Friday, December 30, 2016

PKS Kota Medan Cabang Dakwah 1 Gelar Out Bond Anak Kader

PKS Kota Medan Cabang Dakwah 1 Gelar Out Bond Anak Kader
PKSMEDAN.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan Cabang Dakwah (Cada) 1 yang meliputi Medan Amplas, Medan Kota, Medan Area dan Medan Denai menggelar Out Bond Anak Kader di Dusun Kreatif Indonesia, Sabtu (31/12)

Ketua Panitia Out Bond Kegiatan Saftian mengatakan bahwa acara ini dilakukan untuk mengisi masa liburan anak sekolah. Juga untuk memotivasi anak-anak agar lebih giat belajar dan beribadah, juga untuk mempererat ukhuwah antar anak kader.

"Alhamdulillah peserta yang hadir mengikuti acara ini sebanyak 88 orang, anak-anak 72 org, 4 Orang tua, dan 12 orang panitia," ujar Saftian.

Saftian juga berharap ke depan semoga semakin banyak anak kader yang ikut serta dalam tarbiyah maupun sanggar anak kader ini. [syf]






sumber : pksmedan.com

Libur Anak Sekolah, PKS Medan Maimun Gelar Khitanan Massal Gratis

Libur Anak Sekolah, PKS Medan Maimun Gelar Khitanan Massal Gratis
PKSMEDAN.com - Musim liburan anak sekolah Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kecamatan Medan Maimun gelar sunatan massal gratis di sekolah alfalah Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun, jumat (30/12/2016).

Ketua DPC PKS Kecamatan Medan Maimun Isharianto S Sinambela mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan amanat partai "Berkhidmat Untuk Rakyat" dan wujud kepedulian PKS kepada masyarakat khusunya di Kecamatan Medan Maimun.

"Tahun lalu ketika masuk waktu liburan anak sekolah kami melakukan program menjual perlengkapan serta peralatan sekolah dengan harga sangat murah, nach tahun ini kami telah sepakat untuk melakukan program sunatan massal gratis," begitu tutur Isharianto.

Menurutnya program program seperti ini sangat membantu sekali bagi orang tua murid yang tergolong ekonominya menengah kebawah, apalagi saat ini dimana kondisi ekonomi negara kita sedang naik-naiknya, niat kita membuat acara ini tidak lain tdk bukan hanya ingin membantu meringankan beban masyarakat, mudah-mudahan program-program seperti ini terus dapat kami lakukan, kami mohon doa sekalian agar partai kami terus eksis tidak hanya di perlemen namun lebih dekat melayani masyarakat yang kurang mampu.

"Alhamdulillah acara sunatan massal tadi telah melayani kurang lebih 43 anak, kami juga memberikan sedikit uang saku, semoga bisa di manfaatkan buat tambahan untuk membeli perlengkapan sekolah," tutup Isharianto. [Kk]

sumber : pksmedan.com

Tuesday, December 27, 2016

PKS Ajak Warga Kota Medan Berpartisipasi Dalam Tabligh Akbar 2812

PKS Ajak Warga Kota Medan Berpartisipasi Dalam Tabligh Akbar 2812
PKSMEDAN.com - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam Acara Tabligh Akbar spirit aksi Bela Islam 212 dan Konsolidasi Nasional Menyongsong Kebangkitan Islam yang akan dilaksanakan di Masjid Agung Medan, Rabu (28/12).

Tabligh Akbar yang dimotori Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) dan Gerakan Anti Penistaan Agama Islam (GAPAI) Sumut ‎itu menuntut, agar Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera dihukum dan ditahan atas kasus dugaan penistaan agama.

“PKS menyambut baik kegiatan ini, kami mengajak agar umat Islam meluruskan niat, merapatkan barisan dan saling tolong menolong. Juga tetap menjaga ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Ketua Umum DPD PKS Kota Medan Salman Alfarisi di Kantor DPRD Kota Medan, Selasa (27/12).

Di sisi lain PKS mengingatkan, agar penegak hukum mengedepankan kewajiban mengayomi dan melindungi keselamatan warga negara, serta menjamin hak konstitusinal warga dalam menyampaikan pendapat di depan publik.

Akan halnya tuntutan umat Islam terkait penegakan hukum terhadap tersangka penistaan agama yang telah disandang Ahok, PKS meminta penegak hukum bekerja adil dan profesional.

“Kami mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk mengawal proses tersebut agar hukum berpihak kepada kebenaran dan rasa keadilan masyarakat,” pungkas Salman yang juga anggota Fraksi PKS DPRD Kota Medan ini.

Salman Alfarisi juga menyampaikan kekecewaannya terkait pelarangan menggunakan Lapangan Benteng dan Lapangan Merdeka untuk acara yang baik ini.

"Sebaiknya Pemerintahan terkait memberikan penjelasan yang logis atas persoalan ini," tegas Salman. [syf]


sumber : pksmedan.com

Monday, December 26, 2016

Basmi Nyamuk Demam Berdarah, Petugas Fogging PKS Medan Tembung Datangi Rumah Warga

Basmi Nyamuk Demam Berdarah, Petugas Fogging PKS Medan Tembung Datangi Rumah Warga
PKSMEDAN.com - Masyarakat Kecamatan Medan tembung khususnya kelurahan Sidorejo hilir kembali dibuat heboh petugas foging dari Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kecamatan Medan Tembung, Minggu (25/12).

Maksud kedatangan tidak lain dan tidak bukan ialah membantu masyarakat dalam hal membasmi nyamuk demam berdarah. Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 wib ini menyedot perhatian warga yang berada dirumah dan juga warga yang sedang dalam perjalanan.

Asap nampak mengepul dari parit-parit yang telah disemprotkan obat pembasmi nyamuk ini.tidak sedikit warga meminta bang Mawi yang bertugas sebagai operator untuk masuk kedalam halaman yang ingin di semprot.

Nyamuk yang bersarang didalam parit atau di semak-semak sekitar parit nampak berhamburan menghindari asap yang baunya sangat menyengat ini. Walau memakai masker,tetap saja baunya tercium oleh kami.

Kasus demam berdarah yang semakin meresahkan warga harus disikapi secara cepat dan tepat. Dan foging merupakan salah satu tindakan yang dapat menghambat penyebaran virus yang berbahaya ini.Turut hadir dalam kegiatan tersebut yaitu Bambang Moniadi selaku ketua DPC Medan Tembung dan juga Surya Suherly yang menjabat sebagai sekretaris umum.[fzn]


sumber : pksmedan.com

Aksi Anak PAUD Ini Membuat Para Ibu Menangis Terharu

Aksi Anak PAUD Ini Membuat Para Ibu Menangis Terharu
PKSMEDAN.com - PAUD Khairul Ummah bersama BPKK (Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga) Dewan Pengurus Cabag (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kecamatan Medan Johor mengadakan penerimaan raport sekaligus peringatan Hari Ibu di Kantor Sekretariat PAUD Khairul Ummah jalan Karya Jaya No. 248 Medan, Kamis (22/12).

Alhamdulillah, acara berjalan dengan lancar dan tertib walaupun para ibu dan anak murid merasa deg-degan ketika menunggu laporan hasil belajar anak – anak mereka. Berbagai ungkapan ekspresi terlihat dari wajah dan perilaku dari ibu – ibu dan para murid. Ada yang berdiam diri saja dan ada yang duduk sambil bercerita, sedangkan anak – anak sibuk dengan permainannya masing –masing.

Acara tersebut seketika dipenuhi suara tangis dan haru dari para ibu orang tua murid. Hal tersebut terjadi ketika para murid memberikan sekuntum bunga Tulip kepada orang tua dengan diiringi lagu “Bunda”.

Karena tak kuasa menahan haru akhirnya beberapa ibu menangis tersedu hingga melimpahlah air matanya. Tangisan mereka bukanlah tangisan penderitaan, melainkan tangisan kebahagian dimana para orang tua murid berharap kelak anak – anak mereka menjadi anak salih dan salihah dan berguna bagi agama, orang tua dan ummat.

Sebagai bentuk apresiasi kepada para ibu yang telah memberikan kepercayaan kepada PAUD Khairul Ummah untuk medidik anak - anak mereka, panitia yang diwakili oleh ibu Nike Pitria sebagai Kepala PAUD Khairul Ummah dan ibu Masdiana sebagai Kabid BPKK PKS Medan Johor  memberikan bingkisan kepada ibu – ibu yang rajin menghadiri pengajian rutin dan diadakan setiap pekannya. [iqb]


sumber : pksmedan.com

Para Pejuang Khaibar Telah Datang

Para Pejuang Khaibar Telah Datang
PKSMEDAN.com - Alhamdulillah, antum yang hadir dalam kemah bakti ini adalah orang-orang pilihan. Masih banyak sebenarnya yang seharusnya wajib ikut-serta, namun mereka tidak hadir di sini. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan tiga hal tentang antum.

Pertama, melihat wajah antum, saya ingat para sahabat yang turut serta dalam perang Badar. Mereka hadir sebenarnya hanya untuk berhadapan dengan kafilah dagang Abu Sufyan. Allah telah mentaqdirkan lain, mereka harus menghadapi pasukan Quraisy, musuh yang jumlahnya lebih besar tiga kali lipat di bandingkan mereka. 

Hati mereka bergemuruh berhadapan dengan musuh sebesar itu. Namun mereka tetap sabar menjalaninya, Allah menganugerahkan kemenangan kepada mereka. Perhatikanlah baik-baik ganjaran yang Allah karuniakan ke atas mereka melalui sabda Rasulullah SAW : "Pastinya Allah telah melihat pasukan Badar seraya berkata: "Lakukan apapun yg kalian inginkan, Aku telah mengampuni kalian"

Saya tidak tahu ganjaran dan ampunan seperti apa yg Allah berikan atas keikut-sertaan antum. Pastinya kehadiran antum di sini sebagai bukti kesabaran, ketaatan dan ke-istiqomah-an... Allahu Akbar..!

Kedua, melihat wajah antum, saya ingat pasukan perang Uhud yg telah mengalami seleksi Rabbaniyah. Begitu banyak yg enggan ikut-serta, dan yg telah ikut-serta pun banyak pula yg menarik diri kembali pulang. Begitu berkecamuknya perang Uhud itu sehingga menghasilkan luka fisik dan kelalahan. Pasukan Uhud itu pun pulang diiringi isak tangis ratapan atas gugurnya para syuhada.

Rasulullah saw tidak membiarkan pasukan shabat setia itu untuk berlama-lama larut dalam duka. Rasulullah saw menyampaikan sebuah ta'limat penting melalu Bilal:"Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kalian untuk mengejar musuh kalian. Tidak diperkenankan siapapun ikut-serta bersama melainkan yg ikut dalam perang Uhud.

Mereka berangkat dalam keadaan luka yg belum kering ke Hamra' al-Asad (beberapa kilo meter jaraknya dari Madinah menuju Mekkah). Akhirnya, posisi para sahabat di Hamra' al-Asad tersebut menggentarkan musuh hingga menyebar opini, bahwa Quraisy takut berhadapan lagi dengan pasukan Rasulullah saw pasca Uhud.

Antum adalah para kader yg telah membuktikan ketaatan dan ke-istiqomah-an pada mukhoyyam ini. Maka bersiap lah.. momen kemulian Hamra'al-Asad suatu ketika adalah hak antum, in sya Allah.. Allahu Akbar..!

Ketiga, melihat wajah antum, saya ingat peristiwa Hudaibiyah. Mereka terdiri dari 1.400-an pasukan pilihan. Allah menggambarkan opini munafiqun atas keberangkatan mereka ke Mekkah untuk umroh:
"Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu, dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk dan kamu menjadi kaum yang binasa".

Sebahagian yg lain pula mengatakan:Orang-orang Badwi yang tertinggal (tidak turut ke Hudaibiyah) akan mengatakan: "Harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami"; mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya.

Katakanlah: "Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika Dia menghendaki kemudharatan bagimu atau jika Dia menghendaki manfaat bagimu. Sebenarnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Allah membiarkan orang-orang tersebut tidak ikut-serta dalam rekayasa Allah yg agung itu. Padahal pasukan Hudaibiyah ternyata mendapat anugerah tidak terkira :

a. Mereka adalah orang-orang yg terlibat dalam keagungan perjanjian Hudaibiyah.
b. Mereka adalah orang-orang yg terlibat dalam bai'at Ridhwan. Allah meridhoi mereka:

"Sungguh Allah telah meridhoi org2 yg beriman ketika mereka m'bai'atmu di bawah pohon". Rasulullah saw pun bersabda:"Tidak akan masuk neraka org2 yg ikut-serta dalam bai'at di bawah pohon".

c. Selang beberapa hari sepulangnya mereka dari Hudaibiyah, Rasulullah saw bermimpi, bahwa Allah akan menaklukkan khaibar ke pangkuan kaum muslimin. Semua tahu mimpi Rasulullah saw itu pasti terwujud. Semua juga tahu bahwa di Khaibar berlimpah ruah kekayaan harta dan pangan.

Semua juga tahu jika Khaibar takluk, maka ghanimah yg sangat besar akan mereka dapatkan. "Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil, maka disegerakan-Nya harta rampasan ini untukmu dan Dia menahan tangan manusia dari (membinasakan)mu (agar kamu mensyukuri-Nya)".

Lagi-lagi Rasulullah saw sampaikan bahwa tidak seorangpun yg berangkat bersama Rasulullah saw ke Khaibar "melainkan yg ikut-serta dalam bai'at Ridhwan di Hudaibiyah". Setelah itu, samua yg tdk ikut dalam Hudaibiyah meminta Rasulullah saw agar mereka diperkenankan ikut-serta dalam penaklukan Khaibar.

"Kami menyesal ya Rasulullah.. Kami ingin berjihad ya Rasulullah.. Kami ingin mati syahid ya Rasulullah..!"
"Orang-orang Badwi yang tertinggal itu akan berkata apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan: "Biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu"; mereka hendak merubah janji Allah".

Rasulullah saw memastikan kembali keimanan orang yg tidak turut-serta dalam Hudaibiyah, diperkenankan untuk berjihad bersama menaklukkan Khaibar dengan syarat "tanpa ghanimah..." satu persatu pergi meninggalkan barisan para sahabat penakluk Khaibar tersebut.

Semoga antum adalah org2 yg diperkenankan Allah SWT menggapai kemenangan Khaibar2 akhir zaman.. In sya Allah.. Allahu Akbar..!

Taujih Subuh Oleh : H. Salman Alfarisi, Lc. MA | Ketua DPD PKS Kota Medan

Disampaikan di hadapan peserta Kemah Bakti Pandu Keadilan II PKS Kota Medan
Tahura, 24 Desember 2016 Pukul: 05.45


sumber : pksmedan.com

Friday, December 23, 2016

PKS Medan Timur Launching Rumah Keluarga Indonesia

PKS Medan Timur Launching Rumah Keluarga Indonesia
PKSMEDAN.com - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kecamatan Medan Timur melaunching "Rumah Keluarga Indonesia" (RKI) sekaligus memperingati hari Ibu, Jumat (23/12).

Acara ini di selenggarakan Oleh Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Bersama PAUD Keluarga Sejahterah di Kantor Kesekriatan DPC PKS Medan Timur.

Turut Hadir Juga Bapak Ronal Sehendri, SH selaku Ketua Umum DPC PKS MEDAN TIMUR,
Acara RKI di Resmikan Oleh Perwakilan BPKK DPD Kota Medan Ibu Deliana Siagian, Bersama Kabid BPKK DPC Medan Timur Ibu Hervina. [Rmn]

sumber : pksmedan.com

Tuesday, December 20, 2016

Krisis Aleppo, Momentum Perkuat Peran Kemanusiaan Dunia

Krisis Aleppo, Momentum Perkuat Peran Kemanusiaan Dunia
PKSMEDAN.com - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai fokus negara-negara di dunia tentang Konflik Aleppo yang terpenting adalah pada persoalan bagaimana menyelamatkan nyawa rakyat sipil yang terjebak dalam konflik bersenjata.

Oleh karena itu, semua negara harusnya mengambil peran dan tanggung jawab kemanusian tersebut tak terkecuali Indonesia. Beberapa unjuk rasa keprihatinan pun telah tersebar di beberapa negara, seperti di Jerman, Perancis, Turki, juga Indonesia.

"Indonesia harus mengambil momentum untuk memperkuat peran dan tanggung jawab kemanusiaan dunia dalam krisis Aleppo dengan menunjukkan determinasi dalam langkah dan tindakan diplomasi," kata Jazuli di Jakarta, Senin (19/12).

Menurut Anggota Komisi I DPR ini, determinasi diplomasi kemanusiaan Indonesia sangat strategis untuk menunjukkan pada dunia umumnya dan rakyat Indonesia khususnya bahwa Indonesia berkepentingan dan peduli pada nasib kemanusiaan dunia, terutama terhadap penderitaan rakyat sipil di Aleppo.

"Inilah harga diri (dignity) atau kebanggaan kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab serta untuk memenuhi amanat konstitusi dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi," kata Jazuli.

Untuk itu, lanjut Jazuli, Pemerintah RI bisa melakukan diplomasi beragam cara (multitrack) dalam ikut menghentikan krisis kemanusiaan di Aleppo Suriah.

Pertama, secara bilateral pemerintah melalui Menteri Luar Negeri bisa menyampaikan nota keprihatinan serius dan meminta penyelesaian krisis kemanusiaan secara beradab, baik melalui duta besar di Suriah maupun duta besar Suriah di Jakarta beserta negara-negara terkait konflik seperti Rusia dan Iran. 

"Pernyataan sikap keprihatinan itu tentu saja mewakili perasaan dan solidaritas rakyat Indonesia terhadap krisis kemanusiaan yang sangat memilukan ini," wakil rakyat dari Dapil Banten sejak tahun 2004 ini.

Kedua, secara multilateral melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya melalui badan-badan terkait seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan HAM, UNHCR, perwakilan Pemerintah RI bisa menginisiasi proposal yang dapat memaksa penghentian dan penyelesaian krisis kemanusiaan Aleppo oleh Suriah dan negara-negara terkait.

"Piagam PBB yang dipedomani bersama oleh seluruh anggotanya memberi banyak instrumen untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan di Aleppo, mulai dari intervensi kemanusiaan, resolusi DK PBB, penetapan kejahatan perang dan/atau pelanggaran HAM serius, hingga pengiriman pasukan perdamaian. Atas nama kemanusiaan dunia, Pemerintah Indonesia harus pro aktif mengajukan dan/atau mendukung proposal untuk mendapatkan dukungan negara-negara lain agar krisis Aleppo segera teratasi," kata Jazuli.

Ketiga, secara regional/kawasan atau melalui organisasi dunia lainnya seperti Organisasi Konferensi Islam (OKI) atau Konferensi Asia Afrika (KAA), Indonesia bisa menggalang solidaritas kemanusiaan untuk Aleppo dengan mengadakan sidang darurat guna merumuskan rekomendasi dan langkah-langkah diplomasi politik dan kemanusiaan khususnya kepada Suriah dan negara-negara terkait.

Menurut JazulI, determinasi diplomasi Indonesia melalui tiga langkah di atas akan berdampak besar bagi penyelesaian krisis kemanusian di Aleppo dan memperkuat ( positioning ) tanggung jawab Indonesia pada masa depan kemanusiaan dunia.

"Sebagai negara muslim terbesar, didukung oleh mandat konstitusional yang kuat serta solidaritas kemanusiaan rakyat Indonesia yang dahsyat, Indonesia diyakini bisa memainkan peran strategis bukan hanya bagi Aleppo, tapi juga masa depan kemanusiaan dunia. Mudah-mudahan Presiden Jokowi menangkap dengan baik momentum peran dan tanggung jawab ini," pungkas Jazuli. [pks.id]



sumber : pksmedan.com

Monday, December 19, 2016

Ketua MUI Dukung Program Gerakan Sholat Subuh Beramaah PKS Medan Maimun

Ketua MUI Dukung Program Gerakan Sholat Subuh Beramaah PKS Medan Maimun
PKSMEDAN.com - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kecamatan Medan Maimun bersilaturrahim ke rumah tokoh masyarakat yang juga Ketua MUI Kecamatan Medan Maimun Ustadz Burhanuddin Lubis, Senin (20/12).

Kunjungan yang digagas oleh pengurus ranting PKS Kelurahan Kampung baru ini bertujuan untuk menjalin silaturrahim dan ukhuwah antara pengurus dan kader PKS Medan Maimun dengan para tokoh masyarakat.

Turut hadir dalam silaturrahim tersebut Ketua DPC PKS Medan Maimun Isharianto S Sinambela, Wakil Ketua Ismalik Syahputra, Ketua Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah Rahmad Purnawirawan, Ketua DPRa PKS Kelurahan Kampung Baru Heri dan Ketua DPRa PKS Kelurahan Sei Mati Hasraddin.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua DPC PKS Kecamatan Medan Maimun Isharianto Syahputra Sinambela menyampaikan bahwa PKS Medan Maimun akan menggalakkan program Gerakan Sholat Subuh Berjamaah.

"Gerakan Sholat Subuh Berjaamah ini akan kami laksanakan berkeliling dari Masjid ke Masjid yang ada di Kecamatan Medan Maimun, kami mengaharapkan kepada seluruh kader PKS Medan Maimun, tokoh dan masyarakat dapat bersama-sama untuk menjalankan program ini," ujar Isharianto.

Ustadz Burhanuddin Lubis yang juga Ketua MUI Kecamatan Medan Maimun menyambut baik silaturahim yang dilakukan PKS Medan Maimun ini.

"Saya sangat senang dengan program yang dilakukan adik-adik pengurus PKS Medan Maimun ini. Mulai dari Program Silaturrahim Tokoh dan Program Gerakan Sholat Subuh Berjamaah. Dan MUI Kecamatan Medan Maimun siap bekerjasama mensukseskan program baik ini," kata ustadz Burhanuddin.[syf]


sumber : pksmedan.com

Jalin Silaturrahim, PKS Medan Barat Gelar Pengajian Akbar

Jalin Silaturrahim, PKS Medan Barat Gelar Pengajian Akbar
PKSMEDAN.com - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kecamatan Medan Barat mengadakan pengajian akbar di taman Beringin Medan, Minggu (12/12).

Ustadz Ramadhan Lc, sebaigai pengisi acara(ceramah). Acara tersebut bertujuan untuk mendekatkan sesama kader dakwah se kecamatan medan barat, karena acara itu di hadiri ketua DPC Setiadi, dan sekjen, serta semua bidang dpc, juga di hadiri ketua- ketua ranting.
 
Dalam suasana yg akrab di bawah pohon bambu yg rindang para akhwat menyediakan cemilan rujak dg rasa yg aduhai enaknya. Semua larut dalam cinta yg harmoni menelusuri jamaah dakwah yg makin terjal.

Dalam ceramahnya Ustad Ramadhan Lc, bertanya tentang alat yg ada di dpc, semua kompak menjawab kalau kompor gas belum ada, maka terkumpullah uang untuk pengadaan barang tersebut lebih kurang Rp.400.000, dan yg lebih duluan menyumbang ustad Ramadhan Rp. 50.000 menyusul kader2 yg lain.

Dalam acara tersebut diadakan penggalangan dana untuk saudara kita di Ronghiya terkumpul uang Rp. 500.000.
 
Dalam acara tersebut juga diadakan penarikan nomor arisan DPC, pak Sutimin yg terpanggngil Rp. 1000.000( ketu DPRa Karang berombak) menyusul pak edi ketua DPRa silalas Rp.1000.000. kegiatan arisan DPC sudah 5 kali penarikan, sekali tarik dua nomor yg keluar. [phn]




sumber : pksmedan.com

Masa Reses, Jumadi Bersama PKS Medan Perjuangan Gelar Khitan Massal dan Donor Darah

Masa Reses, Jumadi Bersama PKS Medan Perjuangan Gelar Khitan Massal dan Donor Darah
PKSMEDAN.com - Anggota DPRD Kota Medan, Jumadi bekerjasama dengan Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKS Medan Perjuangan mengadakan Reses sekaligus Khitanan Massal dan Donor Danar di Jalan Kerambik kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan Ahad (18/12).

Acara ini diadakan mengingat anak-anak telah memasuki masa liburan semester sekolah. Ketua Panitia Acara, Syuaib Ambarita melaporkan setidaknya ada puluhan anak yang berasal dari kelurahan yang mengikuti acara ini.

"Jumlah anak yang ikut sunatan massal ini 33 orang. Sedangkan pendonor darah sejauh ini 30 orang dari kecamatan Medan Perjuangan." Ujarnya.

Ketua PKS Medan Perjuangan Anton Simarmata dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada wakil rakyat yang telah membantu program PKS Medan Perjuangan khususnya bidang Kesejahteraan masyarakat (Kesra).

"Kolaborasi antara program kita dan juga bapak anggota dewan mudah-mudahan membawa manfaat bagi warga Medan Perjuangan " harapnya.

Sementara itu, dalam Resesnya Jumadi mengingatkan pentingnya administrasi kenegaraan yang harus dimiliki oleh setiap warga.

"Jika kartu Keluarga bapak/ibu masih yang lama harus segera diperbarui di Dinas terkait.  Sebab segala urusan kita memerlukan kartu keluarga.

" Ia juga menjelaskan adanya program dari Kota Medan tentang Bedah Rumah. Jika warga tinggal di rumah yang tidak lagi layak, dapat dilaporkan melalui dirinya. Dengan melengkapi persyaratan tertentu yang mudah, maka rumah tersebut dapat direnovasi secara gratis. [isl]

sumber : pksmedan.com

Sunday, December 18, 2016

Hermanto : Agama Sumber Energi Bangun Masyarakat

Agama Sumber Energi Bangun Masyarakat
PKSMEDAN.com - Anggota MPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto menilai kehadiran agama merupakan sumber energi untuk membangun masyarakat. Oleh karena, substansi nilai Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sehingga, toleransi kehidupan umat beragama merupakan wujud sosiologis masyarakat Indonesia. Setiap umat pun, tambah Hermanto, dapat melaksanakan ajaran menurut agama masing-masing dengan tidak saling menista.

"Agama merupakan ruh bangsa yang menjadi sumber energi untuk membangun masyarakat yang beradab dan berkeadilan", ucap Hermanto dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR di Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Padang Panjang, Minggu (18/12).

Karena itu, lanjut Hermanto, menjadi suatu keniscayaan bagi pemimpin bangsa untuk mengejewantahkan nilai-nilai agama kedalam pola perilaku keseharian agar menjadi teladan bagi anak bangsa.

"Kepribadian pemimpin di Indonesia harus memiliki jiwa keagamaan yang kuat agar menjadi teladan bagi masyarakat,” papar wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I ini.

Kepribadian pemimpin seperti itu, kata Hermanto, merupakan pengejewantahan Sila ke-1 Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa; dan Pembukaan UUD NRI 1945 dimana Indonesia dibangun atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa. 

"Pemimpin yang memiliki jiwa keagamaan adalah pemimpin yang setia pada Pancasila dan UUD NRI 1945", paparnya.

Dengan demikian, Hermanto mengingatkan hadirin agar dalam setiap momen pemilihan pemimpin di semua tingkatan, untuk memilih pemimpin yang menerapkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, beradab, memiliki jiwa persatuan, dialogis dan menegakkan keadilan.

"Pemimpin yang terbukti tidak beradab, anti dialog dan merasa benar sendiri adalah pemimpin yang tidak bisa menerapkan nilai Pancasila. Pemimpin semacam ini jangan dipilih kembali", pungkas Hermanto.

Hadir pada kegiatan ini berbagai kalangan masyarakat Kota Padang Panjang diantaranya anggota DPRD, petani, mahasiswa, aktivis pemuda dan ibu-ibu anggota majelis ta'lim.⁠⁠⁠⁠ [pks.id]



sumber : pksmedan.com

Saturday, December 17, 2016

Fatwa Haram Penggunaan Atribut Non-Muslim Perkuat Toleransi

Fatwa Haram Penggunaan Atribut Non-Muslim Perkuat Toleransi
PKSMEDAN.com - Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang mengharamkan seorang muslim menggunakan atribut keagamaan non-muslim. Hal itu dikeluarkan  seiring dengan banyaknya perusahaan di Indonesia yang mengharuskan para karyawannya untuk menggunakan atribut tersebut, khususnya jelang Perayaan Natal dan Tahun Baru.

Menanggapi itu, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai bahwa fatwa MUI tersebut secara esensi untuk memperkuat toleransi dan menjaga kerukunan antar umat beragama, yang dibuktikan melalui sikap penghormatan terhadap perbedaan keyakinan beragama di Indonesia.

"Prinsipnya tidak boleh ada pemaksaan terhadap keyakinan beragama bagi pemeluk agama lain. Karyawan muslim yang tidak mau menggunakan atribut agama lain, tidak boleh dipaksa apalagi terkena sanksi. Demikian juga sebaliknya umat Islam juga tidak akan memaksakan keyakinannya kepada agama lain termasuk dalam hal atribut keagamaan," jelas Jazuli di Jakarta, Sabtu (17/12).

Selain itu, Jazuli menilai fatwa tersebut lahir karena sudah menjadi tugas MUI untuk memberikan bimbingan kepada umat Islam dalam menjalankan ajaran agama, salah satunya melalui fatwa. 

"Jadi, fatwa MUI termasuk fatwa tentang penggunaan atribut agama lain bagi seorang muslim, adalah sudah tepat tugas MUI sebagai bentuk tanggung jawab guna membimbing umat," wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Banten Raya ini.

Justru dengan adanya pernghormatan dan penghargaan atas keyakinan beragama itulah, tambah Jazuli, yang mengokohkan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Oleh karena, hal itu dapat menghindarkan dari kesalahpahaman, konflik batin, atau bahkan potensi ketegangan akibat pemaksaan oleh perusahaan untuk menggunakan atribut perayaan agama yang tidak sesuai keyakinan agamanya.

"Untuk itu Fraksi PKS menyambut baik sikap aparat keamanan, seperti yang ditunjukkan Polres Metro Bekasi Kota, yang mengeluarkan edaran dengan konsideran fatwa MUI tersebut, dimana berisi himbauan agar perusahaan tidak mewajibkan atau memaksa karyawannya menggunakan atribut yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Saya kira himbauan tersebut positif dan konstruktif dalam menghindari kesalahpahaman di masyarakat," ungkap Anggota Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PKS ini.

Di sisi lain, dengan adanya fatwa haram dari MUI ini dinilai juga tidak akan mengurangi kemeriahan perayaan hari besar setiap agama yang sejak bertahun-tahun selalu meriah dirayakan di Indonesia. Bahkan hari besar setiap agama di Indonesia ditetapkan sebagai hari libur nasional. 

"Inilah wajah toleransi antar umat beragama Indonesia yang patut kita syukuri bersama," pungkas Jazuli. [pks.id]


sumber : pksmedan.com

Friday, December 16, 2016

Terhadap Krisis Aleppo, Ini Pernyataan Sikap DPP PKS

Terhadap Krisis Aleppo, Ini Pernyataan Sikap DPP PKS

PERNYATAAN SIKAP
DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
No.02/K/PYT/DPP-PKS/1438
TENTANG
TINDAKAN KEKERASAN, PENGUSIRAN, DAN PEMBUNUHAN MASSAL YANG
MENGARAH PADA GENOSIDA DAN KEJAHATAN PERANG TERHADAP WARGA
SIPIL DI ALEPPO, SURIAH.
“..Barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. “ (QS. Al-Maidah: 32)
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dalam sebulan terakhir, pemerintah dan militer Suriah rezim Bashar al-Assad telah melakukan kekerasan, pengusiran dan pembunuhan massal yang mengarah pada genosida dan kejahatan perang terhadap warga sipil di Aleppo yang telah menelan korban lebih dari 1.070 rakyat sipil tewas, 130.000 warga mengungsi, dan kerusakan di banyak rumah sakit dan tempat ibadah.

Laporan-laporan yang kredibel menyatakan bahwa selama konflik Suriah berlangsung telah menewaskan lebih dari 450.000 rakyat sipil, lebih dari satu juta jiwa mengalami luka-luka dan lebih dari 12 juta rakyat sipil Suriah telah pergi mengungsi. Pada 15 Desember 2016 disepakati gencatan senjata selama tiga hari untuk memberikan kesempatan semua pihak melakukan evakuasi rakyat sipil. Beberapa aksi demonstrasi mengutuk tindak kejahatan kemanusiaan terhadap rakyat sipil Aleppo terjadi di Turki, Bosnia, Palestina, Maroko, Kuwait, dan Perancis.


Kita menyadari bahwa upaya menjunjung prinsip “non-intervention” yang dipegang oleh masyarakat internasional yang beradab tidak boleh mengabaikan tanggungjawab para pihak untuk melindungi warga sipil dalam konflik bersenjata (Responsibility to Protect) dan kewajiban para pihak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya genosida (Prevention of Genocide)sehingga “humanitarian intervention” untuk menjamin hak-hak warga sipil dalam konflik bersenjata di Aleppo Suriah tidak boleh ditunda.


Dengan demikian, menghormati prinsip “non-intervention” tidak perlu diartikan sebagai mengesampingkan “humanitarian intervention” agar keselamatan dan hak-hak warga sipil dalam konflik bersenjata di Aleppo Suriah dapat terjamin dan terpelihara.


Atas nama kemanusiaan dan upaya membangun dunia yang lebih adil dan beradab, Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) menyatakan sikap:


1. Mengecam tindakan kekerasan, pengusiran, dan pembunuhan massal yang mengarah pada genosida dan kejahatan perang terhadap warga sipil Aleppo di Suriah yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Bashar al-Assad dan Militer Suriah serta kelompok etnis Suriah lainnya. Tindakan tersebut mengarah pada kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia dan komunitas Internasional.


2. Mendesak pemerintah Indonesia agar berperan aktif mendorong negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (Organization of Islamic Cooperation) dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation Security Council) untuk segera menghentikan tindakan kekerasan, pengusiran dan pembunuhan massal yang mengarah pada genosida dan kejahatan perang terhadap warga sipil Aleppo di Suriah.


3. Meminta agar pemerintah Indonesia dapat menjamin keselamatan dan keamanan setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dan bekerjasama dengan masyarakat internasional untuk menjamin keselamatan warga sipil yang sedang berada di Suriah. Perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan warga sipil itu harus menjadi prioritas semua pihak yang bekerja di daerah konflik bersenjata.


4. Mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, untuk berperan aktif memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil Aleppo di Suriah.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 16 Desember 2016

DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA


    PRESIDEN,                                                                   SEKRETARIS JENDERAL,

H. Mohamad Sohibul Iman, Ph.D.                                      H. Mustafa Kamal, S.S.


sumber : pksmedan.com

Sunday, December 11, 2016

PKS Medan Deli Galang Bantuan Untuk Korban Gempa Aceh

PKS Medan Deli Galang Bantuan Untuk Korban Gempa Aceh
PKSMEDAN.com - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kecamatan Medan Deli menggalang bantuan untuk korban gempa Aceh Pidie Jaya, Senin (12/12).

Penggalangan bantuan ini dipusatkan pada 3 tempat yakni pajak pagi, pajak tanjung mulia hilir dan jalan pematang pasir.

Ketua DPC PKS Kecamatan Medan Deli, Budi Waskito menyatakan duka cita untuk masyarakat Aceh utamanya yang terdampak gempa. Dia juga mendorong solidaritas kemanusian dari seluruh warga untuk membantu korban gempa Aceh, sekaligus menyampaikan partisipasi PKS dalam penanggulangan bencana ini.

"Mari kita galang solidaritas, minimal kita doakan saudara-saudara kita di Aceh, kita himpun donasi, serta kita kirimkan bantuan materi maupun tenaga sesuai kemampuan," kata Jazuli, Rabu (7/12).

Dia menyebutkan bahwa kader dan struktur PKS juga telah diinstruksikan untuk membuka posko bantuan di Kecamatannya masing. Saat ini, kami sedang berusaha mencari bantuan dari kader, pengurus dan warga dan nanti akan diserahkan ke DPD PKS Kota Medan untuk disampaikan pada korban bencana.

Sebelumnya kita mengetahui gempa berkekuatan 6,4 skala richter (SR) yang terjadi di Pidie Jaya, Aceh pada Rabu (7/12) pagi mengakibatkan sejumlah bangunan dan fasilitas umum rusak.

Beberapa bangunan roboh dan sejumlah ruas jalan juga retak oleh bencana yang kabarnya telah merenggut 100 orang korban meninggal. [syf]





sumber : pksmedan.com

Saturday, December 10, 2016

Kader Perempuan PKS Harus Paham Rekayasa Sosial

Kader Perempuan PKS Harus Paham Rekayasa Sosial
PKSMEDAN.com - Rekayasa sosial sangat dibutuhkan oleh kader perempuan dalam penokohan. Oleh sebab itu, kader perempuan harus mampu menganalisa kondisi sosio-kultural yang ada di tengah masyarakat. Hal tersebut dikatakan oleh Anggota DPR Komisi VIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa Amalia.

"Kita harus mampu menganalisis dan merekayasa rancangannya seperti apa. Merekayasa perubahan sosial bagaimana, kemudian baru terjadi perubahan sosial. Kita harus mampu menganalisis kondisi sosio-kultural masyarakat dan situasi eksternalnya. Apakah masyarakat bisa menerima tokoh baru, atau mereka keukeuh dengan penduduk setempat atau tidak menjadi bagian dari kelompok mereka," kata Ledia dalam diklat penokohan dengan tema "Rekayasa Sosial dan Manajemen Mobilisasi Massa" di Gedung DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (10/12/2016).

Yang kedua, kata dia, kader perempuan harus mampu menganalisis siapa yang akan menjadi tokohnya. Harus mampu pemetaan (mapping) pula siapa tokoh sosialnya. Akan tetapi, kata dia, jika sudah pemetaan jangan mundur.

"Tapi kalau kita sudah bikin mapping biasanya kader perempuan langsung mundur teratur. Padahal perintahnya maju jalan, bukan mundur teratur. Kenapa orientasi tiba-tiba berubah? Nggak nyaman, jangan bilang nyaman. Karena kita harus keluar dari zona nyaman kita," kata Ledia.

Ia menganalogikan seperti halnya ketika anak taman kanak-kanak (TK) yang ketika tidak diminta pun langsung tunjuk jari. Habis itu tinggal diasah saja. Akan tetapi ada yang pada dasarnya tidak suka tampil, punya potensial dan harus maju dengan menanggung berbagai risiko.

"Kita nggak boleh putus asa. Karena ada orang lain mengambil manfaat dari kondisi sekitar dan mengambil momen 'ya sudah saya saja'. Ada juga nanti yang mematahkan kita supaya tidak muncul. Ini perlu dipahami betul," kata Ketua Bidang Pekerja, Petani dan Nelayan itu.

Lalu, kata Ledia, kader perempuan harus ada perencanaan bertahap dan pembagian kerja. Siapa yang akan ditokohkan bagaimana supporting systemnya dan bagaimana sistem kaderisasinya.

"Tidak semua paham tentang ini. Terus terang kita seringkali menganggap seperti pengikutnya Nabi Musa. Begitu selesai pilkada silakan pergi perang kita menunggu di sini. Justru pertarungannya setelah menjadi kepala daerah. Kepala daerah tidak bisa dibiarkan sendiri begitu saja. Harus semua terlibat," ujar Ledia. [pks.id]


sumber : pksmedan.com

Wednesday, December 7, 2016

PKS Petakan Kebutuhan Pengungsi Aceh

PKS Petakan Kebutuhan Pengungsi Aceh
PKSMEDAN.com - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh mengerahkan relawan untuk terjun langsung membantu korban bencana gempa di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Rabu (7/12/2016) pagi. Relawan ini datang dari DPW PKS Aceh dan beberapa DPD PKS di Provinsi Aceh.

"PKS mengirimkan tim rescue yang terdiri 4 personil dari DPW, 4 dari Pidie, mengirim relawan 12 dari Bireuen, 8 personil Aceh besar dan 3 Aceh utara," kata Sekretaris Umum (Sekum) DPW PKS Aceh Khoirul Amal di Aceh, Kamis (8/12/2016)

Relawan PKS, ujar Khoirul, juga akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah (pemda), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Non-Governmental Organization (NGO) lokal dan lainnya.

"Tentu kami kerja sama dengan mereka. PKS juga membuka posko di beberapa lokasi dan kegiatan posko selama satu hingga dua hari ini adalah assessment kondisi dan kebutuhan masyarakat," kata Ketua Posko PKS Aceh Peduli ini.

Ia memaparkan bahwa kebutuhan yang diperlukan sementara di lokasi bencana antara lain yaitu tempat ibadah, toilet, handuk, obat-obatan, tenda medis, gudang makanan, perlengkapan sanitasi wanita, pembalut, odol, sikat gigi, air bersih, selimut, perlengkapan bayi, kelambu dan tenda dapur. "Ini bagian dari khidmat kami untuk masyarakat yang terkena bencana gempa," ujarnya.

Diketahui wilayah Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi terjadi pukul 05. 03.36 WIB dengan kekuatan M=6,5. Pusat gempa bumi terletak pada 5,25 LU dan 96,24 BT, tepatnya di darat pada jarak 106 km arah tenggara Kota Banda Aceh pada kedalaman 15 km. [pks.id]


sumber : pksmedan.com

Bergerak Cepat, PKS Buka Posko Pengungsi Gempa Aceh

Bergerak Cepat, PKS Buka Posko Pengungsi Gempa Aceh
PKSMEDAN.com - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Aceh bergerak cepat setelah terjadi gempa sebesar 6,4 SR di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Rabu (7/12/2016) pagi. Ketua Bidang Humas DPW Aceh Nourman Hidayat mengatakan lokasi gempa terletak 160 km dari ibu kota Provinsi Banda Aceh.

DPW PKS Aceh, papar dia, langsung membentuk posko pusat dengan komando Sekretaris Umum DPW PKS Aceh Khairul Amal. "Pagi pukul 09.00 WIB Ketua Posko Khairul Amal dan tim dari DPW langsung bergerak ke lokasi, saat ini sedang melakukan koordinasi untuk langkah selanjutnya," ujar dia di Banda Aceh, Selasa (7/12/2016).

Selain dari DPW PKS Aceh, beberapa relawan dari DPD PKS di sekitar Pidie Jaya juga sudah berada di lokasi untuk membantu proses evakuasi korban. "DPD PKS Bireun, Pidie, Aceh Besar, Pidie Jaya sendiri dan DPW Aceh sudah di lapangan untuk membantu evakuasi," ujar dia.

Selain fokus pada proses evakuasi korban-korban, Posko PKS Aceh Peduli akan mulai bekerja menghimpun bantuan untuk keperluan para pengungsi. "Saat ini yang diperlukan pengungsi bahan makanan dan obat-obatan. Sementara untuk selimut, tenda disediakan Dinas Sosial. Kami juga melakukan koordinasi dengan Muspida setempat untuk mengisi bantuan apa yang dibutuhkan," papar Nourman.

Ia menyebutkan bagi kader maupun masyarakat yang ingin membantu korban gempa Aceh bisa berpartisipasi lewat Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7001773946 a.n Partai Keadilan Sejahtera Aceh. [pks.id]


sumber : pksmedan.com

Antisipasi Meluasnya Penyakit DBD, PKS Kota Medan Gelar Fogging

Antisipasi Meluasnya Penyakit DBD, PKS Kota Medan Gelar Fogging
PKSMEDAN.com - Antisipasi meluasnya penyebaran penyakit demam berdarah (DBD), Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan merespon cepat permohonan warga untuk melaksanakan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (fogging) di Komplek Perumahan Johor Indah Permai I Kecamatan Medan Johor, Kamis (07/12).

Ketua Umum DPD PKS Kota Medan, Salman Alfarisi mengatakan bahwa penyebaran penyakit demam berdarah di koplek perumahan johor indah permai I ini termasuk mengkhawatirkan. Sudah banyak warga yang terkena penyakit demam berdarah. Diantaranya Nazwa Afiza (11 tahun) dirawat RS. Malahayati, Asri Amalia Tari (25 tahun) dirawat RS. Permata Bunda, Suyanto dirawat RS. Malahayati, Siti Ardianti (25 Tahun) dirawat RS. Columbia Asia.

“Kami fokus pada pemberantasan sarang nyamuk, jangan sampai ada warga yang terkena lagi penyakit demam berdarah” Kata Salman.

Lokasi fooging di fokuskan di seluruh Komplek Perumahan Johor Indah Permai I Kecamatan Medan Johor. Salman selaku Ketua Umum DPD PKS Kota Medan langsung memimpin operasi pemberantasan sarang nyamuk. Tampak beberapa kader PKS bersama warga setempat ikut membersihkan lingkungan agar tak menjadi sarang nyamuk.

Semoga kegiatan yang dilakukan PKS ini dapat memberikan manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, setidaknya meminimalisir dampak akibat dari penyakit mematikan ini. [syf]

 


sumber : pksmedan.com

Halmahera Selatan Raih Anugerah Dana Rakca

Halsel Raih Anugerah Dana Rakca
PKSMEDAN.com - Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) bersama 6 Provinsi dan 30 Kota/Kabupaten lainnya hari ini menerima anugerah Dana Rakca dari pemerintah pusat yang diserahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, hari ini, Rabu (7/12) di Istana Negara.

Anugerah Dana Rakca merupakan penghargaan bagi provinsi atau kota/kabupaten yang berkinerja baik dalam pemanfaatan Dana Insentif Daerah.

Bupati Halsel Bahrain Kasuba sangat bersyukur atas penghargaan tersebut dan menyatakan bahwa penghargaan ini dipersembahkan untuk seluruh masyarakat Halsel umumnya, dan jajaran aparat pemerintahan Kabupaten Halsel pada khususnya.

"Anugerah ini tidak akan membuat jajaran Pemkab puas, karena masih banyak sektor pelayanan publik lain yang akan semakin kita perbaiki demi kemajuan msyarakat Halsel," ujarnya di Istana Negara sesaat sebelum acara penganugerahan dimulai.

Menurut Bahrain Kasuba, Kabupaten Halmahera Selatan menerima anugerah tersebut karena beberapa indikator berikut: pertumbuhan ekonomi yang baik, penurunan angka kemiskinan,  pelayanan publik yang baik, perolehan WTP dua kali dari BPK, dan ketepatan waktu penetapan APBD.

Untuk prestasi ini, Halsel menerima tambahan insentif untuk tahuk 2017 sebesar Rp 51 Milyar. Ia berjanji dana tersebut digunakan untuk kemajuan pembangunan Halsel untuk makin bisa berkompetisi dengan daerah-daerah lain di Indonesia. [pks.id]


sumber : pksmedan.com

Tangani Kasus Penistaan Agama, Kejaksaan Harus Lebih Profesional

Tangani Kasus Penistaan Agama, Kejaksaan Harus Lebih Profesional
PKSMEDAN.com - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil berharap kejaksaan dapat lebih profesional dalam menangani berbagai permasalahan penegakan hukum di Indonesia.

“Saya menitipkan harapan kepada Kejaksaan agar lebih profesional agar dipercaya oleh publik,” ujar Nasir dalam Rapat Kerja Komisi III bersama dengan Kejaksaan RI, Selasa (6/12).

Beberapa kasus yang menjadi sorotan kepada Korps Adhyaksa ini di antaranya adalah mengenai kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Kasus yang diduga dilakukan Ahok itu menjadi perhatian di masyarakat luas. Oleh karena itu, penanganan yang lebih serius tentu menjadi syarat mutlak dalam penanganannya.

“Kejaksaan harus menunjukkan keseriusan dalam kemampuannya untuk mengurai kasus penistaan agama, agar kasus penistaan agama tersebut benar-benar ditangani dengan baik dan tuntutannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas,” ungkap Legislator PKS dari Aceh ini.

Selain soal kasus penistaan agama, dalam kesempatan tersebut Nasir Jamil juga menyoroti kinerja Kejaksaan di daerah. Penegakkan hukum di daerah saat ini mengalami persoalan yang serius, dimana, menurut Nasir, masyarakat sangat ketakutan ketika menghadapi persoalan hukum. Salah satu permasalahan yang muncul di daerah adalah mengenai adanya oknum yang memainkan kasus, sehingga tidak jarang kasus perdata kemudian berubah menjadi kasus pidana.

“Masyarakat di daerah cukup takut ketika menghadapi permasalahan, tidak sedikit masalah perdata kemudian menjadi masalah pidana,” jelas Nasir.

Menanggapi itu, Jaksa Agung Prasetyo menyambut baik masukan dari Nasir Djamil. Jaksa Agung Prasetyo meminta kepada Jaksa Muda Pidana Umum (Jampidum) dan Jaksa Muda Pidana Khusus (Jampidsus) agar melakukan pengawasan yang lebih intensif sehingga permasalahan perkara di daerah tidak terjadi.

“Saya meminta kepada Jampidum dan Jampidsus agar melakukan pengawasan yang lebih intens pada Kejaksaan di daerah,” papar Jaksa Agung Prasetyo.

Mendapat respon positif dari Jaksa Agung Prasetyo ini, Nasir Jamil berharap bahwa apa yang disampaikannya bisa ditindaklanjuti secara serius dan berkelanjutan. Selain itu Nasir juga berharap agar masukkannya itu dapat menjadi stimulus yang tepat bagi Kejaksaan agar mampu menjadi institusi penegak hukum yang lebih baik dan mampu dan dapat mewujudkan keadilan di masyarakat luas.

“Saya berharap agar masukan-masukan untuk Kejaksaan tersebut dapat ditindaklanjuti secara berkesinambungan dan bisa menjadi stimulus dalam upaya reformasi birokrasi di Kejaksaan,” papar Nasir.

Saat ini, Kejaksaan Agung memang menjadi sorotan bagi masyarakat luas. Selain karena banyaknya jaksa yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi di beberapa daerah, upaya penuntutan yang menjadi tugasnya dalam kasus penistaan agama juga menjadi alasan Kejaksaan menjadi perhatian publik saat ini. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Nasir Jamil sebagai wakil rakyat kepada Kejaksaan RI adalah langkah yang tepat dalam upaya menyampaikan hal-hal yang menjadi kegundahan masyarakat itu. [pks.id]

sumber : pksmedan.com

Tuesday, December 6, 2016

Islam, Kebhinnekaan, dan NKRI

Islam, Kebhinnekaan, dan NKRI
PKSMEDAN.com - Ketika umat Islam berjuang membela martabat agamanya karena merasa dinodai oleh ucapan Seorang pejabat publik, tiba-tiba ada sebagian kelompok yang justru menstigmanya sebagai sikap anti-kebhinekaan dan anti-NKRI. Ada anggapan bahwa menghormati kebhinekaan semata-mata diartikan sebagai sikap merayakan perbedaan namun kurang mengindahkan hak-hak setiap warga dalam memeluk dan menjalankan ajaran agama dan keyakinannya sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebhinekaan akhir-akhir ini terasa direduksi maknanya menjadi semata-mata melindungi hak-hak minoritas tanpa menghormati hak-hak mayoritas. Klaim-klaim sepihak tentang kebhinekaan adalah cara termudah untuk mengasosiakan diri dengan hal tersebut. Tapi yang sulit adalah membuktikannya pada sikap dan perilaku di kehidupan nyata. Kebhinekaan terawat bukan karena klaim-klaim sepihak tetapi karena adanya sikap jujur, terbuka, tanggungjawab, dan berpihak kepada kebenaran dan rasa keadilan masyarakat.

Adanya pemikiran yang mencoba membenturkan antara Islam, Kebhinekaan dan NKRI adalah pemikiran yang berbahaya dan ahistoris. Islam, Kebhinekaan dan NKRI adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Menjadi seorang muslim yang seutuhnya maka secara aksiomatis ia juga menjadi seorang nasionalis dan pluralis seutuhnya. Jika masih ada entitas di Republik ini yang mengatakan bahwa umat Islam tidak nasionalis, anti-kebhinekaan, maka sesungguhnya mereka telah memunggungi takdir sejarah Republik Indonesia.

Bung Karno pernah berpesan kepada bangsa Indonesia bahwa jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oleh karena itu, jangan pernah melupakan sejarah panjang perjuangan umat Islam dalam memerdekakan dan membangun Republik ini. Janganlah melupakan jasa besar Kiyai Haji Hasyim Asy’ari bersama umat Nahdhiyin yang menyerukan Resolusi Jihad untuk mengobarkan semangat perlawananan pejuang Surabaya dibawah komando jihad Bung Tomo dalam mempertahankan Kota Pahlawan dari gempuran Imperialis.

Sejarah juga telah mencatat bagaimana Ki Bagus Hadi Kusumo sebagai pucuk pimpinan Muhammadiyah bersama tokoh-tokoh umat Islam lainnya telah berbesar hati mengorbankan aspirasi umat Islam dengan merelakan penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta dan menggantinya dengan Sila Pertama Pancasila sebagai sikap penghormatan kepada aspirasi Saudara-saudara sebangsanya dari Indonesia bagian timur.

Kita juga harus ingat bagaimana peran diplomat muslim kita, Haji Agus Salim dan AR Baswedan, yang dengan susah payah bergerilya mencari pengakuan kedaulatan kemerdekaan RI dari dunia Internasional. Dengan mengedepankan semangat ukhuwah Islamiyah, mereka berhasil mengantarkan RI mendapatkan pengakuan kedaulatan pertamanya dari negara-negara Islam seperti Mesir, Lebanon, Suriah, Irak, Arab Saudi dan Yaman. Kiprah diplomasi mereka berhasil menyudutkan Belanda di forum PBB dan mengukuhkan kedaulatan RI di mata dunia.

Bahkan jika merujuk pada konsepsi NKRI itu sendiri, secara legal-konstitusional justru terlahir dari kepeloporan dan perjuangan umat Islam di Parlemen yang saat itu disuarakan oleh Mohamad Natsir. Melalui Mosi Integralnya, Natsir mengusulkan kepada Parlemen RI untuk mengganti konsep Negara Republik Indonesia Serikat (NRIS) menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Insiatif Natsir ini akhirnya disambut baik oleh seluruh kekuatan politik di Parlemen saat itu, sehingga konsep NRIS dibubarkan dan sebagai gantinya Indonesia menjadi NKRI.

Modal Sosial Bangsa

Kita telah memahami bersama bahwa kebhinekaan Indonesia merupakan sebuah keajaiban dunia. Kita semua telah merawatnya dengan susah payah. Maka tak sepatutnya kebhinekaan ini dikoyak-koyak oleh kekerasan verbal yang melukai rasa persatuan bangsa.

Semangat menghormati kebhinekaan dan persatuan bangsa adalah modal sosial bangsa yang wajib kita jaga bersama. Semua tindakan yang menodai kebhinekaan oleh siapa pun, apa pun agamanya, apa pun suku bangsanya, apa pun partai dan posisi jabatannya, maka harus diperlakukan yang sama di depan hukum (equality before the law).
Kita harus jaga dan rawat kebhinekaan dan NKRI yang kita cintai ini agar tetap kokoh dan tergoyahkan. Ada tiga modal sosial bangsa yang bisa menjadi penompang hal tersebut.

Pertama, Sense of Belonging yakni rasa saling memiliki sebagai bangsa. Semua harus merasa memiliki NKRI, jangan ada yang tidak merasa memiliki. Di sisi lain, jangan pernah ada yang mengklaim bahwa ia satu-satunya pewaris sah republik ini.

Bangsa ini lahir atas jerih payah dan pengorbanan berbagai komponen bangsa. Dalam benak kita semua harus tertanam kuat bahwa bangsa ini adalah milik semua anak bangsa: dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bangsa ini bukan hanya milik suku dan agama tertentu, tapi merupakan milik semua suku dan agama yang diakui di Indonesia.

Kebhinekaan tercermin ketika kelompok mayoritas mampu mengayomi minoritas, dan disaat yang sama kelompok minoritas juga bisa memposisikan diri mereka dan menghormati kelompok mayoritas. Rasa saling memiliki di antara sesama anak bangsa akan menumbuhkan sinergi dan harmoni, karena kita percaya bahwa sikap dan tindakan setiap anak bangsa dilandasai oleh rasa saling memiliki atas bangsa ini.

Kedua, Sense of Togetherness yakni rasa kebersamaan sebagai sesama anak bangsa yang sama-sama cinta kepada tanah airnya. Bangsa ini sangat majemuk. Bangsa ini terdiri dari belasan ribu pulau, ratusan bahasa daerah, ribuan suku bangsa, beberapa agama dan kepercayaan. Bahkan bukan hanya majemuk, tapi juga terfragmentasi dan tersegmentasi.

Adalah sebuah Sunnatullah bahwa untuk membangun bangsa ini harus dengan menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling bekerjasama atau gotong royong. Kita tidak bisa membangun Republik ini sendirian hanya melibatkan golongan dan kelompok tertentu saja tanpa bantuan dan kerjasama dengan berbagai elemen bangsa lainnya. Bangsa ini lahir dan bisa tetap tumbuh berkembang hingga saat ini karena rasa kebersamaan yang terus terjalin.

Dan ketiga adalah Trustworthiness yakni rasa saling percaya diantara seluruh komponen bangsa. Pada tingkat gagasan kita harus saling percaya bahwa semua warga Indonesia memiliki niat baik untuk bangsanya dengan caranya masing-masing. Namun, pada tingkat tindakan kita harus membuktikannya dengan melihat sepak terjang dan perilakunya apakah niat baik itu benar-benar ditunjukkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika terbukti ada niat jahat, maka semua wajib mencegah dan menghentikannya.
Saya meyakini ketika ketiga modal sosial bangsa tersebut dijalankan secara konsisten dan konsekwen, InsyAllah bangsa dan negara ini akan semakin maju, kokoh dan bermartabat serta dihormati oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini.




Mohamad Sohibul Iman, Ph.D
Presiden Partai Keadilan Sejahtera

(Dimuat di Harian Republika, Selasa 6 Desember 2016)

sumber : pksmedan.com

Monday, December 5, 2016

Shortfall Penerimaan Perpajakan Berisiko Bagi Keuangan Negara

Shortfall Penerimaan Perpajakan Berisiko Bagi Keuangan Negara
PKSMEDAN.com - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam menilai realisasi penerimaan perpajakan yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan di APBN (shortfall) pada tahun 2016 ini, akan berisiko bagi keuangan negara.

Kondisi tersebut, jelas Ecky, membuat kondisi keuangan menjadi mengkhawatirkan karena realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir tahun dinilai hanya kurang dari 85 persen dari target di APBN.

“Kalau kita lihat perkembangannya, sampai akhir tahun sepertinya realisasinya hanya mencapai kurang 85 persen. Saya kira ini adalah kinerja yang buruk, padahal pemerintah sudah gunakan Pengampunan Pajak (tax amnesty) juga. Tertangkap tanggannya petugas pajak oleh KPK juga memunculkan pertanyaan publik akan efektifitas reformasi pada institusi perpajakan kita,” papar Ecky di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/12).

Sebagaimana diketahui, berdasarkan data realisasi pajak per 31 Oktober 2016, penerimaan perpajakan baru mencapai Rp 986,6 triliun atau 64,1 persen dari target APBN  2016, yaitu sebesar Rp1.539,2 triliun. Realisasi pajak tersebut sedikit lebih baik dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya (yoy) senilai Rp893,9 triliun dari Rp1.489,3 triliun atau sebesar 60 persen.

“Dengan data tersebut kita bisa melihat kenaikan penerimaannya belum signifikan padahal sudah memasukkan hasil tebusan dari Pengampunan Pajak. Jadi efektifitas secara keseluruhan tidak nampak. Secara umum ini mengindikasikan adanya trade-off antara tax amnesty dengan target penerimaan pajak secara regular,” jelas Anggota Komisi XI DPR RI ini.

Ecky menambahkan, jika benar prognosa penerimaan perpajakan tahun 2016 hanya di kisaran 85 persen, hal ini akan mengulang kondisi tahun sebelumnya. Ecky memberikan catatan khusus atas tidak tercapainya target penerimaan perpajakan tahun 2015, yang hanya tercapai sebesar 83,2 persen atau setara dengan Rp1.240 triliun dari target APBNP 2015. Hal ini lebih rendah dari pencapaian penerimaan perpajakan tahun 2014 yang mencapai 92,04 persen, dan 2013 yang mencapai 93,81 persen serta tahun 2012 yang mencapai 94,4 persen.

“Ini harus menjadi pelajaran berharga, dimana pencapaian penerimaan perpajakan masih membutuhkan langkah-langkah terobosan yang kuat. Upaya untuk mencapai target harus dijalankan lebih kredibel karena akan berpengaruh signifikan terhadap komponen-komponen lain dalam APBN, terutama realisasi defisit dan utang, serta beban biaya bunga utang yang akan ditanggung ke depan,” jelas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Barat III yang meliputi Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.

Dampak lain yang signifikan ke depan menurut Ecky adalah risiko pemotongan anggaran akan berulang. Diketahui, sepanjang tahun 2016, pemerintah telah melakukan pemangkasan anggaran dengan total Rp137,6 triliun, yang terdiri dari transfer daerah dan dana desa sebesar Rp72,9 triliun dan anggaran kementerian dan lembaga senilai Rp64,7 triliun.

Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang mendapat pemangkasan anggaran terbesar dengan nilai Rp7,3 triliun. Selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipangkas Rp6,9 triliun dan anggaran Kementerian Pertanian dikurangi Rp5,9 triliun. Sementara itu, Kementerian Kesehatan mendapat jatah pemotongan anggaran sebesar Rp5,5 triliun, Kementerian Perhubungan Rp4,7 triliun, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp3,9 triliun, serta  Kementerian Kelautan dan Perikanan dipotong Rp3 triliun.

“Pemotongan anggaran di tengah tahun anggaran menimbulkan dampak pada koreksi ekonomi dan pelambatan pertumbuhan secara keseluruhan. Karena belanja pemerintah sebagai driver ekonomi lainnya mengalami koreksi signifikan,” jelas Ecky.

Untuk meningkatkan penerimaan perpajakan ke depan, Ecky memandang pemerintah harus bersungguh-sungguh mencari terobosan. Pemerintah perlu secara serius dan tegas dalam menggali sektor-sektor yang masih under-tax.

“Pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan perpajakan pada dasarnya masih jauh dari optimal. Tax ratio yang stagnan dan bahkan menurun beberapa tahun terakhir perlu menjadi perhatian serius,” lanjut Ecky.

Berdasarkan data Direktorat Perpajakan, jumlah wajib pajak yang terdaftar hanya sebesar 30,04 juta (2,4 juta WP Badan, 5,24 juta WP Pribadi Non-karyawan dan 22,4 juta WP Pribadi Karyawan). Padahal, menurut data BPS jumlah pekerja di Indonesia mencapai 93,72 juta, atau artinya hanya 29,4% yang terdaftar sebagai wajib pajak.

“Salah satu kebijakan besar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan perpajakan yang belum diselesaikan pemerintah adalah reformasi perpajakan, yang menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan penerimaan perpajakan secara komprehensif dan berkelanjutan,” tutur alumnus STAN ini.

Pemerintah juga perlu meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menurunkan tingkat tax evasion dan mereduksi praktik transfer pricing khususnya oleh perusahaan asing. Pemerintah juga perlu lebih serius untuk melanjutkan pengusutan penggelapan pajak dari aktivitas 2.000 PMA dengan potensi pajak yang hilang mencapai Rp500 triliun yang sering disampaikan Menteri Keuangan pada berbagai media sebelumnya.

“Hal yang juga penting adalah reformasi Dirjen Pajak dan pemenuhan kebutuhan SDM yang berintegritas tinggi. Tidak boleh lagi ada pengkhianat yang melakukan korupsi dan meruntuhkan kepercayaan publik pada institusi pajak,” tutup Ecky. [pks.id]


sumber : pksmedan.com

PKS : Penegak Hukum Dengarkan Aspirasi Jutaan Masyarakat Aksi Super Damai 212

PKS Minta Penegak Hukum Dengarkan Aspirasi Jutaan Masyarakat Aksi Super Damai 212
PKSMEDAN.com - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mustafa Kamal mengingatkan agar para penegak hukum benar-benar memperhatikan apa yang diaspirasikan oleh lebih dari tiga juta masyarakat dari seluruh nusantara yang tergabung dalam Aksi Super Damai 212. “Tuntutan itu harus didengarkan sungguh-sungguh. Aksi itu pada hakikatnya adalah cerminan kehendak bangsa Indonesia terhadap para penegak hukum agar hukum berpihak pada kebenaran dan rasa keadilan masyarakat.”

Tindak pidana penistaan agama, yakni mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan di muka umum yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia memang telah terjadi berulangkali, dan para penegak hukum dari waktu ke waktu telah memperlihatkan bahwa hukum berpihak pada kebenaran dan rasa keadilan masyarakat luas.

“Dalam kasus-kasus tindak pidana penistaan agama yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya, para Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim selalu menetapkan perintah penahanan terhadap Tersangka dan/atau Terdakwa untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan di Pengadilan. Sehingga tuntutan masyarakat justru selaras dengan praktek-praktek terbaik yang pernah dijalankan oleh para penegak hukum di Indonesia dalam menangani tindak pidana penistaan agama,” ujar Kamal dalam pernyataan resmi DPP PKS.

Oleh karena itu, Kamal juga menyerukan agar para penegak hukum hendaknya bersegera menyambut pandangan dan tuntutan masyarakat  itu dengan langkah yang sigap dan hati yang mantap. Dengan demikian maka kebhinekaan, rasa saling percaya dan rasa keadilan di tengah masyarakat luas dapat dirawat bersama-sama oleh semua pihak, “Kita rawat kebhinekaan dengan tegaknya rasa keadilan!” tutupnya. [pks.id]

sumber : pksmedan.com

Aleg PKS Dapil Sumut 2 Ini Kunjungi dan Santuni Korban Banjir Bandang Tapanuli Tengah

Aleg PKS Dapil Sumut 2 Ini Kunjungi dan Santuni Korban Banjir Bandang Tapanuli Tengah
PKSMEDAN.com - Wakil ketua komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis mengunjungi dan menyantuni korban bencana banjir di Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Rabu ( 30/11).

Dalam kunjungan itu, Iskan mengaku turut prihatin seraya mengajak para korban bencana untuk tetap bersabar, tidak bersedih, dan tetap semangat melanjutkan kehidupan selanjutnya.

“Jangan terlalu bersedih, semoga kita bisa bersabar dan mengambil hikmah dari bencana banjir ini. Bagaimana pun kita selama ini dianugerahi alam yang begitu indah, namun melupakan bahwa di balik keindahan itu, tersimpan bencana besar jika tidak dijaga dengan benar,” tutur Iskan di tengah para korban duka.

Diketahui, pada Sabtu malam (26/11), di Kabupaten Tapanuli Tengah terjadi banjir di sebanyak 4 (empat) titik. Banjir terparah terjadi di Kecamatan Sibabangun karena meluapnya Sungai Hutagurgur yang menghanyutkan 7 unit rumah semi permanen yang dihuni sebanyak 13 kepala keluarga.

Banjir juga terjadi di Kecamatan Sarudik, karena luapan air Sungai Sibuluan di daerah Kelurahan Sibuluan Nalambok, yang mengakibatkan 1 unit rumah semi permanen hancur total diterjang banjir.

Selain Kecamatan Sarudik, di Kecamatan Pandan, banjir meluas di tiga titik, yaitu Kelurahan Sibuluan Nauli, Kelurahan Sibuluan Raya dan Simpang Perdagangan Kelurahan Lubuk Tukko Induk.

Selain itu, di Kecamatan Kolang juga terkena dampak banjir, bahkan banjir hingga mengenai bahu jalan. Hanya saja warga sudah mengungsi terlebih dahulu dan tidak terkendala sama sekali.

Melihat kondisi naas ini, Wakil Rakyat PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II ini juga berharap agar dilakukan normalisasi sungai serta mengalihkan aliran sungai agar tidak melewati perkampungan penduduk.

“Membenahi sungai dengan melakukan pelebaran dan pengalihan aliran sungai bisa menjadi salah satu solusi mengatasi banjir,” jelas Iskan.

Iskan juga mengatakan bahwa DPR bersama BNPB akan terus berupaya menjadi yang terdepan  dalam menangani setiap bencana yang terjadi di Masyarakat,  serta mencari jalan keluar agar bencana tidak terulang kembali,” tambah Iskan.

Dalam kunjungan itu, hadir pula perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sekaligus menyampaikan bantuan kemanusiaan berupa lauk pauk, tambahan gizi, tenda, tikar, serta dana untuk para pengungsi.[pks.id]


sumber : pksmedan.com