ekonomi 2016 di Sesat Agung dan Nuwo Balak, Gunung Sugih, Lampung Tengah (31/3/2016).
Junaidi mengingatkan bahwa anggaran negara yang dikucurkan untuk sensus ini cukup besar. "Dan itu uang rakyat. Sedangkan kita juga butuh data yang akurat. Agar terkumpul data yang akurat, responden sensus harus membantu dengan memberikan data yang benar," ujar lulusan Institut Pertanian Bogor ini.
Menurut Junaidi, Biro Pusat Statistik (BPS) punya peran penting sebagai instansi yang memiliki otoritas pendataan khususnya dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016. "Optimalisasi BPS terkait akurasi data akan berhubungan dengan kebijakan yang diambil pemerintah, pun dibutuhkan oleh pelaku dunia usaha," ujar mantan Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung ini.
Oleh karena itu Junaidi juga beranggapan bahwa di sisi lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik perlu direvisi. "Undang-Undang itu beberapa pasalnya bicara posisi BPS, tapi di sana BPS belum dikokohkan sebagai satu-satunya lembaga negara yang punya otoritas pendataan," tandas anggota Fraksi PKS DPR RI ini.
Sosialisasi ini sendiri dibuka oleh Bupati Lampung Tengah Mustafa serta Direktur Statistik Distribusi BPS RI Dr. Anggoro yang juga menjadi narasumber dan dimoderatori langsung oleh Kepala BPS Lampung Yeane Irmaningrum.[syf]
Junaidi mengingatkan bahwa anggaran negara yang dikucurkan untuk sensus ini cukup besar. "Dan itu uang rakyat. Sedangkan kita juga butuh data yang akurat. Agar terkumpul data yang akurat, responden sensus harus membantu dengan memberikan data yang benar," ujar lulusan Institut Pertanian Bogor ini.
Menurut Junaidi, Biro Pusat Statistik (BPS) punya peran penting sebagai instansi yang memiliki otoritas pendataan khususnya dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016. "Optimalisasi BPS terkait akurasi data akan berhubungan dengan kebijakan yang diambil pemerintah, pun dibutuhkan oleh pelaku dunia usaha," ujar mantan Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung ini.
Oleh karena itu Junaidi juga beranggapan bahwa di sisi lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik perlu direvisi. "Undang-Undang itu beberapa pasalnya bicara posisi BPS, tapi di sana BPS belum dikokohkan sebagai satu-satunya lembaga negara yang punya otoritas pendataan," tandas anggota Fraksi PKS DPR RI ini.
Sosialisasi ini sendiri dibuka oleh Bupati Lampung Tengah Mustafa serta Direktur Statistik Distribusi BPS RI Dr. Anggoro yang juga menjadi narasumber dan dimoderatori langsung oleh Kepala BPS Lampung Yeane Irmaningrum.[syf]
sumber : pksmedan.com
