Monday, November 28, 2016

Peduli Pembangunan Disabilitas di Indonesia, FPKS Selenggarakan Diskusi Publik

Peduli Pembangunan Disabilitas di Indonesia, FPKS Selenggarakan Diskusi Publik
PKSMEDAN.com - Dalam rangka untuk memberikan penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak terhadap para penyandang disabilitas yang ada di Indonesia, Fraksi PKS DPR RI akan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Tantangan Implementasi Pembangunan Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas”, pada Selasa (29/11).

Anggota Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amalia menjelaskan, melalui acara ini, Fraksi PKS memiliki kepentingan untuk melihat tantangan implementasi pembangunan disabilitas berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2016 tersebut.

“Sebab, undang-undang yang telah disahkan pada tanggal 15 April 2016 tersebut, masih perlu ditindaklanjuti dengan berbagai peraturan pelaksana dan kebijakan lainnya, baik oleh Pemerintah Pusat mapun Pemerintah Daerah. Hal ini pasti akan menghadapi beragam tantangan,” jelas Ledia menjelang acara FGD tersebut, di Jakarta, Selasa (29/11).

Diketahui, dengan lahirnya UU Nomor 8 Tahun 2016 ini, pemerintah bersama DPR ingin berupaya memberikan penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak secara optimal terhadap Penyandang Disabilitas yang ada di Indonesia. Para penyandang disabilitas ini, berhak untuk bebas dari penyiksaaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-menda, serta berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental  dan fisiknya.

“Oleh karena itu, kehadiran undang-undang ini diharapkan akan menjamin pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi,” jelas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Kota Bandung dan Kota Cimahi ini.

Selain dihadiri Ledia Hanifa, diskusi ini direncanakan turut pula diisi oleh Khofifah Indar Parawansa (Mensos RI) sebagai keynote speech, Lana Winayati (Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Budayat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Arifin Kertasapura (Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat), dan Aria Indrawati (Pokja Implementasi UU Disabilitas).

Acara akan dimulai tepat pukul 09.30 hingga 12.00 WIB, dengan bertempat di ruang Ex- Banggar, Gedung Nusantara 1 Lantai 1 Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. [pks.id]




sumber : pksmedan.com

MIliki Modal Yang Kuat, Jazuli : Indonesia Mampu Selesaikan Konflik Rohingya

MIliki Modal Yang Kuat, Jazuli : Indonesia Mampu Selesaikan Konflik Rohingya
PKSMEDAN.com - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai Indonesia memiliki modal yang kuat untuk memainkan peran internasional dalam mendorong resolusi serta terminasi (penghentian) kekerasan terhadap pembataian etnis Rohingya di utara Negara Bagian Raknine, Myanmar.

Modal yang kuat tersebut adalah bahwa Indonesia memiliki keprihatinan bahkan gerakan kepedulian yang mendalam atas nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia secara universial, sebagaimana tertuang dalam amanat Pembukaan Konstitusi, yaitu Melaksanakan Ketertiban Dunia berdasarkan Perdamaian Abadi dalam rangka membebaskan penduduk dunia dari penjajahan dan ketertindasan.

"Dengan modalitas tersebut Indonesia bisa memainkan peran kuat dalam mendorong resolusi dan terminasi kekerasan terhadap etnis Rohigya di Myanmar baik melalui saluran bilateral, regional Asean, maupun multilateral," pungkas Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11).

Oleh karena itu, Jazuli berharap Pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menangkap kepedulian rakyat Indonesia ini dan menindaklanjuti dengan langkah diplomasi kemanusiaan yang aktif dan solutif.

"Liputan media yang memberitakan kekerasan dan penyiksaan terhadap etnis Rohigya telah menjadi viral di sosial media dan menimbulkan keprihatinan bahkan gerakan kepedulian di kalangan rakyat Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Kemenlu harus sigap menyikapinya dengan langkah diplomasi kemanusiaan yang aktif dan solutif," kata Anggota Komisi I DPR RI ini.

Jazuli menambahkan bahwa masyarakat Indonesia dapat menjadi contoh (role model) untuk hidup berdampingan dengan kaum minoritas. Sebab, masyarakat Indonesia secara damai saling menghormati dan menghargai kebhinnekaan. Tidak ada orang disiksa di Indonesia karena keyakinan dan statusnya sebagai minoritas.

"Indonesia bisa menjadi model bagi dunia, khususnya Myanmar, bagaimana membangun hubungan yang harmonis antara penduduk mayoritas dan minoritas," kata wakil rakyat sejak tahun 2004 ini.

Oleh karena itu, Jazuli mendesak siapa pun yang melanggar hukum, dari kelompok mana pun, harus ditindak dan diproses scara hukum.

“Dan hal ini, yaitu hukum yang berkeadilan, menjadi kesadaran hukum dan tuntutan masyarakat Indonesia,” pinta Jazuli. [pks.id]



sumber : pksmedan.com

Kebhinnekaan Terusik, Negara Menjadi Gaduh

Kebhinnekaan Terusik, Negara Menjadi Gaduh
PKSMEDAN.com - Anggota MPR RI dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Alhabsyi menilai saat ini Negara Indonesia sedang gaduh karena sedang terusik kebhinnekaan-nya. 

Oleh karena itu, Aboe mengingatkan agar masyarakat terus menjaga kebhinekaan, karena itu adalah modal dasar persatuan.

“Negara kita ini puluhan ribu pulau, ratusan suku dan bahasa, karenanya tanpa adanya persatuan republik ini akan hancur. Persatuan akan tumbuh ketika kita bisa menjaga kebhinekaan di antara kita. Oleh karenanya, MPR selalu menyelenggarakan sosialisasi empat pilar, salah satunya adalah untuk menguatkan tali kebhinekaan” papar Aboe dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kabupaten Banjar (25/11).

Salah satu penyebab kebhinnekaan Indonesia terusik tersebut, nilai Aboe, adalah karena ulah seseorang yang  tidak bisa menjaga ucapan. Aboe menegaskan sebagai bangsa yang beradab seharusnya, Bangs Indonesia, bisa menjalin tenggang rasa dan tidak perlu mencaci agama lain.

“Kita harus saling menghormati, tak perlu menista kitab suci orang lain. Hal ini sangat berbahaya, dan dapat mengancam persatuan nasional,” papar Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan ini.

Oleh karena itu, Aboe mengingatkan kepada peserta sosialisasi Empat Pilar MPR agar selalu menjaga kebhinekaan dengan tenggang rasa dan saling menghormati.

“Saya berpesan, kita tidak perlu mengomentari agama orang lain, ataupun ajaran orang lain. Biarkanlah mereka menjalankan agama dan ibadahnya sesuai dengan kepercayaannya. Dengan menjaga sikap yang demikian akan menjadi harmoni di tengah masyarakat,” jelas Anggota Komisi III DPR RI ini.

Sebagai anggota DPR yang bermitra dengan Kapolri ini, dirinya juga sudah berpesan kepada Jend Pol Tito Karnavian agar bisa bekerja secara profesional.

“Saya sampaikan kepada beliau untuk menegakkan aturan sebagaimana mestinya. Rasa keadilan masyarakat sedang bekerja, kalaupun mereka berdemo disebabkan selama ini setiap penista agama selalu ditahan, sedangkan pada kasus ini mereka belum melihat hal itu,” tegas Aboe. [pks.id]


sumber : pksmedan.com

Tingkatkan Minat Baca, RKI Medan Tuntungan Buka Taman Bacaan Pelangi di Ladang Bambu

PKSMEDAN.com -Taman Bacaan Pelangi Rumah Keluarga Indonesia (RKI) dibuka secara resmi oleh Ibu Merry Hartati yang juga Ketua RKI Medan Tuntungan, Minggu(27/11).

Taman Bacaan Pelangi yang berada di kelurahan ladang bambu kecamatan medan tuntungan tersebut merupakan gagasan dari para pengurus RKI yang berada di kecamatan medan tuntungan. Dalam sambutannya, Ibu Merry Hartati berharap agar taman bacaan pelangi tersebut dapat menjadi tempat alternatif sarana kreatifitas dan edukasi, sehingga dapat menimbulkan dan menambah minat baca anak-anak yang berada disekitarnya. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga dan merawat buku-buku yang ada di Taman Bacaan Pelangi tersebut.

(Gbr I : Dongeng yang dibawakan ummi Aisyah yang juga berasal dari komunitas Kampung Dongeng)
Acara yang dihadiri oleh warga dan anak-anak yang berdomisili di ladang bambu ini, dihibur dengan sebuah cerita dongeng yang dibawakan oleh ibu Aisyah yang juga merupakan salah satu pengurus dari kampung dongeng. Selain itu, dalam acara ini juga diisi dengan kegiatan menggambar dan mewarnai serta belajar seni kerajinan origami yang diharapkan dapat memunculkan kreatifitas anak-anak.  

(Gbr II : Anak-anak sedang asyik belajar melipat kertas origami sebagai pembelajaran seni kreativitas)
(Gbr III : Dengan wajah serius anak-anak mendengarkan kisah dongeng yang dibawakan)
Di akhir acara, pengurus RKI Medan Tuntungan membagikan hadiah kepada para pemenang lomba menggambar dan mewarnai dan memberikan bingkisan kepada anak-anak yang lainnya. (sl)


sumber : pksmedan.com

Saturday, November 26, 2016

RT @berita3jambi: Pengertian Platform as a Service (PaaS) https://t.co/cDOyiOJAEN


from Twitter https://twitter.com/berita3jambi

RT @berita3jambi: Layanan Cloud Storage Alternatif Selain OwnCloud https://t.co/jBQq0Pw1ix


from Twitter https://twitter.com/berita3jambi

RT @berita3jambi: Pengertian Quality Assurance dan Quality Control https://t.co/1vX7fxjBsM


from Twitter https://twitter.com/berita3jambi

RT @berita3jambi: Teknik Dasar Sepak Bola https://t.co/AjaADL3lfX


from Twitter https://twitter.com/berita3jambi

RT @berita3jambi: Pengertian Seni Menurut Para Ahli https://t.co/wC0sZfKDjO


from Twitter https://twitter.com/berita3jambi

RT @berita3jambi: Pengertian Paragraf dan jenis-jenisnya secara lengkap https://t.co/om6fyfYMcb


from Twitter https://twitter.com/berita3jambi

RT @berita3jambi: Ciri-ciri Flagellata Mastigophora https://t.co/9aBXzW2Axg


from Twitter https://twitter.com/berita3jambi

RT @berita3jambi: Pengertian, Fungsi, dan Bagian-Bagian Hati https://t.co/3fx6kAH90l


from Twitter https://twitter.com/berita3jambi

RT @berita3jambi: Bisnis Online Mudah dan Dapat Dikerjakan Dirumah https://t.co/Qo3UrPu0GF


from Twitter https://twitter.com/berita3jambi

RT @berita3jambi: Daftar Film 12 Terbaik Sepanjang Masa https://t.co/gLgz6SI9or


from Twitter https://twitter.com/berita3jambi

Twitter

Twitter

Twitter

Twitter

Twitter

Twitter

Twitter

Twitter

Twitter

Twitter

Friday, November 25, 2016

HNW : Pemahaman Pancasila, Sarana untuk Koreksi Diri

HNW : Pemahaman Pancasila, Sarana untuk Koreksi Diri
PKSMEDAN.com - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai pemahaman terkait ajaran Pancasila dapat dijadikan sarana untuk mengoreksi diri, serta siap untuk menyesuaikan diri dalam menghadapi tantangan bangsa.

Hal itu disampaikan Hidayat saat memberikan keynote speech dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kerjasama MPR RI dengan Yayasan Mutiara Hati, di Gedung Pertemuan Daerah (GPD) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (24/11/2016).

Acara yang dihadiri tokoh masyarakat, alim ulama dan masyarakat sekitar ini membawa tema Urgensi Pemahaman Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat.

"Diharapkan jika masyarakat terus menyegarkan pemahamannya tentang Pancasila maka kita semua bersama akan terus menyesuaikan diri dalam menghadapi tantangan bangsa, juga bisa mengoreksi diri dari segala perilaku yang bertentangan dengan Pancasila," jelas Hidayat.

Dalam kesempatan itu, Hidayat juga mengatakan bahwa kegiatan sosialisai yang dilakukan MPR adalah amanah UU yang harus dilakukan. Sosialisasi dilakukan agar masyarakat Indonesia semakin cinta kepada negaranya, tumbuh karakter kebangsaan yang kuat, memahami kebhinnekaan dan kedaulatan bangsa.

“Dengan adanya pemahaman Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa serta turunan aturan peraturan perundangannnya, maka diharapkan bisa menjadi benteng dalam menghadapi tantangan bangsa baik domestik maupun global,” papar Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri ini.

Hidayat memberikan contoh, Pilpres dan Pilkada serentak adalah amanah peraturan perundangan, maka rakyat akan tersadarkan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan.

“Itu adalah anugerah yang sangat besar.  Sekarang rakyatkah yang menentukan mau dibawa kemana perjalanan bangsa Indonesia dengan memberikan hak pilihnya. Sehingga, dengan pemahaman empat pilar MPR, yaitu Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, maka rakyat akan tidak mungkin menyia-nyiakan hak konstituisonalnya untuk  memilih sesuai hati nurani.  Intinya pemahaman empat pilar MPR sangat penting bagi rakyat Indonesia semakin memahami dan mencintai negaranya," tegas Hidayat. [pks.id]

sumber : pksmedan.com

Hari Guru Nasional, Kawal Program Sertifikasi Yang Belum Berjalan Efektif

Hari Guru Nasional, Kawal Program Sertifikasi Yang Belum Berjalan Efektif
PKSMEDAN.com - Hari Guru Nasional menjadi momentum untuk perbaikan kualitas guru di Indonesia. Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Fahmy Alaydroes menyampaikan bahwa guru yang baik akan menciptakan bangsa yang berjaya dan guru yang buruk akan menciptakan bangsa yang terpuruk.

“Guru wajib memiliki kemampuan untuk menghasilkan siswa berkualifikasi tinggi,” tutur Fahmy di kantor DPP PKS Jln TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (25/11/2016).

Fahmy menjelaskan, bahwa kualitas guru sangat ditunjang oleh peran pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya.“Kebijakan meningkatkan kemampuan guru melalui program sertifikasi adalah kebijakan dengan niat dan maksud mulia. Negara telah mengerahkan sumber daya dana dan upaya yang sangat luar biasa,” jelasnya.

Akan tetapi, Fahmy menyayangkan kebijakan program sertifikasi guru tidak berjalan baik di lapangan, dikarenakan masih adanya oknum-oknum yang menyalahgunakan kebijakan tersebut. Sehingga, kebijakan tersebut sudah terkebiri sejak dini.

Berdasarkan data dari Kemendikbud, guru di Indonesia yang sudah menerima sertifikasi ada 2.294.191 orang dan guru yang belum menerima sertifikasi terdapat 721.124 orang. Namun, Fahmy menuturkan belum adanya perbedaan yang signifikan antara guru yang sudah tersertifikasi dengan guru yang belum tersertifikasi.

Hasil penelitian World Bank membuktikan guru-guru yang telah menerima sertifikat dan guru-guru yang belum menerima sertifikat sama saja, alias tidak berbeda Padahal, Fahmi berharap dengan adanya program sertifikasi, kualitas guru akan semakin membaik. “Berarti segala pengerahan sumber daya dan upaya jadi mubazir,” ucap Fahmy.

Oleh karena itu, Fahmy menekankan pentingnya peran pemerintah dalam melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap kebijakan sertifikasi guru. Agar, kebijakan tersebut dapat sesuai dengan sasarannya.

“Saatnya kita semua harus bekerja ikhlas, bekerja keras, dan bekerja cerdas demi meningkatkan harkat dan martabat guru,” tutupnya. [pks.id]


sumber : pksmedan.com

Aksi Unjuk Rasa 2 Desember Dihimbau Tetap Damai dan Waspadai Provokator

Aksi Unjuk Rasa 2 Desember Dihimbau Tetap Damai dan Waspadai Provokator
PKSMEDAN.com - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menyarankan agar semua pihak menjaga situasi tetap kondusif khususnya menjelang aksi unjuk rasa yang akan berlangsung pada 2 Desember mendatang.

Jazuli juga mengingatkan agar para peserta aksi unjuk rasa nantinya dapat mewaspadai adanya provokator yang dapat memperkeruh suasana. Hal ini sebagai bentuk keyakinan kepada publik bahwa aksi tersebut adalah bagian dari unjuk rasa, bukan upaya makar.


"Kita semua berkepentingan untuk menjaga situasi yang aman dan kondusif karena itu jangan ada upaya adu domba dan memperkeruh suasana. NKRI harus kita jaga agar tetap aman," tegas Jazuli di Jakarta, Juma (25/11).

Untuk itu, kepada pihak-pihak yang berencana melakukan aksi dan demonstrasi, Jazuli berpesan agar fokus pada penyampaian aspirasi, serta dilakukan dengan cara-cara tertib dan damai, dan waspada terhadap pihak-pihak yang membelokkan pada tujuan-tujuan lain apalagi makar.

"Demonstrasi dalam negara demokrasi itu sah dan dilindungi konstitusi. Hanya saja tidak boleh anarkis. Tetap jaga ketertiban, kedamaian dan kenyamanan publik, dan terpenting jaga NKRI karena Indonesia milik kita bersama, Jakarta milik kita bersama," ungkap Anggota Komisi Bidang Pertahanan dan Keamanan DPR RI ini.

Jazuli mengingatkan agar peserta aksi hati-hati terhadap penyusup yang punya agenda mengacaukan tujuan aksi dan memperkeruh suasana. Demonstrasi sama sekali tidak dimaksudkan untuk makar, yaitu impeachment terhadap presiden, dan tidak untuk membuat huru hara.

"Tetap fokus pada penyampain pendapat di muka umum secara damai, sesui tujuan awal yakni penegakan supremasi hukum terhadap tersangka penistaan agama. Jangan mau ditunggangi kepentingan pihak manapun," pesan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Banten Raya ini.

Jazuli juga berharap siapapun yang ikut unjuk rasa wajib menjaga keamanan dan ketertiban serta kebersihan lingkungan.

"Saya kira jika itu dilaksanakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari aksi demonstrasi. Tidak perlu ada kecurigaan yang berlebihan terhadap rencana aksi tersebut jika kita semua bertanggung jawab terhadap keutuhan, keamanan dan kenyamanan negeri yang kita cintai ini," pesan Jazuli. [pks.id]


sumber : pksmedan.com

Thursday, November 24, 2016

Pererat Silaturahim, PKS Amplas Kunjungi Tokoh Masyarakat

Pererat Silaturahim, PKS Amplas Kunjungi Tokoh Masyarakat
PKSMEDAN.com - Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Polhukam) Dewan Pimpinan Cabang Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Medan Amplas, bersilaturrahmi dengan tokoh masyarakat Kecamatan Medan Amplas, Haji Sofyan dikediamanya, Rabu 23/11/2016.

Ketua DPC PKS Medan Amplas, Tembal Hasonangan Siregar (THS) menyampaikan tujuan dari diadakan silaturahmi adalah untuk mempererat hubungan silaturahmi antara PKS dengan tokoh masyarakat, "Dalam kesempatan ini silaturahim kepengurusan baru maka saya perkenalkan para pengurus yang hadir agar saling mengenal dengan shahibul bait, Bapak Sofyan”.kata Tembal.

Haji Sofyan mengapresiasi silaturahim dari DPC PKS Medan Amplas ini dan berharap bisa dilakukan secara rutin untuk membicarakan berbagai hal penting tanpa harus dalam bentuk forum formal.
Haji Sofyan memberikan masukan untuk PKS dimana pengurusnya sebagian besarnya adalah anak-anak muda.

"Di tengah kepercayaan masyarakat yang semakin menurun kepada partai politik saat ini. Maka PKS harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan kepada umat, tidak perlu harus menunjukan atribut partai, cukup menunjukan kepribadian kader PKS masyarakat akan melihat dan menilai sendiri" ujar Haji Sofyan.

Pada saat yang sama Ketua Polhukam DPDC PKS Medan Amplas Ali Sahniur (ALS) selaku penanggung jawab kegiatan “program silaturrahmi ini, program yang rutin kita laksanakan kesetiap tokoh-tokoh Masyarakat yang ada di Kecamatan medan Amplas, jadi bagi kita (PKS) silaturrahmi bukan hanya kita lakukan menjelang pilkada atau hajatan politik  semata tapi kita lakukan secara rutin untuk mempererat  ukhuwah diantara kita, pungkas Ali kepada pksmedan.com.

Dalam kunjungan silaturahmi ini diikuti oleh jajaran Dewan Pimpinan Cabang PKS Medan Amplas, seperti Ketua DPC Tembal Hasonangan Siregar, Sekretaris DPC Muhajir, ST, Wakil Sekretaris DPC Saftian Cahyadi Hasibuan, S.Pd, ketua Humas DPC Ahmad, SE dan ketua Ranting Kelurahan Amplas Muhammad Safi’i.

Acara silaturahmi diisi dengan berbincang santai dan penuh kekeluargaan saling mengenal antar personal. Kemudian Acara silaturahmi diakhiri dengan foto bersama.[Als]



sumber : pksmedan.com

Wednesday, November 23, 2016

Soal Kekerasan Terhadap Etnis Rohingya, Ini Pernyataan Sikap DPP PKS

Terkait Bentrokan Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar, Ini Pernyataan Sikap DPP PKS
PKSMEDAN.com - Rangkaian bentrokan kembali terjadi antara pasukan militer Myanmar dengan sekelompok Muslim Rohingya di utara Rakhine pada akhir pekan lalu, menewaskan setidaknya 28 warga Muslim Rohingya serta dua tentara Myanmar.

Berdasarkan laporan surat kabar Myanmar, Global New Light of Myanmar, rangkaian bentrokan kuat ini bermula pada Sabtu (12/11) lalu, ketika militer melakukan operasi pembersihan di Rakhine. Dalam bentrokan tersebut, 19 warga Rohingya tewas terbunuh oleh militer.

Menanggapi kondisi tersebut, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengeluarkan pernyataan sikap sebagai berikut :


PERNYATAAN SIKAP
DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
No.01/K/PYT/DPP-PKS/1438
TENTANG
KEKERASAN, PEMBUNUHAN MASSAL, PERAMPASAN DAN PENGUSIRAN TERHADAP ETNIS ROHINGYA DI RAKHINE STATE (ARAKAN), MYANMAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Masyarakat Internasional telah menyaksikan kembali terjadinya tragedi kemanusiaan di Myanmar, sepanjang bulan Oktober-November 2016. Pemerintah dan Militer Myanmar serta kelompok etnis Myanmar lainnya melakukan dan membiarkan terjadinya kekerasan, pembunuhan massal, perampasan dan pengusiran terhadap etnis Rohingya di Rakhine State (Arakan), Myanmar.

Walaupun sebelumnya telah terjadi provokasi dari pihak-pihak yang mengklaim sebagai memperjuangkan hak-hak etnis Rohingya, namun respon Pemerintah dan Militer Myanmar telah melampaui batas-batas yang wajar serta mengabaikan ketentuan-ketentuan internasional mengenai perlindungan hak-hak warga sipil dalam konflik bersenjata.

Hal ini menyebabkan bertambahnya beban dan penderitaan etnis Rohingya berupa kehilangan nyawa, harta, rumah dan terusir dari tanah mereka. Laporan-laporan yang kredibel secara terbuka telah menyebutkan bahwa desa-desa yang dibakar, ratusan jiwa tewas (dan jika diakumulasi dengan peristiwa-peristiwa serupa pada tahun-tahun sebelumnya) ratusan ribu orang lainnya terusir dari kampung halaman dan hidup terlantar sebagai pengungsi.

Kekerasan, pembunuhan massal, perampasan dan pengusiran tersebut diatas sesungguhnya telah dilaporkan secara berkala oleh masyarakat internasional semenjak Myanmar (a.k.a. Burma) merdeka dari penjajahan Inggris, namun belum mendapat respon yang memadai dari Pemerintah Myanmar, bahkan kualitas dan upaya perlindungan HAM bagi etnis Rohingya di Myanmar semakin memburuk.

Kita menyadari bahwa upaya menjunjung prinsip “non-intervention” yang dipegang oleh masyarakat internasional yang beradab tidak boleh mengabaikan tanggungjawab para pihak untuk melindungi warga sipil dalam konflik bersenjata (Responsibility to Protect) dan kewajiban para pihak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya genosida (Prevention of Genocide) sehingga “humanitarian intervention” untuk menjamin hak-hak warga sipil dalam konflik bersenjata di Myanmar tidak boleh ditunda.

Dengan demikian, menghormati prinsip “non-intervention” tidak perlu diartikan sebagai mengesampingkan “humanitarian intervention” agar keselamatan dan hak-hak warga sipil dalam konflik bersenjata di Myanmar dapat terjamin dan terpelihara.
Oleh karena itu, DPP PKS menegaskan sikapnya:

1. Mengecam tindakan kekerasan, pembunuhan massal, perampasan dan pengusiran terhadap etnis Rohingya yang dilakukan oleh pihak Pemerintah dan Militer Myanmar serta kelompok etnis Myanmar lainnya. Tindakan tersebut merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, negara-negara anggota ASEAN dan juga masyarakat internasional.

2. Mendesak Aung San Suu Kyi sebagai State Councellor of Myanmar yang juga seorang tokoh penerima hadiah Nobel Perdamaian agar dapat berperan aktif dalam menghentikan tindakan kekerasan, pembunuhan massal, perampasan dan pengusiran terhadap etnis Rohingya. Sosok Aung San Suu Kyi yang dikenal oleh dunia internasional sebagai pejuang demokrasi seharusnya mampu mendorong terciptanya situasi yang lebih demokratis dan menghormati hak-hak etnis Rohingya untuk hidup sebagai bagian dari warga negara Myanmar.

3. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia melakukan langkah-langkah pembelaan dengan cara:

a. Mengambil peran lebih aktif sebagai negara paling besar dan demokratis di ASEAN untuk memelihara stabilitas keamanan di kawasan dan mencegah munculnya hambatan-hambatan terhadap tumbuh kembangnya Masyarakat Ekonomi ASEAN.

b. Mendorong pimpinan negara-negara ASEAN untuk terus mendesak pemerintahan Myanmar agar menghentikan tindakan kekerasan, pembunuhan massal, perampasan dan pengusiran terhadap etnis Rohingya di Rakhine State (Arakan), Myanmar.

c. Memperjuangkan pengakuan kembali secara legal-konstitusional status etnis Rohingya di Rakhine State (Arakan) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari warga negara Myanmar.

d. Mendorong negara-negara Anggota ASEAN lainnya untuk berpartisipasi dalam memberikan fasilitas penampungan sementara bagi para pengungsi Rohingya yang terusir dari negerinya.

e. Mendorong negara-negara Anggota ASEAN agar menjadikan masalah ini sebagai agenda perjuangan bersama di Dewan HAM ASEAN, PBB dan forum internasional lainnya.

4. Mendesak Komisi I DPR RI dan Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI agar lebih aktif melakukan upaya diplomasi dengan cara:

a. Mendorong ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) untuk terlibat aktif mendesak Parlemen dan Pemerintahan Myanmar agar segera menghentikan tindakan kekerasan, pembunuhan massal, perampasan dan pengusiran terhadap etnis Rohingya di Rakhine State (Arakan), Myanmar.

b. Mendorong AIPA untuk terlibat aktif mendesak Parlemen dan Pemerintah Myanmar agar mengedepankan pendekatan yang lebih konstruktif dan menjauhi tindakan kekerasan dan menunaikan hak-hak etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar.

c. Mendorong agar AIPA membawa permasalahan ini ke forum Inter-Parlemantary Union (IPU) agar menjadi perhatian dan agenda perjuangan bersama parlemen seluruh dunia, sehingga dapat menjamin hak-hak etnis Rohingya sebagai warga negara di Myanmar.

5. Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk senantiasa mendoakan dan memberikan bantuan kepada etnis Rohingya agar diberikan keselamatan dan kedamaian serta tidak terprovokasi oleh hal-hal yang menimbulkan dampak keamanan dan ketertiban di Indonesia.

Semoga Allah Swt meridhai upaya kita semua. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, 24 November 2016

DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

PRESIDEN, SEKRETARIS JENDERAL,

H. MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D. , H. MUSTAFA KAMAL, S.S.

sumber : pksmedan.com

Fraksi PKS Minta Kapolri Hati-Hati Kaitkan Unjuk Rasa dengan Makar

Fraksi PKS Minta Kapolri Hati-Hati Kaitkan Unjuk Rasa dengan Makar
PKSMEDAN.com - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini meminta Kapolri Jend Pol Tito Karnavian untuk berhati-hati dan tidak gegabah menyikapi rencana aksi unjuk rasa 2 Desember mendatang, apalagi jika dikaitkan dengan tuduhan perbuatan makar.

Menurut Jazuli, jika Kapolri salah mengambil keputusan bisa fatal akibatnya bagi stabilitas politik dan keamanan bahkan perjalanan bangsa ke depan.

"Kapolri tidak boleh gegabah mengaitkan unjuk rasa yang akan digelar dengan tuduhan makar. Ini tuduhan serius. Pengaitan tersebut hendaknya berdasarkan informasi intelejen yang akurat dan objektif," tegas Jazuli di Jakarta, Rabu (23/11).

Kapolri sebagai lembaga penegak hukum, lanjut Jazuli, mendesak agar tuduhan tersebut tidak boleh berhenti, tapi harus diproses dan dibuktikan.

"Polri adalah lembaga penegak hukum, bukan lembaga politik. Tuduhan makar harus bisa diproses dan dibuktikan agar tidak menimbulkan keresahan publik. Jika tidak, tuduhan itu bisa politis dan liar  serta memecah belah masyarakat," papar wakil rakyat dari Dapil Banten Raya sejak tahun 2004 ini.

Sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, saran Jazuli, Polri hendaknya dapat membedakan antara penyampaian pendapat di muka umum dengan tindakan makar.

"Penyampaian pendapat di muka umum jelas dilindungi Konstitusi. Saya berharap sumber intelejen akurat dan objektif agar tidak salah dalam mengambil keputusan dan langkah," ungkap Anggota Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PKS ini.

Jazuli mengingatkan bahwa efek keputusan penentu kebijakan itu sangat besar. Kalau tidak hati-hati bisa menimbulkan masalah buat rakyat dan perjalanan negara dan banga ke depan.

"Sekali lagi jangan gegabah. Kita harus jaga NKRI,  kita harus jaga merah putih, kita harus jaga Pancasila dan UUD 1945," pungkas Anggota Komisi I DPR RI ini. [syf]


sumber : pksmedan.com

Tuesday, November 22, 2016

Anggota DPR RI dari PKS Ini Berharap Sikap Tegas Indonesia Terkait Rohingya

Anggota DPR RI dari PKS Ini Berharap Sikap Tegas Indonesia Terkait Rohingya
PKSMEDAN.com - Wakil Ketua Badan Kerjama Antarparlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta Pemerintah Indonesia bersikap secara resmi atas kekerasan yang terjadi di Myanmar terhadap etnis Rohingya.

"Indonesia sebagai sebuah negara yang bertetangga dengan Myanmar harus secara proaktif mendorong nilai-nilai perdamaian dan penyelesaian konflik yang bermartabat melalui program diplomasi maupun forum-forum internasional." ucap Rofi Munawar dalam keterangan pers pada hari Senin, (21/11) di Jakarta.

Legislator asal Jawa Timur ini melihat apa yang terjadi di Myanmar tentu saja tidak bisa dilepaskan dari persoalan kawasan ASEAN. Karena sebagaimana kita ingat, eksodus besar-besaran pengungsi Rohingya diakhir tahun 2015 menjadi persoalan yang berdampak langsung terhadap negara-negara sekitarnya.

"Prinsip-prinsip netralitas ASEAN terhadap urusan dalam negeri anggotanya harus mampu mendesak Myanmar melakukan langkah-langkah pencegahan konflik dan perlakuan kekerasan terhadap etnis Rohingya" tegasnya.

Rofi mengingatkan, bahwa Pemerintah Indonesia tahun lalu sudah melakukan langkah-langkah mediasi terkait Rohingya. Ada baiknya mengingatkan kembali komitmen negara tersebut. Waktu itu pertemuan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan Menlu Myanmar, U Wunna Maung Lwin menghasilkan sejumlah kesepakatan. Kesepakatan tersebut termasuk di antaranya soal pengungsi Rohingya. Saat itu Pemerintah Myanmar sepakat untuk mengambil langkah prevensi irregular migration terkait etnis Rohingya.

"Dijaman informasi yang terbuka seperti saat ini, sumber informasi tidak lagi bermakna tunggal dan berjalan linier. Sensitifitas sebuah negara kawasan terhadap perilaku kekerasan yang menyebabkan korban tentu tidak hanya dengan kebijakan tanpa sikap" pungkas Rofi.

Sebagai informasi, rangkaian bentrokan kembali terjadi antara pasukan militer Myanmar dengan sekelompok Muslim Rohingya di utara Rakhine pada akhir pekan lalu, menewaskan setidaknya 28 warga Muslim Rohingya serta dua tentara Myanmar. Berdasarkan laporan surat kabar Myanmar, Global New Light of Myanmar, rangkaian bentrokan kuat ini bermula pada Sabtu (12/11) lalu, ketika militer melakukan operasi pembersihan di Rakhine. Dalam bentrokan tersebut, 19 warga Rohingya tewas terbunuh oleh militer. [syf]


sumber : pksmedan.com

Friday, November 18, 2016

Iskan Qolba Lubis Berharap Kasus Penistaan Agama Jadi Pelajaran Semua Pihak

Aleg PKS Ini Berharap Kasus Penistaan Agama Jadi Pelajaran Semua Pihak
PKSMEDAN.com - Wakil Ketua Komisi VIII Iskan Qolba Lubis dengan adanya penetapan status tersangka kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) oleh kepolisian, dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak agar tidak bermain-main dengan masalah yang sensitif bagi umat beragama.

“Segala bentuk penistaan agama oleh siapa pun tidak boleh dibiarkan, sehingga kerukunan umat beragama tidak terganggu. Mengingat masalah penistaan agama adalah masalah yang peka bagi semua kalangan agama. Bukan hanya kalangan Islam saja,” jelas Iskan di Jakarta, Rabu (16/11).

Di sisi lain, Iskan mengapresiasi langkah kepolisian tersebut karena telah bekerja secara cepat dan profesional.

“Semua pihak diharapkan menghormati proses hukum yang telah berjalan, yang telah menetapkan Ahok sebagai tersangka, kita harus mempercayai bahwa kepolisian telah bekerja  secara profesional, sesuai kaidah yang berlaku,” jelas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II ini.

Iskan mengatakan bangsa ini sejak awal terkenal sebagai bangsa religius yang menempatkan agama pada posisi yang sakral. Sehingga, menurut Iskan, masalah penistaan agama merupkan sesuatu yang sangat sensitif. Terlebih, adanya kasus ini menunjukkan bahwa Umat Islam dari segenap penjuru tanah air, bersatu karena terluka oleh ucapan gubernur DKI non-aktif tersebut.

“Dari berbagai daerah, mereka berbondong-bondong datang ke ibu kota. Mereka menyuarakan tuntutan yang sama, yakni tuntaskan kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Ahok,” tegas Iskan.

Iskan berharap kepada sebagian Umat Islam yang masih belum cukup dengan proses hukum terhadap Ahok ini, agar dapat bersabar  sambil mengawal proses hukum ini melalui jalur konstitusional.


sumber : pksmedan.com

Sunday, November 13, 2016

BPKK PKS Sumut Gelar Silaturrahim ke Ormas Muslimah

BPKK PKS Sumut Gelar Silaturrahim ke Ormas Muslimah
PKSMEDAN.com - Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Utara melakukan silaturrahim dan audiensi ke BKMT (Badan Kontak Majelis Ta'lim) Provinsi Sumatera Utara yang bertempat di Sekretariat BKMT di jalan M. Nawi, Medan, Kamis (10/11).

Silaturrahim dan audiensi ke BKMT ini dihadiri oleh Fitri Gustiana, S.Pd, Harni Etika Sari Siregar, SP, Elli Gustiawati, ST, Delyana Yana, S.Si.,Apt, Irfa Pekaes Halena dan Popie Susanty, S.IKom.,M.Si sedangkan dari BKMT sendiri dihadiri oleh Hj. Rosnawati, S.Psi dan Hj. Ratna Askiah selaku Ketua dan Sekretaris Umum berserta para pengurus BKMT Provinsi Sumatera Utara.

Dalam silaturrahim dan audiensi ini BKMT Sumut siap melakukan kerjasama dan mitra dengan BPKK DPW PKS Sumut yang bertujuan untuk mencerdaskan Wanita. Dan dalam dekat ini BKMT Provinsi Sumut akan melaksanakan kegiatan Parenting yang bekerjasama dengan salah satu Pesantren di Medan. [syf]


sumber : pksmedan.com

Tebar Kebaikan di Sosmed, Bidang Humas PKS Medan Gelar Pelatihan Optimalisasi Facebook

Tebar Kebaikan di Sosmed, Bidang Humas PKS Medan Gelar Pelatihan Optimalisasi Facebook
PKSMEDAN.com - Bidang Humas Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan menggelar pelatihan Media Sosial kepada kader khususnya koordinator bidang Hubungan Masyarakat (Humas) tiap kecamatan, Sabtu (12/11) petang di Kantor DPD PKS Kota Medan Jalan Sei Batangkuis Medan.

Pertemuan ini juga merupakan kelanjutan dari Sekolah Digital buat anggota Komunitas Kreatif yang telah digelar dua minggu yang lalu. 

Pertemuan kali ini mengangkat judul “Optimalisasi Facebook dalam Dakwah dan Politik”. Materi dibawakan langsung oleh Kabid Humas PKS Kota Medan Syaiful Ramadhan. Dalam penyampaiannya, Syaiful mengungkapkan Facebook sebagai medsos terpopuler di dunia sangat berpotensi digunakan untuk jalan kebaikan. “Tidak hanya untuk berbisnis, Facebook utamanya sangat baik digunakan kader PKS untuk dakwah maupun politik.” Ujarnya.

Dalam pelatihan kali ini, Syaiful menyampaikan hal-hal yang harus diketahui untuk menghindarkan akun dari hal-hal negatif. Acara yang diikuti oleh perwakilan 21 pengurus PKS kecamatan di Kota Medan serta simpatisan ini berlangsung cukup menarik dengan beragam tanya jawab dari peserta.

Kordinator pelatihan Hendri mengharapkan dengan pelatihan ini, setiap humas PKS di kecamatan memiliki kemampuan untuk memanfaatkan Facebook. “Gunakan facebook untuk mengeshare kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan PKS di kecamatan.” Ujarnya.

Adapun pelatihan semacam ini akan rutin diselenggarakan Bidang Humas DPD PKS Kota Medan. Pelatihan ditujukan kepada kader dan simpatisan untuk melatih agar mampu menyebarkan kebaikan via media sosial. [isl]


sumber : pksmedan.com

Wednesday, November 9, 2016

Pererat Sinergitas Dengan Media, Tifatul Sembiring Berkunjung ke Harian Waspada

Pererat Sinergitas Dengan Media, Tifatul Sembiring Berkunjung ke Harian Waspada
PKSMEDAN.com - Anggota Komis III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring berkunjung ke kantor Harian Waspada, Rabu (9/11).

Kunjugan tersebut dalam rangka silaturahim untuk mempererat sinergitas media dengan partai politik. Turut serta dalam kunjungan tersebut Ketua Umum PKS Kota Medan Salman Alfarisi dan Kabid Humas PKS Kota Medan Syaiful Ramadhan.
Kehadiran mereka disambut Wakil Penanggungjawab harian Waspada Sofyan Harahap, Redaktur opini Dedi Syahputra dan Erwan Effendi sebagai humas.

Tifatul Sembiring mengatakan bahwa konglomerasi media yang digunakan elit politik untuk kepentingan politik sudah terjadi di Indonesia. Sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan informasi sering terabaikan.

Hingga tidak heran belakangan ini banyak masyarakat yang kesal terhadap hal itu. Sehingga muncul tindakan melarang media tersebut untuk meliput peristiwa besar, karena dianggap merugikan masyarakat.
 
"Itu terjadi karena media mainstreme tidak mampu memenuhi kebutuhan informasi yang berimbang, malam mempertontonkan informasi yang tidak fair," ujar Tifatul Sembiring.

Menurut Tifatul, ketidakseimbangan ini terjadi karena tidak adanya dinding pemisah antara kepentingan jurnalistik dengan kepentingan pemilik media. Disinilah pentingnya peran media lokal sebagai filter, menyaring informasi yang tidak seimbang tersebut. [syf]







sumber : pksmedan.com

Tuesday, November 1, 2016

Ini Pernyataan Presiden PKS Tentang Rencana Aksi 4 November

Ini Pernyataan Presiden PKS Tentang Rencana Aksi 4 November
PERNYATAAN
PRESIDEN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
TENTANG
RENCANA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
OLEH GERAKAN NASIONAL PENDUKUNG FATWA MUI,
4 NOVEMBER 2016 DI JAKARTA

1. Konstitusi Negara Republik Indonesia memberikan jaminan dan kebebasan kepada setiap warga negara memperjuangkan hak-haknya. Sudah semestinya seluruh pihak menghormati apa yang menjadi keyakinan Umat Islam dengan memberikan keleluasaan untuk menunaikan hak-hak konstitusionalnya.


2. Pada prinsipnya, hak menjalankan keyakinan agama adalah hak yang dijamin penuh oleh konstitusi. Menjalankan keyakinan agama sebagaimana yang diajarkan agamanya merupakan sesuatu yang sangat sakral dan harus dihormati semua anak bangsa. Karena itu, apa yang kita saksikan akhir-akhir ini merupakan sesuatu yang tidak pantas dan melukai hati Umat Islam. Sangat disayangkan seorang pejabat publik masuk mencampuri urusan keyakinan Umat Islam terlalu jauh. Terlebih ini menyangkut kemuliaan Kitab Suci Umat Islam. Kami mendukung agar permasalahan ini dituntaskan sesuai dengan peraturan perundangan. Kami juga meminta kepada aparat penegak hukum bertindak secara adil dan profesional.


3. Kami mengimbau agar dalam menangani kasus penistaan agama ini politik tidak mengintervensi penegakan hukum, dan sebaliknya, penegak hukum juga tidak bermain-main politik. Seluruh rakyat Indonesia akan menyaksikan penyelesaian kasus ini dengan seksama dan penuh perhatian. Hukum harus tegak, memihak kepada kebenaran dan rasa keadilan masyarakat. Jika tidak demikian, maka kami mengkhawatikan akan berkembang ketidakpercayaan masyarakat luas terhadap penegakan hukum.


4. PKS sebagai partai politik telah memperjuangkan aspirasi Umat Islam pada sidang Paripurna DPR RI, Kamis 20 Oktober 2016. Kami juga telah melakukan komunikasi politik dengan berbagai pihak. Kami meminta seluruh pihak menghormati tuntutan Umat Islam yang telah bergerak secara meluas di berbagai daerah, untuk segera memproses kasus penistaan agama melalui jalur hukum. Kami juga meminta kepada aparatur pemerintah dan Kepolisian memberikan perlindungan keamanan terhadap warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.


5. PKS mengimbau kepada seluruh masyarakat yang berpartisipasi pada Penyampaian Pendapat di Muka Umum oleh Gerakan Nasional Pendukung Fatwa MUI, 4 November 2016 di Jakarta berkomitmen menjaga kedamaian, ketertiban, kebersihan, dan semangat persatuan nasional dalam bingkai NKRI.


Jakarta, 2 November 2016

Mohamad Sohibul Iman, PhD
Presiden Partai Keadilan Sejahtera


sumber : pksmedan.com

Presiden PKS : Demo 4 November Murni dari Masyarakat

Presiden PKS : Demo 4 November Murni dari Masyarakat
PKSMEDAN.com - Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto kembali bersilaturahim ke kantor DPP PKS di Jl Tb Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (1/11/2016) malam.

Dalam pertemuan dengan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman tersebut, dibahas kondisi politik terkini termasuk rencana sejumlah masyarakat berunjuk rasa pada 4 November 2016 mendatang.

Sohibul Iman mengatakan, gerakan 4 November 2016 murni merupakan sebuah gerakan dari masyarakat yang menuntut pemerintah untuk segera mengambil langkah hukum terhadap kasus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

“Saudara Basuki sudah meminta maaf, secara etis saya memujinya tapi secara yuridis tetap harus diproses. Kami menginginkan dan mendesak pihak hukum untuk memproses," ucap laki-laki yang akrab dipanggil Kang Iman itu.

“Kami para politisi sama-sama untuk menahan diri untuk tidak mengintervensi proses hukum dan kami mengimbau penegak hukum jangan bermain politik. Kalau kita bisa saling menjaga, insya Allah negara kita sebagai negara hukum akan bisa kita tegakkan," lanjutnya.

Namun demikian, baik Sohibul Iman ataupun Prabowo Subianto tidak mengekang hak anggotanya sebagai warga negara untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. “Kalaupun ada kader PKS sebagai warga negara mereka mau ikut saya kira itu hak mereka untuk ikut," tegasnya.

Sementara itu, Prabowo Subuanto mengatakan pertemuan yang berlangsung secara tertutup tersebut sebagai pertemuan rutin yang selalu dilakukan oleh kedua belah pihak.

“Kita tukar menukar pandangan mengenai berbagai masalah, dan tentu kan kita sebagaimana diketahui Gerindra dan PKS menjalin suatu hubungan yang akrab jadi biasalah antara sahabat saling koordinasi," imbuh Prabowo.

Menurut Prabowo, baik Gerindra maupun PKS sama-sama mengimbau kepada seluruh anggotanya yang akan terlibat dalam aksi tersebut untuk berhati-hati agar menepis pandangan bahwa gerakan 4 November ditunggangi oleh kepentingan politik. [pks.id]


sumber : pksmedan.com