Monday, June 27, 2016

Takjil On The Road Pemuda PKS Medan Johor

Takjil On The Road Pemuda PKS Medan Johor
PKSMEDAN.com - Bulan Ramadhan merupakan bulan yang penuh keberkahan di dalamnya. Keberkahan dalam bentuk berbagi dengan memberikan sedikit rezeki yang didapat kepada sesama, itulah seindah - indahnya keberkahan.
Kesempatan Ramadhan ini tidak disia - siakan begitu saja oleh para pemuda - pemuda dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Medan Johor. Mereka ikut andil dalam proyek akhirat tersebut.  Kegiatan yang dilakukan berupa berbagi bukaan puasa atau takjil kepada masyarakat yang melintas di jalan Karya Jaya Kecamatan Medan Johor pada hari Ahad tanggal 21 Ramadhan 1437 H (26/06).




Kegiatan tersebut dilaksanakan tidak hanya pada hari itu saja, tetapi pada tahun  - tahun sebelumnya pengurus PKS Medan Johor tetap melakukan pembagian takjil namun pada lokasi yang berbeda - beda. Hal tersebut mendapatkan respon positif dari masyarakat yang menerimamya. 

Berbagai macam tanggapan yang di lemparkan oleh masyarakat kepada pemuda - pemuda itu, mulai dari ungkapan terima kasih disertai nada riang, ada yang disertai dengan senyuman yang lebar terlebih ketika anak – anak yang menerimanya, mereka sangat bergembira. Semoga amalan  - amalan ini menjadi pemberat timbangan kebaikan di Yaumil Hisab kelak amin ya Rabbal ‘Alamin. [iqb]


sumber : pksmedan.com

Tidak di Usulkan, Fraksi PKS Tolak Penambahan Anggaran Kemendes 500 M

Tidak di Usulkan, Fraksi PKS Tolak Penambahan Anggaran Kemendes 500 M
PKSMEDAN.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan tegas menolak tambahan alokasi anggaran untuk Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) sebesar Rp 500 miliar dalam RAPBN-P 2016, sebagaimana disampaikan Banggar dalam suratnya kepada Komisi V.

Pasalnya, sesuai dengan hasil Rapat Kerja antara Komisi V DPR RI dengan Kementerian Desa-PDTT, tidak pernah diusulkan penambahan anggaran untuk kementerian tersebut.

“Sesuai dengan hasil raker Komisi V tanggal 13 Juni lalu, Komisi V tidak pernah mengusulkan penambahan untuk Kemendes. Tapi mengapa Banggar mengusulkan penambahan untuk Kementerian ini,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Yudi Widiana dalam Raker dengan Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menteri Desa-PDTT, serta para kepala badan dari masing-masing dari kementerian tersebut.

Seperti diketahui, dalam surat No. AG/10854/DPR RI/VI/2016  tertanggal 23 Juni 2016, Banggar menyampaikan tambahan belanja untuk Kemendes-PDTT sebesar Rp 500 miliar. Keputusan Banggar menambah anggaran belanja kementerian  sebesar Rp 500 miliar itu tak hanya mendapat kritikan dari Fraksi PKS, tapi juga dari fraksi lain, seperti Gerindra dan Golkar.

Misalnya, Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra Fary Djami Francis turut mengkritik tambahan belanja Kemendes-PDTT yang diajukan melalui Banggar tersebut.

Menurut Fary, seharusnya Menteri Desa-PDTT menolak tambahan tersebut saat pembahasan RAPBNP di Banggar.

“Kami tidak ingin ada mekanisme lain dalam penetapan anggaran. Dalam raker sebelumnya, sudah disepakati bahwa tidak ada penambahan anggaran untuk kementerian. Tapi, mengapa tiba-tiba muncul di Banggar. Pak Menteri tidak bisa bilang tidak tahu karena itu sudah dibahas bersama wakil Kemendes. Dan seharusnya usul penambahan ini langsung ditolak saat rapat dengan Banggar,” kata Fary.

Oleh karena tajamnya kritikan dari banyak fraksi terhadap mekanisme penambahan anggaran yang tidak melalui prosedur pembahasan di Komisi V tersebut, maka akhirnya Komisi V DPR RI dan Kemendes PDTT setuju untuk menolak usulan banggar untuk menambah belanja sebesar RP 500 miliar.

“Selain menolak penambahan belanja Kemendes, Komisi V dan pemerintah juga mengembalikan pemanfaatan dana optimalisasi tersebut ke Banggar. Serta, merekomendasikan agar dana optimalisasi tersebut digunakan untuk menutupi biaya operasional Basarnas dan BMKG untuk kepentingan pelayanan publik,” jelas Yudi.[pks.id]


sumber : pksmedan.com

Pengampunan Pajak Bukan Kebijakan yang Baik dan Tepat

Pengampunan Pajak Bukan Kebijakan yang Baik dan TepatPengampunan Pajak Bukan Kebijakan yang Baik dan Tepat
PKSMEDAN.com - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam mengemukakan lima alasan mengapa pengampunan pajak bukanlah kebijakan yang baik dan tepat. Hal ini ia sampaikan ketika membacakan pendapat Fraksi PKS terhadap hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pengampunan Pajak dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa, (27/6).

"Banyak studi telah menunjukkan bahwa kebijakan pengampunan pajak bukanlah kebijakan yang baik dan tepat. Pertama, kebijakan Pengampunan Pajak mencederai rasa keadilan bagi para pembayar pajak patuh," kata Ecky.

Politisi PKS ini menyatakan sebagian besar rakyat Indonesia yang telah patuh membayar PPN dan PPh 21 akan tercederai rasa keadilannya dengan pemberian pengampunan pajak kepada para wajib pajak yang tidak melaporkan ribuan triliun hartanya, baik yang disimpan di luar maupun di dalam negeri.

"Kedua, opportunity loss atau potensi pendapatan yang hilang akibat Pengampunan Pajak sangat besar yaitu 30 persen dari penghasilan kena pajak, denda sebesar 48 persen dari pokok pajak terhutang, dan ancaman pidana bagi para pengemplang pajak," kata Ecky.

Menurutnya, ini tidak sebanding dengan menggantikan potensi penerimaan pajak berdasarkan UU perpajakan yang berlaku saat ini, dengan uang tebusan Pengampunan Pajak yang hanya 1-6 persen.

"Ketiga, kebijakan pengampunan pajak yang berhasil justru jarang ditemui. Dari sekian banyak negara yang pernah melakukan pengampunan pajak, hanya 50 persen diantaranya diklaim berhasil," kata Ecky.

Klaim tersebut pun banyak dipertanyakan oleh sejumlah ahli, yang menyatakan bahwa klaim keberhasilan kebijakan pajak bersifat semu karena tidak memperhitungkan besarnya biaya dari kebijakan Pengampunan Pajak. Suatu kajian lembaga internasional tentang pengampunan pajak menunjukkan keberhasilan pengampunan pajak merupakan anomali sedangkan kegagalannya adalah sesuatu yang normal (successful tax amnesty is like anomaly, not a norm).

"Keempat, pengampunan pajak tidak mungkin berhasil tanpa perbaikan administrasi pajak, penguatan institusi pajak, serta penegakan hukum," kata Ecky.

Ia memaparkan dari sedikit negara yang kebijakan pengampunan pajaknya relatif berhasil, kuncinya justru terdapat pada penguatan kapasitas institusi perpajakan yang didahului perbaikan sistem perpajakan.

"Kelima, perkembangan keterbukaan informasi melalui Automatic Exchange of Information (AEoI) di tahun 2018, secara otomatis akan mampu merepatriasi dana Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Sehingga pemerintah tidak perlu terburu-buru menerapkan kebijakan pengampunan pajak," kata Ecky.

Sejak semula Fraksi PKS memandang bahwa pengajuan RUU Pengampunan Pajak seharusnya didahului dengan pelaksanaan reformasi perpajakan yang meliputi aspek pembenahan institusi, infrastruktur, dan regulasi. Fraksi PKS mengapresiasi langkah Pemerintah memasukan revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pembahasan Revisi UU KUP sangat strategis dalam rangka memastikan keadilan dan memperkokoh efektifitas sistem perpajakan. [pks.id]


sumber : pksmedan.com

PKS Medan Maimun Semangat TAKJIL ON THE ROAD !!

PKS Medan Maimun Semangat TAKJIL ON THE ROAD !!
PKSMEDAN.com -Sebagai bentuk kesolidan kami sebagai partai dakwah dan trus berkhidmat untuk rakyat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Medan Maimun mengadakan Berbagi Bukaan Puasa untuk pengendara yang hendak pulang kerumahnya karena terjebak macet tepatnya di Simpang Jalan Juanda ( 26/6/2016)


Takjil On The Road “ Berbagi Bukaan Puasa Di Jalan ini merupakan ukiran rasa peduli dan berbagi, Untuk itu, pada bulan Ramadhan 1437 Hijriah dan dalam kesempatan yang barokah ini kami khususkan rasa peduli dan berbagi untuk para pengguna jalan, baik itu buruh, aparat keamanan (polisi) maupun siapapun yang ada di jalan,” ucap Isharianto Sinambela selaku Kerua PKS Medan Maimun.

Isharianto Sinambela (Ketua PKS Medan Maimun) ssat membegikan takjil pada salah seorang tukang becak


" Kegiatan Bagi Bagi Bukaan Ini merupakan kegiatan rutin kami, setiap tahun di bulan Ramadhan kami akan lakukan guna  membagikan takjil ke berbagai simpang jalan di Kecamatan Medan Maimun," kata Humas PKS Maimun Koko, Minggu (19/6/2016).




Alhamdulillah banyak yang ucapkan Terima Kasih kepada kami atas kegiatan tersebut, mudah-mudahan Berrkah ya PKS, Sukses serta Maju Trus Pantang Mundur kata salah satu Tukang Becak yang dalam kesempatan ini dia yang sedang puasa dapat juga kebagian Takjil..



 
Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga.” (kk)





sumber : pksmedan.com

PKS Medan Johor Gelar Buka Puasa Bersama dan Santunan Dhuafa dan Anak Yatim

PKS Medan Johor Gelar Buka Puasa Bersama dan Santunan Dhuafa dan Anak Yatim
PKSMEDAN.com - Seperti pada tahun - tahun sembelumnya, sebagai bentuk komitmen dan kesungguhan kader - kader PKS dalam berkhidmat pada rakyat. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Medan Johor mengadakan buka puasa bersama sekaligus menyantuni anak yatim dan dhuafa di Masjid Al-Ikhlas Jalan Karya Tani Kec.Medan Johor, Sabtu (25/06).

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPC PKS Medan Johor yaitu saudara Azmi Syahputra Hasibuan dalam memberikan kata sambutan di depan anak - anak yatim, dhuafa dan seluruh undangan yang hadir. Beliau juga mengucapakan terima kasih kepada para donatur yang telah berkontribusi dalam acara tersebut. “Semoga Allah Subahanahuwata’ala membalas amal kebaikan yang dilakukan oleh para donatur dengan pahal yang berlipat ganda” imbuh saudara Azmi Syahputra.
 
Dalam acara tersebut dihadiri para undangan yang terdiri dari 100 anak yatim dan 100 kaum dhuafa beberapa masyarakat sekitar serta  kader – kader PKS. Juga hadir Ketua DPD PKS Kota Medan yaitu H. Salman Alfarisi, MA dan H. Hidayatullah, SE yang sekaligus memberikan taujih di sela – sela waktu menunggu berbuka puasa. 

Dalam taujih yang disampaikan oleh H. Hidayatullah, SE bahwa Allah Subahanahuwata’ala menjadikan kaya dan miskin sebagai cobaan yang diberikan kepada hamba – hambanya. Orang – orang kaya diberikan kelebihan harta merupakan cobaan dan orang – orang miskin kekurangan harta juga merupakan cobaan. Namun ketika seseorang yang diberikan cobaan kemiskinan dan kekurangan harta dia tetap bersabar, maka hal itu merupakan kebaikan baginya dan ketika dia tetap bersyukur itu lebih baik baginya. Bagi orang – orang memiliki kelebihan harta, hendaklah ia sadar bahwa harta yang ada padanya merupakan pemberian Allah Subahanuwata’ala kepadanya dan ada hak orang lain di dalamnya.
 
Bulan Ramadhan ini merupakan momentum yang baik dalam berbagi kepada sesama. Allah Subahanahuwata’ala melipat gandakan setiap pebuatan – perbuatan baik yang dilakukan seorang mukmin. Allah berfirman dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 261 yang artinya :
“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.
 
Allah Subahanahuwata’ala meyampaikan kepada kita bahwa harta yang kita miliki ketika kita impaq kan di jalan Allah, apakah belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain, maka ibarat sebuah biji yang menumbuhkan tujuh tangkai kemudian setiap tangkai memiliki seratus biji dan Allah melipat gandakannya lagi sesuai dengan kehendak-Nya.
 
Allah Subahanahuwata’ala juga berfirman dalam surat Al An’am ayat 160 yang artinya :
“Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barangsiapa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).”
 
“Cukup jelas bagi kita ketika membaca kedua ayat diatas bahwa pada hakikatnya Allah Subahanahuwata’ala memberikan peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surganya. Melalui perbuatan – perbuatan baik yang kita lakukan Allah melipat gandakannya terlebih lagi ketika bulan Ramadhan, sedangkan ketika seseorang berbuat jahat, maka Allah membalas dengan pembalasan yang seimbang dengan kejahatan tersebut” imbuh H. Hidayatullah.
 
Pada kesempatan yang sama juga hadir perwakilan dari Rumah Zakat yang ikut andil dalam acara tersebut. Rumah Zakat merupakan badan pengelola zakat yang resmi dan sudah lama berkontribusi kepada umat. Dimana lembaga ini memiliki cita – cita yang sama dengan PKS yaitu bersama – sama membangun umat yang berkeadilan dan sejahtera.
 
Beberapa tokoh masyarakat dan warga yang hadir dalam acara ini juga menyampaikan tanggapan positif dan dukungan dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh kader – kader PKS. Mereka berharap agar PKS jangan pernah bosan untuk terus melakukan dan menebarkan kebaikan – kebaikan di tengah – tengah umat yang sedang dilanda berbagai krisis, mulai dari akhlak, kesenjangan social , hedonis dan malas menuntut ilmu agama terutama yang dialami oleh generasi muda Islam pada saat ini, sehingga PKS harus lebih ekstra lagi dalam berdakwah kepada rakyat Indonesia. 

Rasa syukur kepada Allah dan ungkapan terima kasih juga terlontar dari para peserta undangan (anak yatim dan dhuafa) yang hadir. Mereka sangat senang ketika mengikuti acara tersebut terlihat raut wajah mereka yang berseri – seri terlebih anak –anak yatim yang antusias ketika mendengarkan taujih yang disampaikan dari awal acara hingga berbuka. [ibl]


sumber : pksmedan.com

Warga Minta Jalan Komplek di Aspal Pemko Medan

Warga Minta Jalan Komplek di Aspal Pemko Medan
PKSMEDAN.com - Warga di Perumahan Johor Indah Permai, Jalan Karya Wisata Medan meminta Pemerintah Kota Medan mengaspal akses jalan ke perumahan warga karena kondisinya sudah tidak revresentatif lagi.

Permintaan warga ini disampaikan dalam Reses II Tahun 2016, anggota DPRD Medan, H.Salman Alfarisi Lc, MA yang dilaksanakan di Perumahan Johor Indah Permai Medan, akhir pekan kemarin.

Reses yang dihadiri perwakilan Dinas Bina Marga Pemko Medan, Habibi Gultom serta ratusan warga dari lima Kecamatan diantaranya, Medan Johor, Polonia, Sunggal, Selayang dan Maimun ini.

"Jadi ada permintaan warga komplek ini soal jalan akses ke perumahan warga agar Pemko Medan bisa mengaspal jalan," jelas Salman dalam reses tersebut.

Salman meminta penjelasan Pemko Medan terkait permintaan warga ini agar supaya tidak ada masalah di kemudian hari.

"Akses ke perumahan warga saat ini sudah menjadi milik umum tidak lagi menjadi milik developer. Jadi permintaan warga ini selayaknya sudah bisa segera direspon Pemko Medan," jelasnya.

Menanggapi usulan warga tersebut, perwakilan Dinas Bina Marga Pemko Medan,  Habibi Gultom mengatakan bahwa pihaknya akan segera menerjunkan tim survey ke lokasi.

"Sebelumnya kami mungkin akan menerjunkan tim survey ke lokasi, apakah jalan tersebut sudah dialihkan atau belum. Jadi kita akan lihat posisi alashaknya dahulu," jelasnya.

Kemudian, kata Habibi, setelah nantinya diketahui posisi Jalan tersebut warga harus  ada kesepakatan apakah jalan tersebut mau di aspal/hotmik atau di papink block.

"Nanti pun harus ada kesepakatan warga soal jalan tersebut, apakah mau di aspal atau pakai papink block," jelasnya.

Dikatakannya juga, untuk 2016 ini Pemko Medan merencanakan pelebaran jalan Karya Wisata dan sampai dengan saat ini masih dalam tahap pelelangan.

"Mungkin yang bisa kami informasikan, untuk tahun ini Pemko Medan akan melakukan pelebaran jalan Karya Wisata dan sampai dengan saat ini masih dalam tahap pelelangan," jelasnya.

Tidak hanya soal infrastruktur, warga juga mempertanyakan sulitnya pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal  ini diungkapkan  Taufik Warga Medan Maimun dimana ia kesulitan membuat KTP alasannya karena blanko KTP Kosong.

"Di kelurahan Aur, saya tidak bisa membuat KTP karena  Blanko KTP kosong. Kami diminta menunggu lima bulan," jelasnya.[syf]


sumber : pksmedan.com

Thursday, June 23, 2016

RT @berita3jambi: Oleh oleh haji kurma https://t.co/59DNOiG0rX https://t.co/L41svYeUhD


from Twitter https://twitter.com/berita3jambi

RT @berita3jambi: Oleh oleh haji kurma https://t.co/59DNOiG0rX https://t.co/8Wnw7sA7kK


from Twitter https://twitter.com/berita3jambi

RT @berita3jambi: Oleh OLeh Lebaran Yuk https://t.co/PsnXCkcFje


from Twitter https://twitter.com/berita3jambi

Twitter

Twitter

Twitter

Monday, June 20, 2016

Gelar Sekolah Konstitusi, HNW : Permasalahan Umat Islam Harus Dikaji dengan Ilmu

Gelar Sekolah Konstitusi, HNW : Permasalahan Umat Islam Harus Dikaji dengan Ilmu
PKSMEDAN.com - Fraksi PKS MPR RI menyelenggarakan Kuliah Perdana Sekolah Konstitusi di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta ,Senin (20/6).

Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendorong agar Sekolah Konstitusi tersebut mampu menjawab beragam persoalan Umat Islam melalui ilmu, bukan dengan cara agitatif.

“Fraksi PKS MPR RI harus mendalami beragam persoalan itu dengan baik dan membela kepentingan rakyat yang mayoritas adalah Umat Islam. Dan membela itu, dalam konteks ini, adalah bukan membela dengan agitatif, tapi dengan ilmu. Ilmu Konstitusi. Bulan Ramadan juga bulan Iqra. Bulannya membaca,” jelas Hidayat saat memberi sambutan dalam acara ini.

Beberapa persoalan Umat Islam yang disoroti Hidayat tersebut adalah adanya penertiban yang dilakukan Satpol PP terhadap sebuah warteg di Serang, Banten, yang berujung pada pencabutan 3.143 perda, khususnya yang menyangkut syariah.

“Padahal, kalau merujuk pada UUD, jelas sekali di sana sudah mengatur bahwa dalam Pasal 24 Ayat 1 tentang siapa yang berhak menguji atau mencabut sebuah perda. Jelas dinyatakan bahwa Mahkamah Agung yang berwenang untuk melakukan pengkajian peraturan daerah terhadap UU di atasnya. Jadi, jika pemerintah melihat perda tersebut bermasalah, harus melakukan pengujian di MA tersebut,” tambah Hidayat.

Tidak hanya soal pencabutan Perda Syariah, Hidayat juga menyoroti persoalan lain yang menyentuh Umat Islam, misalnya tentang penghapusan kolom agama di e-KTP dan penghapusan perda miras.

“Kita ingat dulu waktu pertama kali Mendagri menjabat, Beliau ingin menghapus kolom agama juga ingin menghapus perda miras. Setelah berbelit kemana-mana, akhirnya Beliau mengklarifikasi dan mengatakan hal tersebut tidak benar,” papar Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jakarta II ini.  

Kuliah Sekolah Konstitusi ini diisi oleh Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra sebagai pemateri. Hadir beberapa Anggota DPR/MPR RI dan beberapa Tenaga Ahli dan Anggota dari Fraksi PKS di sekolah tersebut.[pks.id]


sumber : pksmedan.com

Legislator PKS Kritik Penggunaan Bahasa Asing Sebagai Nama Terminal Baru Soekarno-Hatta

Legislator PKS Kritik Penggunaan Bahasa Asing Sebagai Nama Terminal Baru Soekarno-Hatta
PKSMEDAN.com - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Mustafa Kamal mengkritik penggunaan kata “ultimate” pada terminal baru di Bandara Soekarno-Hatta. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-30 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015-2016.

“Segala aktifitas perdagangan harus menggunakan bahasa Indonesia, tapi ada bandara yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia. Bagaimana  bandara baru terminal 3 menggunakan bahasa asing yaitu ultimate?”kata Mustafa.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut adalah bahwa bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaaan merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara.

Kita sudah punya UU penggunaan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yg digunakan di wilayah Indonesia,” kata mustafa.

Politisi PKS ini meminta pemerintah tegas melaksanakan amanat U No. 24 Tahun 2009. Jika dibiarkan, penggunaan bahasa asing akan melebihi bahasa Indonesia di negerinya sendiri.

“Kalau kita tidak tegas sejak dini, maka penggunaan bahasa asing akan melebihi bahasa Indonesia. Apakah kita akan menamakan gedung DPR dengan bahasa asing? Indonesia seperti bukan di rumahnya sendiri,” kata Mustafa.

Kementerian Perhubungan (kemenhub) menunda pengoperasian Terminal 3 Ultimate Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Rencananya Terminal 3 Ultimate akan digunakan untuk maskapai penerbangan Garuda Indonesia saat arus mudik lebaran.[pks.id]


sumber : pksmedan.com

Sunday, June 19, 2016

PKS Medan Maimun Gelar Pesantren Kilat Anak Kader dan Simpatisan

PKS Medan Maimun Gelar Pesantren Kilat Anak Kader dan Simpatisan
PKSMEDAN.com - Bertempat di Halaman Masjid Arrahman Jalan Avros Kota Medan, sekitar 50 anak para kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Medan Maimun mengikuti kegiatan pesantren kilat (sanlat) Ramadhan, Minggu (19/06). Kegiatan pembinaan anak-anak ini diadakan oleh Bidang Perempuan & Ketahanan Keluarga (BPKK) Dewan Pengurus Caang (DPC) PKS Kecamatan Medan Maimun.

Para peserta terdiri dari anak-anak usia TK hingga SMP. Ekspresi ceria nampak tersirat dari tingkah mereka yang lucu dan penuh tawa canda. Mereka disuguhi dengan beragam agenda kegiatan, seperti membaca iqra dan Al-Qur'a, ice breaking, doorprize, training motivasi, nonton bareng dan shalat berjamaah. Walaupun kegiatannya padat, anak-anak tersebut tetap menjalankan ibadah puasa hingga acara diakhiri dengan berbuka puasa bersama.

Pengisi materi adalah para kader perempuan PKS di antaranya Ummi Cici, Ummi Mis, Ummi Dewi, Ummi Rini, Ummi Rahmi dan Ketua BPKK DPC PKS Kecamatan Medan Maimun sendiri yaitu Ummi Indah. Melalui para pemateri dan mentor, anak-anak diajarkan akhlak mulia dan diasah kepeduliannya.[syf]





sumber : pksmedan.com

PKS Medan Barat Bagi-bagi Takjil ke Pengendara

PKS Medan Barat Bagi-bagi Takjil ke Pengendara
PKSMEDAN.com - Peduli terhadap pengendara, puluhan kader PKS Medan Barat turun ke jalan untuk membagikan takjil berbuka puasa di Jl Karya, Kecamatan Medan Barat.

"Ini merupakan kegiatan rutin kami, kami akan membagikan takjil ke berbagai simpang jalan di Kecamatan Medan Barat," kata Humas PKS Medan Barat, Abdul Rahman Pohan, Minggu (19/6/2016).

“Takjil ini merupakan ukiran rasa peduli. Nah, pada bulan Ramadhan 1437 Hijriah ini kami khususkan rasa peduli untuk para pengguna jalan, baik itu buruh, aparat keamanan (polisi) maupun siapapun yang ada di jalan,” ucap Abdul Rahman. 


"Targetnya di seluruh akses jalan yang padat di Kecamatan Medan Barat. Untuk di sini, kami membagikan sekitar 100 paket," katanya.[Phn]


sumber : pksmedan.com

Asmu'i Lubis Serap Aspirasi dan Buka Puasa Bersama Tokoh Masyarakat

Asmui Lubis Serap Aspirasi dan Buka Puasa Bersama Tokoh Masyarakat
PKSMEDAN.com - Sore itu terlihat ramai, masyarakat dan beberapa tokoh penting perwakilan dari tiap-tiap kelurahan memenuhi undangan Bapak H. Asmui Lubis, S.Pd.I, salah satu anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Tepatnya di Jl. Rawa Cangkuk IV, Kel. Tegal Sari Mandala III, Gg. Kemiri No 09, Medan Denai, Sabtu (18/06).

Bapak H. Asmui Lubis, S.Pd.I, yang juga akrab disapa Ustadz, sengaja mengundang masyarakat Medan Denai untuk bersilaturrahim dan dapat berdialog secara langsung, demi menjaring dan memperjuangan aspirasi masyarakat. Sebagaimana sambutan Bapak Idrus Hasibuan, selaku Kepala Lingkungan setempat, yang turut membanggakan acara seperti ini sebagai wadah silaturrahim.

Pada kesempatan yang sama, Bapak Muhammad Yunus, Sekretaris Camat Medan Denai, menyampaikan dengan antusias, bahwa masyarakat tak perlu khawatir lagi ada pungutan liar perihal pembuatan KTP, semua itu akan difasilitasi secara gratis, tanpa harus membayar. Hal itu disambut tepuk tangan meriah oleh masyarakat yang hadir.

Sementara itu, tak lupa Bapak H. Asmui Lubis, S.Pd.I menyampaikan, bahwa memperjuangan aspirasi juga perlu kesabaran, dimana aspirasi masyarakat hari ini akan disampaikan pada rapat paripurna, namun apa yang diaspirasikan tak akan langsung terrealisasi. Perlu didorong, ditekan dan juga diawasi. Oleh karenanya penting bagi masyarakat menyampaikan aspirasi yang prioritas.

Menjelang berbuka, Tausiah singkat dari Ustadz Legimin Sukri mengingatkan hadirin bahwa  kehadiran kita di acara, atas kecintaan kita pada partai dakwah ini. Dan puasa Ramadhan ini harus meningkatkan derajat taqwa kita pada Allah SWT.

Acara yang terselenggara atas kerja sama dengan DPC PKS Medan Denai berlangsung lancar, ribuan terimakasih dari Ketua DPC PKS Medan Denai, diwakili Bapak Muslim Rasyid kepada tokoh dan masyarakat yang hadir. Acara berakhir dengan buka puasa bersama.[ipt]


sumber : pksmedan.com

Hapus Perda, PKS Kota Medan Kecewa Dengan Sikap Pemerintah Pusat

Hapus Perda, PKS Kota Medan Kecewa Dengan Sikap Pemerintah Pusat
PKSMEDAN.com - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan kecewa dengan statemen pemerintah pusat terkait upaya penghapusan perda syariat pasca peristiwa Serang Banten beberapa waktu lalu.

Hal ini diungkapkan Ketua DPD PKS Kota Medan, H.Salman Alfarisi Lc, MA saat berbuka puasa bersama di Kantor DPD PKS Kota Medan, Jalan Sei Beras Medan, jumat (17/06/2016) petang.

"Terus terang kita sangat kecewa dengan statemen pemerintah Pusat soal rencana penghapusan Perda. Kita berharap ini tidak terjadi di Kota Medan," jelas Salman dalam acara yang juga dihadiri Wakil Walikota Medan, Ir. Akhyar Nasution.

Kekecewaan itu buka tanpa alasan, Salman mengatakan seharusnya masyarakat yang melaksanakan ibadahlah yang harusnya dihormati. "Seharusnya yang melaksanakan ibadah yang dihormati bukan sebaliknya," jelas Salman.

"Kami sangat menjunjung Religiusitas sebagai salah satu nilai dari tag line 'Medan Rumah Kita'  seperti dilakukannya pembahasan soal Ranperda Minol dan makanan Halal," jelasnya seraya mengatakan PKS sebagai partai pengusung,  mengharapkan tidak salah memilih yang diusung.

Dalam kesempatan itu, Wakil Walikota Medan Ir. Akhyar Nasution mengatakan harapannya agar PKS menjadi wadah pembinaan umat serta hubungan dengan Pemko Medan semakin baik.

"Yang kita harapkan PKS ini menjadi wadah pembinaan umar, kita juga sangat mengharapkan hubungan antara DPD PKS dan Pemko Medan semakin ditingkatkan lagi," jelasnya.

Soal prioritas Pembangunan, Akhyar mengatakan Pemko Medan juga menjadikan Religiusitas dan karakter masyarakat menjadi salah satunya.

"Religiusitas dan karakter masyarakat merupakan prioritas, disamping masalah infrstruktur dan penataan Kota yang terus kita benahi sebagai fokus utama membangun Kota," jelasnya.

Pemko Medan juga mengharapkan peran Kader-kader PKS nantinya bisa membantu Pemko Medan dalam berbagai program yang akan dilaksanakan.

"Kita (Pemko-red) sekarang tengah berjuang membangun manajemn, E goverment, in shaa Alloh mudah mudahan terlaksana dalam waktu dekat ini," jelasnya.

Akhyar mengatakan, 2017 pemko  menargetkan e-goverment sudah bisa dilaksanakan, dan diharapkan kader PKS yang memiliki kemampuan untuk itu bisa mendukung pelaksanaan e-goverment.[syf]


sumber : pksmedan.com

Akhyar Nasution : Pemko Berharap PKS Menjadi Wadah Pembinaan Umat di Kota Medan

Akhyar Nasution : Pemko Medan Berharap PKS Menjadi Wadah Pembinaan Umat
PKSMEDAN.com - Wakil Walikota Medan Ir. Akhyar Nasution mengatakan harapannya agar PKS menjadi wadah pembinaan umat serta hubungan dengan Pemko Medan semakin baik. 

Hal ini disampaikannya pada acara buka puasa bersama dan santunan anak yatim di Kantor Sekretariatan Dewan Penurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan Jalan Sei.Beras Medan, Jum'at (17/06).

"Yang kita harapkan PKS ini menjadi wadah pembinaan umat, kita juga sangat mengharapkan hubungan antara DPD PKS Kota Medan dan Pemko Medan semakin ditingkatkan lagi," jelasnya. Soal prioritas Pembangunan, Akhyar mengatakan Pemko Medan juga menjadikan Religiusitas dan karakter masyarakat menjadi salah satunya.

"Religiusitas dan karakter masyarakat merupakan prioritas, disamping masalah infrstruktur dan penataan Kota yang terus kita benahi sebagai fokus utama membangun Kota," jelasnya.

Pemko Medan juga mengharapkan peran Kader-kader PKS nantinya bisa membantu Pemko Medan dalam berbagai program yang akan dilaksanakan.

"Kita (Pemko-red) sekarang tengah berjuang membangun manajemn, E goverment, in shaa Alloh mudah mudahan terlaksana dalam waktu dekat ini," jelasnya.

Akhyar mengatakan, 2017 pemko  menargetkan e-goverment sudah bisa dilaksanakan, dan diharapkan kader PKS yang memiliki kemampuan untuk itu bisa mendukung pelaksanaan e-goverment.

Sebelumnya Salman juga mengharapkan, dengan tag line 'Medan Rumah Kita' benar benar bisa membawa keharmonisan kota Medan karena salah satu pesan penting dari tag line tersebut adalah seoal religiusitas Kota Medan.

"Kita sangat berharap dengan tag line 'Medan Rumah Kita' masyarakat Kota Medan bisa teredukasi," jelasnya.

Politisi jebolan Universitas Islam Madinah ini mengatakan, PKS sebagai salah satu partai pengusung pasangan Eldin-Akhyar juga memperjuangkan nilai-nilai religiusitas tersebut dengan pembahasan Ranperda Minol dan Ranperda Makanan Halal di DPRD.

"Kami sangat menjunjung Religiusitas sebagai salah satu nilai dari tag line 'Medan Rumah Kita'  seperti dilakukannya pembahasan soal Ranperda Minol dan makanan Halal," jelasnya seraya mengatakan PKS sebagai partai pengusung,  mengharapkan tidak salah memilih yang diusung.[syf]


sumber : pksmedan.com

PKS Kota Medan Gelar Sehari Bersama Al-Qur'an Serentak Se-Kecamatan

PKS Kota Medan Gelar Sehari Bersama Al-Qur'an Serentak Se-Kecamatan
PKSMEDAN.com - Partai Keadilan Sejahtera (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan gelar acara Sehari Bersama Alquran serentak di seluruh Kecamatan Se-Kota Medan tepat pada hari ke 14 ramadhan 1437 Hijriah, Minggu (19/06).

Tujuan diselenggarakannya acara ini adalah merangsang peserta agar lebih dekat dengan Al Qur’an, sehingga menjadi contoh yang baik dalam berinteraksi dengan Al Qur’an. Tidak hanya membacanya setiap hari dan menghafalkannya, tetapi juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, peserta juga bisa mengamalkan Al Qur’an sebagai pedoman hidup sehari-hari.

Ketua DPD PKS Kota Medan Salman Alfarisi menjelaskan, kegiatan Sehari Bersama Alquran ini untuk mengajak kader dan simpatisan PKS serta masyarakat Kota Medan, untuk lebih dekat dengan Alquran.

“Ini salah satu cara kita dalam berinteraksi bersama Alquran. Selain bisa membaca Alquran, juga bisa mengamalkan dan mengajarkannya. Selain itu, dalam kegiatan tersebut juga di gelar tahfiz 1 juz, tahsin al-qur'an, bedah tafsir surah Al-Qalam dan Tasqif tentang Ulumul Qur'an” jelas Salman.

“Kita berharap kegiatan ini, bukan hanya di gelar saat ramadan saja. Bisa berkesinambungan, agar dapat memupuk kecintaan lebih terhadap Alquran,” ujar Salman.

Kegiatan tersebut, digelar mulai pukul 09:00 hingga pukul 18:20 WIB dirangkaikan dengan buka bersama kader dan simpatisan.[syf]


sumber : pksmedan.com

Dihadiri Wakil Walikota, PKS Kota Medan Gelar Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak Yatim

Dihadiri Wakil Walikota, PKS Kota Medan Gelar Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak Yatim
PKSMEDAN.com - Dewan Penurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan mengelar acara buka puasa bersama dan santunan anak yatim di Kantor Sekretariatan DPD PKS Kota Medan Jalan Sei.Beras Medan, Jum'at (17/06).

Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution, Kabid Kaderisasi DPW PKS Sumut Ustadz Mahmud Sholeh, Camat dan Lurah setempat, MUI Kota Medan, Anggota DPRD Kota Medan, Seluruh Pengurus DPD dan DPC PKS Kota Medan.

Dalam sambutannya, Ketua DPD PKS Kota Medan, H. Salman Alfarizi Lc MA, mengatakan bahwa pada bulan Ramadhan kali ini DPD PKS Kota Medan memiliki kegiatan yang cukup padat, jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Di mana DPD PKS mengadakan Safari Ramadhan ke setiap DPC dan Daerah Pemilihan masing anggota DPRD Medan.

“Di bulan Ramadhan ini, selain Safari Ramadhan, DPD PKS juga melaksanakan berbagai macam kegiatan lain, seperti sehari bersama Al-Quran, buka puasa bersama, santunan anak yatim ditingkat kecamatan maupun ditingkat Kota Medan. Oleh sebab itu, dengan kepadatan ini tentunya kita berharap, mudah-mudahan Allah SWT memberikan keridhoan kepada kita, kemudian memberikan kekuatan dan kedekatan silaturahim antara DPD PKS dengan masyarakat ataupun antara DPD PKS dengan pemerintah,” tutup Salman.

Dalam kesempatan itu, Wakil Walikota Medan Ir. Akhyar Nasution mengatakan harapannya agar PKS menjadi wadah pembinaan umat serta hubungan dengan Pemko Medan semakin baik.

"Yang kita harapkan PKS ini menjadi wadah pembinaan umat, kita juga sangat mengharapkan hubungan antara DPD PKS dan Pemko Medan semakin ditingkatkan lagi," jelasnya.

Soal prioritas Pembangunan, Akhyar mengatakan Pemko Medan juga menjadikan Religiusitas dan karakter masyarakat menjadi salah satunya.

"Religiusitas dan karakter masyarakat merupakan prioritas, disamping masalah infrstruktur dan penataan Kota yang terus kita benahi sebagai fokus utama membangun Kota," jelasnya.

Pemko Medan juga mengharapkan peran Kader-kader PKS nantinya bisa membantu Pemko Medan dalam berbagai program yang akan dilaksanakan.

Acara ditutup dengan taushiah dari Al-Ustad H Tarmizi Taher Lc MA, yang mengatakan, bulan Ramadhan adalah bulan kepedulian, peduli terhadap sesama dan bulan Ramadhan juga merupakan bulan yang penuh syukur. “Bagi orang yang memberikan bukaan untuk orang yang berpuasa, akan diampuni dosanya dan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang diberikannya bukaan, tanpa dikurangi sedikitpun,” sebutnya.[syf]


sumber : pksmedan.com

Hari Ini, PKS Kota Medan Gelar Safari Ramadhan di Masjid Mukhlisin Kec.Medan Timur

Hari Ini, PKS Kota Medan Gelar Safari Ramadhan di Masjid Mukhlisin Kec.Medan Timur
PKSMEDAN.com - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera menggelar safari Ramadhan road show dari Masjid ke Masjid, (06-21 Juni 2016). 

Safari Ramadhan digulir di setiap dapil dan kecamatan sebagai rangkaian rutin kegiatan Ramadhan. Hari ini (20/6) direncanakan rombongan Tim Safari Ramadhan DPD PKS Kota Medan akan berkunjung ke Masjid Mukhlisin Jalan Cemara g.Ramabutan Kecamatan Medan Timur.

Tim Safari Ramadhan yang akan hadir dalam acara ini adalah Ketua Umum, Wakil Ketua, Seketaris Umum, Bendahara Umum, Kabid Kaderisasi, Seluruh Kabid DPD PKS Kota Medan, seluruh anggota DPRD Kota Medan Fraksi PKS dan Panitia Pelaksana Ansyitoh Ramadhan.

Syaiful Ramadhan Humas DPD PKS Kota Medan mengatakan yang bertindak sebagai penceramah dalam setiap safari Ramadhan nantinya adalah Ketua Umum DPD PKS Kota Medan yang juga merupakan Anggota DPRD Kota Medan Ust. H. Salman Alfarisi Lc MA.

 "Safari Ramadhan ini juga dalam rangka membangun silaturahim dan persahabatan antara warga dan jamaah Masjid yang dikunjunggi dengan jajaran pengurus DPD dan DPC PKS Kota Medan," ujar Syaiful.

"Sebagai wujud kepedulian, dalam setiap kunjungan tim safari Ramadhan DPD PKS Kota Medan juga akan memberikan bantuan dana kepada Masjid Masjid yang dikunjungi nantinya," tutup Syaiful.[syf]


sumber : pksmedan.com

Saturday, June 18, 2016

Twitter

PKs minta kpk cek dana 30 m teman ahok https://t.co/D3PnpzB19T


from Twitter https://twitter.com/berita3jambi

Twitter

Twitter

PKS usulkan nama kasman https://t.co/6s5AM1ET1O


from Twitter https://twitter.com/berita3jambi

Naikkan Posisi SEO https://t.co/lOXw0JHXwb


from Twitter https://twitter.com/berita3jambi

PKS Desak Mendagri Transparan, Umumkan Perda Mana Saja Yang Dibatalkan !

PKS Desak Mendagri Transparan, Umumkan Perda Mana Saja Yang Dibatalkan !
PKSMEDAN.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Almuzzammil Yusuf mendesak Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mengumumkan kepada masyarakat peraturan daerah (Perda) mana saja yang dibatalkan oleh Pemerintah.

“Pemerintah harus transparan karena Pemda, DPRD, dan masyarakat ingin mengetahui perda mana saja yang telah dibatalkan. Mereka juga ingin mengetahui argumentasi dan hasil kajian dari pembatalan 3.143 perda oleh Kemendagri,” jelas Almuzzammil Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/6).

Almuzzammil menambahkan Pemda dan DPRD perlu mengetahui perda-perda yang dibatalkan tersebut. Hal itu dikarenakan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mereka hanya memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan keberatan kepada Pemerintah Pusat.

“Pada Pasal 251 ayat 7 dan 8 disebutkan jika Pemda menolak keputusan Perda yang dibatalkan oleh Pemerintah dengan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Pemda dapat mengajukan keberatan kepada Presiden dan Menteri paling lambat 14 hari sejak keputusan perda itu diterima,” jelas Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS ini.

Selain itu, kata Almuzzammil, informasi perda mana saja yang dibatalkan perlu segera diketahui dan direspon segera oleh Pemda. Oleh karena, jika Perda yang dibatalkan tersebut tetap diberlakukan, maka menurut Pasal 252 UU Pemda tersebut, akan diberikan sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda dan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan selama tiga bulan hak-hak keuangan bagi kepala daerah dan DPRD terkait.

“Sanksi berat lainnya adalah penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan. Jadi, Pemda dan DPRD terkait sangat berkepentingan dan memiliki hak untuk mengetahui lebih awal perda yang dibatalkan,” ujar Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Lampung ini.

Oleh karena itu, Almuzzammil menilai seharusnya Pemerintah Pusat tidak boleh semena-mena dalam mencabut perda. Hal itu karena dalam melihat kualitas perda, tidak boleh hanya menyalahkan pemda dan DPRD, tapi perlu juga mengevaluasi kerja Kemenkumham yang memiliki tugas pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi perancangan perda.

“Jadi perlu ada evaluasi ke dalam apakah semua Kementerian sudah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing,” tegasnya.

Menurut Muzzammil, saat ini Pemda, DPRD, dan masyarakat mempertanyakan informasi yang beredar bahwa perda yang dicabut termasuk perda yang berisi tentang moralitas, religiusitas, dan yang sesuai dengan kearifan lokal.

“Jika kita menghormati kekhasan Bali untuk nyepi sebagai bagian dari Bhinneka Tunggal Ika, maka kita harus hormati juga fenomena kearifan lokal di daerah-daerah lain,” tegas Alumni Ilmu Politik UI ini.[pks.id]


sumber : pksmedan.com

Tuesday, June 14, 2016

PKS : Mencabut Perda Harus Berdasarkan Kajian Yang Matang

PKS : Mencabut Perda Harus Berdasarkan Kajian Yang Matang
PKSMEDAN.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf menegaskan pentingnya Pemerintah Pusat menghormati hak otonomi daerah bagi Pemerintahan Daerah dalam membentuk peraturan daerah yang dilindungi Konstitusi RI.

“Mari kita hormati hak otonomi masing-masing daerah yang dilindungi UUD NRI 1945  Pasal 18, 18A, dan 18B dalam menetapkan peraturan daerah. Jadi Pemerintah Pusat tidak boleh langsung mencabut peraturan daerah namun tanpa kajian yang matang,” jelas Almuzzammil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6).

Menurut Almuzzammil, Pemerintah Pusat harus mengakui dan menghormati produk peraturan daerah yang telah dibuat dengan tahapan proses pembahasan berdasarkan kearifan lokal masing-masing daerah.

“Kecuali Perda yang telah dikaji secara matang terbukti benar-benar bertentangan dengan Konstitusi dan undang-undang di atasnya,” jelas Alumni Ilmu Politik Universitas Indonesia ini.

Almuzzammil menambahkan, dalam mencabut Perda, Pemerintah harus hati-hati dan memperhatikan segala aspek, tidak hanya menggunakan kacamata untuk mengundang investasi.

“Pemerintah harus mempertimbangkan moralitas, norma, nilai agama, norma masyarakat daerah, dan kondisi generasi masa depan bangsa Indonesia,“ papar Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Lampung ini. 

Untuk itu, Muzzammil menegaskan Komisi II DPR RI berencana mengundang Menteri Dalam Negeri untuk membahas Perda apa saja yang akan dicabut beserta kajiannya.

“Dalam waktu dekat, Komisi II akan mengundang Mendagri untuk membahas perda yang dicabut Kemendagri beserta hasil kajiannya,” jelas Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan, Kementerian Dalam Negeri sudah membatalkan sebanyak 3.143 peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Peraturan-peraturan tersebut dianggap bermasalah.

"Saya sampaikan, Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kewenangannya, telah membatalkan 3.143 peraturan daerah yang bermasalah," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/6/2016).

Jokowi juga perlu menyampaikan tidak perlu kajian dalam mencabut perda di hadapan 425 pimpinan perguruan tinggi saat membuka Konferensi Nasional Forum Rektor Indonesia ke-18 di Yogyakarta, Jumat malam, 29 Januari 2016. 

"Enggak usah dikaji, langsung cabut saja. Kalau dikaji dulu, nanti setahun malah cuma bisa cabut 15 perda," ujarnya. [pks.id]


sumber : pksmedan.com

Monday, June 6, 2016