Sunday, July 31, 2016

Sinergikan Ilmu Bisnis, Motivasi dan Politik Dalam Kesehariannya

Sinergikan Ilmu Bisnis, Motivasi dan Politik Dalam Kesehariannya
PKSMEDAN.com - Tidak banyak politisi terjun di dunia motivator dan entrepreneur seperti yang dilakoni Abdul Rahim Siregar. Wakil Ketua DPD PKS Kota Medan ini mencoba mensinergikan ilmu bisnis, motivasi, dan politik dalam aktivitasnya.

“Bagi saya leadership (kepemimpinan) itu penting di semua bidang, baik itu bisnis ataupun politik. Karena leadership mampu menggerakkan orang. Di sinilah motivasi mengambil perannya,” kata Abdul Rahim pada KORAN SINDO MEDAN , kemarin.

Selain beraktivitas politik, Rahim, begitu dia biasa dipanggil, lebih banyak menjalankan aktivitas entrepreneur , baik sebagai pengusaha dan motivator. “Kenapa motivator? Karena banyak orang hari ini kekurangan motivasi. Dari sosial media saja bisa kelihatan lebih banyak penggunanya membuat status galau, sedih, atau membuka aib.

Paradigma pesimis itu yang diubah seorang motivator,” katanya. Rahim mengaku terbiasa mengisi pelatihan maupun seminar sejak masa kuliah. Meskipun pada masa sekolah sudah terasah berbicara di depan publik, tapi saat mahasiswa bakat itu terus menguat. Sampai akhirnya dia masuk ke dunia politik dan pernah duduk menjadi Anggota DPRD Kota Medan 2004-2009 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Boleh dibilang aktivitas saat menjadi anggota DPRD dengan sekarang, ada banyak kemiripan. Kalau sebagai anggota dewan, tingkat kerja mengelola kepentingan publik lebih berat dibandingkan mengelola perusahaan. Tapi intinya tetap sama, semuanya terkait dengan pengelolaan kebutuhan terkait orang-orang,” katanya.

Lantas kenapa berpikir menjadi motivator? Menurut Rahim, semua orang butuh motivasi menjadi sosok yang lebih baik. Sebab manusia ini bawaannya selalu ingin yang mudah-mudah. Motivasi berperan menimbulkan kesadaran setiap orang sehingga butuh tantangan menjadi lebih baik. “Karena pelaut yang ulung tidak akan lahir dari lautan tenang.

Artinya, jika kita ingin jadi orang lebih baik, kita harus menerima dan menghadapi tantangan, apa pun itu,” katanya. Rahim yang saat ini juga merupakan Tim Ahli DPRD Sumut 2014-2019 menambahkan, terjun ke dunia bisnis dan motivator merupakan salah satu upayanya mengoptimalisasi kemampuan diri.

Mengelola perusahaan digital printing PT Creative Bah Adzka Grafika yang didirikan sejak 2008, menurutnya menjadi tantangan tersendiri. Dia mengakui, bisnis tersebut dibangun dengan modal sedikit dan patungan dengan sejumlah orang.

“Saat itu saya termotivasi untuk mandiri. Karena ada kesadaran bahwa kita tak selamanya beraktivitas sebagai wakil rakyat. Bisnis yang berjalan di bidang percetakan ini sekarang mendapatkan omzet sekitar Rp1,5 miliar per tahun dengan 11 karyawan,” katanya.

Ditambahkan Rahim, kegiatan politik dan entrepreneur masih bisa berjalan bersamaan. Bahkan, apa yang diperolehnya dalam berbagai kegiatan pelatihan bisnis dan pelatihan motivator bisa disinergikan dengan kegiatan politik. Kata dia, dalam bisnis maupun dunia politik sama saja membutuhkan motivasi.

Karena yang terlibat di dalamnya adalah manusia butuh stimulus agar terus bergerak ke arah lebih baik. “Konsep yang saya buat bagaimana orang itu bergerak dan berubah ke posisi lebih baik. From good to be great . Kemudian bagaimana motivasi itu juga bisa ditularkan di lingkungan dia berada. Baik itu di lingkungan kerja, lingkungan politik, dan lainnya. Dengan begitu, kita pasti muncul sebagai orang yang lebih baik,” kata ayah dengan empat anak ini.[syf]

FAKHRUR ROZI


sumber : pksmedan.com

Friday, July 29, 2016

Tuntaskan Persoalan Vaksin Palsu Hingga ke Ranah Hukum, DPR RI Tetapkan Tim Pengawas

Tuntaskan Persoalan Vaksin Palsu Hingga ke Ranah Hukum, DPR RI Tetapkan Tim Pengawas
PKSMEDAN.com - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Kamis (28/7), menetapkan 25 (dua puluh lima) anggota Tim Pengawas Vaksin Palsu yang berasal dari 10 fraksi secara lintas komisi. Tim yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-34 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015-2016 ini, berfungsi untuk memastikan persoalan vaksin serta obat palsu tidak akan terulang dan dapat diselesaikan dengan baik.

Menanggapi itu, Anggota Komisi IX Ansory Siregar yang didelegasikan oleh Fraksi PKS bersama dengan Adang Sudrajat dalam timwas tersebut, menyampaikan bahwa kerja dari tim ini akan melibatkan seluruh institusi terkait untuk menuntaskan persoalan vaksin palsu hingga ke ranah hukum.

“Fraksi PKS akan mendorong timwas ini agar bekerjasama dengan pihak Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Agar pemerintah bersama dengan DPR dapat menangani persoalan ini dengan baik dan tidak terulang di kemudian hari,” jelas Ansory di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (29/7).

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) ini juga berpendapat kasus vaksin palsu tergolong kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Karena termasuk kejahatan luar biasa, maka pelaku, termasuk rumah sakit beserta para dokter, bidan, serta produsen vaksin palsu, adalah pelaku kejahatan besar.

“Oleh karena, mereka melakukan imunisasi yang palsu kepada bayi. Aturannya bayi menjadi immune terhadap suatu penyakit, ini menjadi tidak, karena sebab vaksin palsu,” tegas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara III ini.

Para pelaku serta pengedar vaksin palsu tersebut, tambah Ansory, jelas melanggar konstitusi, yaitu Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain UUD 1945, para pelaku, baik pengedar atau pengguna, vaksin palsu melanggar UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

“Jadi banyak sekali undang-undang yang dilanggar dari kasus kejahatan luar biasa ini,” tegas Ansory.
Oleh karena itu, Timwas Vaksin Palsu akan memastikan pengawasan mulai dari level hulu hingga hilir, baik dari yang bersifat kebijakan pemerintah maupun himbauan ke masyarakat.

“Harga vaksinnya mahal bukan berarti lebih bagus. Jadi, sekali lagi, masyarakat kita himbau agar banyak cari informasi agar mendapatkan informasi yang akurat soal vaksin palsu ini. Para ibu hendaknya terus berkomunikasi dengan pihak Kementerian Kesehatan, BPOM RI, maupun Komisi IX DPR RI,” tutup Ansory.[syf]


sumber : pksmedan.com

Tanpa Sepengetahuan Fraksi PKS, Posisi Ketua MKD 'Dikudeta'

Tanpa Sepengetahuan Fraksi PKS, Posisi Ketua MKD 'Dikudeta'
PKSMEDAN.com - Tanpa sepengetahuan Fraksi PKS, Ketua MKD yang seharusnya milik Fraksi PKS diambil alih oleh Sufmi Dasco melalui rapat pleno yang disahkan oleh Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, Rabu (27/7).


Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini protes keras atas keputusan ini dan menyebutnya sebagai aksi kudeta yang tidak beretika, menyalahi kesepakatan dan fatsun politik yang telah dibangun di DPR RI.

"Pelantikan saudara Sufmi Dasco dari Gerindra sebagai ketua MKD adalah kudeta atas fatsun dan konvensi yg telah disepakati di DPR. Jelas bahwa ketua MKD adalah hak Fraksi PKS merupakan paket pimpinan yang bersifat tetap yang disahkan sejak awal periode," terang Jazuli di Jakarta, Kamis (28/7).

Jazuli Juwaini menegaskan karena posisi pimpinan adalah paket yang bersifat tetap, maka ketika ada pergantian pimpinan AKD itu sepenuhnya hak fraksi yang bersangkutan.

"Saya heran, selama ini Fraksi PKS tidak pernah mengganggu fraksi-fraksi lain ketika mereka melakukan rotasi kadernya sebagai pimpinan di AKD. Ini karena Frakai PKS sangat menghormati konvensi dan kesepakan yang terjadi di DPR. Kenapa ketika Fraksi PKS merotasi pimpinan MKD kokdiganggu dan disabotase atau kudeta?," kata Jazuli geram.

Apalagi Fraksi PKS telah mengirimkan surat sejak hari Jumat tanggal 22 Juli yang berisi penggantian dan rotasi pimpinan AKD di MKD dan Komisi II, dimana dalam surat tersebut menunjuk Saudara Al-Muzammil Yusuf sebagai Ketua MKD menggantikan Saudara Surahman Hidayat.

"Seharusnya Pimpinan DPR menghormati surat resmi Fraksi PKS dengan menindaklanjutinya, bukan malah melantik ketua MKD baru apalagi Fraksi PKS sama sekali tidak diberitahu dan Saudara Al-muzammil Yusuf sebagai pengganti tidak diundang. Ada apa ini? Apa ini bukan kudeta dan sabotase namanya?," kata Jazuli keras.

Atas tindakan tersebut, Fraksi PKS meminta pimpinan DPR untuk mengembalikan hak Ketua MKD kepada Fraksi PKS karena demikian aturan dan ketentuannya.

"Jika fatsun dan kesepakatan yang dibuat bersama ini dilanggar, apalagi oleh pimpinan DPR sendiri saya sangat menyesalkan. Ingat komposisi pimpinan AKD sudah tetap, jika diserahkan kepada forum pleno AKD maka yang berhak memimpin AKD hanya partai besar seperti PDI Perjuangan dan Golkar saja," terang Jazuli.

Jazuli juga sangat menyayangkan lembaga penjaga etika dewan MKD justru tidak menunjukkan etik dan menghormati fatsun politik di DPR yang dibangun bersama atas keputusan yang cacat fatal ini.

"Maka tegas kami meminta agar pimpinan DPR menganulir keputusan pelantikan Saudara Sufmi Dasco sebagai Ketua MKD dan mengembalikannya kepada Fraksi PKS," pungkas Jazuli.[syf]


sumber : pksmedan.com

RT @berita3jambi: Download Antivirus Smadav Terbaru Gratis 10.9 Final https://t.co/T4FAMwBKEE


from Twitter https://twitter.com/berita3jambi

Twitter

Wednesday, July 27, 2016

Soal Keumatan, Ormas Islam Ikut Bahas RUU Prioritas Prolegnas 2016 Bersama PKS

Soal Keumatan, Ormas Islam Ikut Bahas RUU Prioritas Prolegnas 2016 Bersama PKS
PKSMEDAN.com - Wakil Ketua Bidang Pembinaan Umat DPP PKS Nurhasan Zaidi mengapresiasi keterlibatan ormas-ormas Islam kepada Fraksi PKS DPR RI dalam rangka pembahasan 40 (empat puluh) RUU Prioritas Prolegnas 2016, khususnya yang menyangkut persoalan Keumatan.

Hal itu disampaikan Nurhasan pasca terselenggaranya Diskusi Publik ‘Isu Strategis Keumatan dalam Prolegnas 2016’ yang diselenggarakan oleh Fraksi PKS DPR RI yang mengundang pimpinan ormas-ormas Islam, Rabu (27/7).

“Apresiasi atas kehadiran para ulama dan masyarakat muslim sebagai sebuah sikap positif keberpihakannya terhadap PKS untuk memperjuangkan RUU khususnya yang berkaitan dengan masalah Umat Islam,” jelas Nurhasan.

Anggota Komisi VI DPR RI ini pun juga berharap dengan adanya forum silaturahim ini dapat menjadi wadah perjuangan agar senantiasa terus mengikuti perkembangan terkini, terlebih yang diperjuangkan Fraksi PKS di parlemen. “Sehingga beban umat ini tidak hanya milik PKS semata. Tetapi, juga umat Islam di Indonesia secara keseluruhan,” jelas Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PUI ini.

Oleh karena itu, Nurhasan berharap setelah diselenggarakannya diskusi publik, para ormas Islam yang hadir diharapkan dapat terus menjalin komunikasi dan silaturahim kepada PKS, baik dalam hal-hal yang menyangkut isu-isu tertentu atau yang menyangkut regulasi di ranah parlemen.

“Masalah keumatan yang ada di parlemen, adalah masalah bersama Umat Islam. Fraksi PKS menyadari tidak mungkin memperjuangkan ini sendirian. Oleh karena itu, dukungan, serta doa dari para ulama sekalian sangat kita butuhkan karena kerja-kerja keumatan akan lebih ringan jika ditanggung bersama,” tutup Wakil Sekjend MUI Bidang Ukhuwah ini

Diketahui, para pimpinan Ormas Islam yang hadir di antaranya adalah Fahmi Salim (MIUMI), Mohammad Emmis Anwar (Al-Ittihadiyah), Umsu Husin (PP Al-Irsyad), Aay Muhammad Furkon (Persis), Khairan M Arif (IKADI), Jaffar Shiddiq (FPI), Nazar Haris (PUI), Hadi (BKPRMI), Jamiatul Khair, Asy-Syafi’iyah, PP Salimah, dan Al-Irsyad Al-Islamiyah.[syf]


sumber : pksmedan.com

Reshuffle Kabinet, PKS Minta Pemerintah Fokus Entaskan Kemiskinan

Reshuffle Kabinet, PKS Minta Pemerintah Fokus Entaskan Kemiskinan
PKSMEDAN.com - Menyikapi reshuffle kabinet yang diumumkan Presiden Joko Widodo semalam, Partai Keadilan Sejahtera menitip pesan agar pemerintah menguatkan fokus pada upaya memeratakan pembangunan, mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki ketimpangan ekonomi secara signifikan.

“Hampir dua tahun terakhir ini, strategi pembangunan ekonomi lebih memihak pada kalangan pengusaha (pro-business), tapi kurang memihak kalangan dhuafa (pro-poor). Tidak heran jika indikator kesejahteraan rakyat terus menurun, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi meningkat. Semoga tim ekonomi baru lebih bersikap adil dalam membuat kebijakan, “ kata Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman kepada wartawan di Jakarta, Rabu (27/7).

Secara khusus, Sohibul mengingatkan Presiden Jokowi dan tim ekonominya untuk tidak lagi menambah utang negara serta konsisten memberi suku bunga yang kompetitif bagi usaha kecil dan menengah.

Sohibul berharap anggota tim ekonomi baru yang dikomandani Darmin Nasution bisa memberikan  optimisme bagi perekonomian Indonesia yang dua tahun ini kurang baik kinerjanya, “Ibarat tim bola, sekarang tim ekonominya sudah diisi pemain bintang, tinggal Presiden sebagai pelatihnya apakah mampu secara efektif memimpin dan mengarahkan permainan.”

Sohibul mengajak semua pihak  menghormati keputusan Presiden RI Joko Widodo merombak kabinetnya.

“Kita hormati keputusan Presiden Joko Widodo, karena itu memang hak prerogratif beliau. Kalau dilihat dari beberapa nama yang masuk, reshuffle kali ini lebih fokus pada upaya perbaikan ekonomi yang selama ini memang menjadi sorotan publik. Semoga tim ekonomi yang baru dapat bekerja lebih baik dari sebelumnya,"  tutur Sohibul.[syf]


sumber : pksmedan.com

Tuesday, July 26, 2016

Kader PKS Harus Tingkatkan Kepercayaan Publik, Terutama Anggota Legislatif !

Kader PKS Harus Tingkatkan Kepercayaan Publik, Terutama Anggota Legislatif !
PKSMEDAN.com - Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri menegaskan kepada seluruh kader PKS, terutama Anggota Legislatif, untuk semangat meningkatkan kepercayaan (trust) dari masyarakat untuk partai politik, terutama PKS. Hal ini tidak lepas dari trust masyarakat terhadap politik yang semakin menurun sehingga banyak muncul calon independen.

"Senang maupun tidak senang kondisi masyarakat ini kepercayaan partai politik kepada anggota dewan bukannya semakin meningkat malah semakin menurun," ujarnya saat memberikan pengarahan kepada Anggota Legislatif (Aleg) PKS se-Sumatera Barat di Jakarta, Ahad (24/7/2016).

Salim juga mengimbau kepada seluruh Aleg PKS yang datang untuk terus memperhatikan prioritas dalam menggunakan anggaran negara.

"Bahkan dalam hal-hal tertentu tidak perlu Studi Banding. Kita tinggal lihat di google negara-negara berhasil apa yasudah dipraktikkan saja disini. Saya ingin Aleg PKS terdepan untuk bagaimana menjajak penghematan negara untuk hal yang lebih penting," ucapnya.

Salim juga mengimbau seluruh Aleg PKS untuk menata skala prioritas kegiatan pemerintahan, dan terdepan mengentaskan masalah-masalah sosial.

"Melakukan yang namanya skala prioritas, apa yang didahulukan. Kita hampir mendekati 70 tahun bangsa ini merdeka, tetapi untuk mencapai negeri yang sejahtera masih jauh. Saya berharap anggota dewan kita terdepan menyelesaikan masalah-masalah sosial, kemiskinan dan lain-lain.

Tidak hanya itu, Salim juga mengimbau kepada seluruh Aleg yang memiliki ide brilian untuk kesejahteraan rakyat agar berjuang mewujudkannya.
 
"Tetapi yang saya prihatin juga adalah briokrat kita selalu mengatakan kalau muncul ide-ide baru, dia akan mengatakan anggaran berbasis kinerja, ada anggaran ada programnya. Tidak ada dalam program maka tidak ada anggarannya. Padahal bisa saja dalam perjalanan muncul ide-ide bagus, tapi kenapa harus menunggu 5 tahun? Saya berharap anggota dewan kita (terutama PKS) muncul ide bagus yang brilian, dia duduk dengan pemerintah pusat maupun daerah," ujar Salim.[pks.id]


sumber : pksmedan.com

Luar Biasa ! PKS Pandeglang Respon Cepat Banjir di Carita

Luar Biasa ! PKS Pandeglang Respon Cepat Banjir di Carita
PKSMEDAN.com - Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kabupaten Pandeglang merespon cepat peristiwa bencana banjir bandang di enam desa di Kabupaten Pandeglang pada Senin (26/7) malam.

Ketua DPD PKS Pandeglang, Asep Rafiudin langsung berangkat ke lokasi bersama para relawan bencana PKS membawa bantuan makanan instan dan pakaian layak pakai.

Asep mengatakan, bahwa sejak menerima info banjir bandang sekitar pukul 10 malam dirinya beserta jajaran pengurus PKS Pandeglang langsung menggelar rapat darurat untuk mempersiapkan tim dan bantuan yang akan dikirim ke carita.

“Kita lakukan koordinasi dengan kader-kader kita yang berada di dua kecamatan tersebut, Alhamdulillah malam itu juga kita mendapatkan informasi apa saja yang dibutuhkan oleh para korban bencana tersebut, dan tim relawan langsung bergerak ke Lapangan membawa bantuan yang dibutuhkan,” ungkap Asep.

Menurut informasi dari relawan PKS yang berada di lapangan enam desa dari dua kecamatan yang terkena banjir yaitu, Desa Caringin, Desa Labuan, Desa Teluk, Desa Kalang Anyar, Desa Banjarmasin dan Desa Pejamben.

Hujan deras yang mengguyur semalaman di dua kecamatan tersebut menyebabkan longsornya tanah yang berada di wilayah perbukitan, kemudian diikuti banjir bandang, hujang juga menyebabkan air laut pasang pada Minggu, 24/7 sekitar pukul 21.00 WIB, menyebabkan tergenangnya permukiman penduduk setinggi 50-150 cm oleh banjir dan lumpur.[pks.id]


sumber : pksmedan.com

Hari Aspirasi, Implementasi Visi Pejuang Politik PKS di Parlemen

Hari Aspirasi, Implementasi Visi Pejuang Politik PKS di Parlemen
PKSMEDAN.com - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan Hari Aspirasi adalah bagian dari implementasi dari visi Pejuang Politik yang menjadi landasan bekerja PKS di dalam parlemen. Menurut Jazuli, aktivitas para Kader PKS di Parlemen tidak boleh hanya sebatas Pekerja Politik yang tidak memiliki visi besar tentang Keumatan, Kerakyatan, dan Nasionalisme Indonesia.

“Oleh karena itu, Fraksi PKS DPR RI telah meresmikan Hari Aspirasi pada 17 November 2015 silam, dan telah dikokohkan menjadi agenda kolektif Fraksi PKS di seluruh Indonesia pada Legislator Summit Mei 2016 silam. Itulah visi Pejuang Politik untuk memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai bukti PKS hadir di tengah pergulatan masalah masyarakat,” tegas Jazuli dalam memberikan sambutan peresmian Hari Aspirasi di DPRD DKI Jakarta, Selasa (26/7).

Ditambahkan Jazuli, ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan Hari Aspirasi untuk lebih responsif memperjuangkan kepentingan rakyat. Pertama, dari sisi penerimaan dan penyerapan aspirasi; kedua, dari sisi isi (content) aspirasi untuk disampaikan kepada pihak yang berwenang; ketiga, tindak lanjut pengawalan aspirasi tersebut, baik dikemas dari sisi media maupun advokasi di pihak yang berwenang.

“Alhamdulillah. Dari aspirasi yang masuk ke Fraksi PKS, banyak mendapat respon positif. Pernah kami perjuangkan aspirasi masyarakat Nias yang sering byar-pet soal listrik. Saat itu juga, kami langsung telpon Kepala PLN Wilayah Sumatera Utara, dan besoknya, alhamdulillah, langsung kembali menyala. Ini membuktikan bahwa PKS responsif menangani persoalan masyarakat tanpa memandang suku, agama, dan ras,” tegas Wakil Rakyat DPR RI 3 Periode ini.

Diketahui, peresmian Hari Aspirasi ini juga dihadiri oleh Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi, Wakil Ketua DPR RI Triwisaksana, dan seluruh pengurus DPC PKS se-DKI Jakarta.

“Oleh karena itu, saya punya keyakinan partai pemenang pemilu nantinya adalah partai yang selalu hadir di tengah masyarakat. Dan dengan Hari Aspirasi ini, kita berharap masyarakat akan terbuka hatinya bahwa PKS adalah satu-satunya partai yang serius memperjuangkan kepentingan publik,” tegas Jazuli.[syf]


sumber : pksmedan.com

Monday, July 25, 2016

Dugaan Keterlibatan Polisi di Pilkada Kabupaten Muna, Komisi III Akan Panggil Irwasum

Dugaan Keterlibatan Polisi di Pilkada Kabupaten Muna, Komisi III Akan Panggil Irwasum
PKSMEDAN.com - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil, Senin (25/7) menerima aduan dari Tim Sukses (timses) beserta Pasangan Calon Bupati Muna nomor urut 3, LM Baharuddin – La Pili, di Ruang Kerja, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Aduan tersebut terkait adanya keterlibatan oknum kepolisian dalam  Pemungutan Suara Ulang (PSU) jilid satu pada 22 Maret 2016 atas perintah dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang berada di 3 TPS, yaitu TPS Desa Marobo, TPS Kelurahan Raha 1, dan TPS Kelurahan Wamponiki.

“Saya menyesalkan ada oknum kepolisian di Kabupaten Muna tidak berpihak pada kepentingan demokrasi. Padahal, pasca reformasi pemisahan polisi dari militer bisa mengawal proses demokratisasi yang ada di Indonesia. Tapi, kenyataannya, justru sebaliknya saat saya melihat rekaman yang disampaikan perwakilan masyarakat Muna, itu menunjukkan aparat polisi sangat arogan, tidak professional, dan cenderung kasar terhadap warga setempat,” jelas Nasir Djamil.

Diketahui, Pilkada Kabupaten Muna pada 9 Desember 2015 silam, hingga kini masih belum menentukan kepala dan wakil kepada daerah terpilih untuk segera dilantik. Hal itu dikarenakan terjadi selisih 33 (tiga puluh tiga) suara saat pemungutan suara, antara Paslon nomor urut 3 Baharuddin dan La Pilli (47.467 suara) dengan Paslon nomor urut 1 Rusman Embar dan Abdul Malik Ditu (47.434 suara). Sehingga, hal ini membuat timses Paslon nomor urut 1 mengajukan gugatan ke MK.

“Namun, hasil dari pelaksanaan PSU di 3 TPS atas perintah MK ini, terdapat lima pelanggaran, yaitu adanya pemilih ganda di 2 TPS sebanyak 6 orang pemilih, pemilih dari luar wilayah di 2 TPS PSU sebanyak 17 orang pemilih, keterlibatan oknum aparat kepolisian, money politic yang massif di TPS PSU 1 Desa Marobo, dan adanya intimidasi terhadap timses paslon nomor urut 3 oleh timses paslon nomor urut 1,” jelas La Pilli kepada Nasir Djamil.

Oleh karena adanya pelanggaran di dua TPS tersebut, MK memutuskan untuk melakukan PSU kembali (jilid dua), yaitu di TPS 4 Kelurahan Raha 1 dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki pada 19 Juni 2016. Hasilnya, di TPS 4 Kelurahan Raha 1 Paslon Nomor Urut 3 kalah 3 suara dari Paslon Nomor Urut 1, sedangkan di TPS 4 Kelurahan Wamponiki Paslon Nomor Urut 3 kalah 23 suara dari Paslon Nomor Urut 1.

“Kita tidak mempersoalkan kalah atau tidaknya, tapi kita melihat fakta ternyata pada PSU jilid dua lebih banyak pelanggaran yang terjadi. Ditambah lagi adanya keberpihakan kepolisian kepada salah satu paslon. Sehingga, kami di sini mencari keadilan, dimana terjadi rekayasa dari pihak yang kalah pada pilkada 9 Desember. Artinya, ini adalah preseden buruk bagi demokrasi ke depan. Mudah-mudahan pada putusan MK pada PSU jilid kedua ini dikembalikan pada hasil Pilkada 9 Desember lalu karena yang paling sedikit pelanggaran,” jelas  La Pilli.

Menanggapi ini, Nasir Djamil memastikan akan memanggil Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Polri untuk mengusut dugaan keterlibatan di Pilkada Kabupaten Muna ini. Oleh karena ada indikasi kuat oknum tersebut berpihak pada satu pasangan calon.

“Tentu dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri, saya pribadi akan menyampaikan hal ini agar peristiwa ini tidak ulang di kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Karena di tahun 2017 ini kita akan menghadapi banyak pemilihan kepala daerah,” jelas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Aceh ini.[pks.id]


sumber : pksmedan.com

Saturday, July 23, 2016

Hari Anak Nasional, Waspadai Pengebirian Masa Depan Anak Bangsa

Hari Anak Nasional, Waspadai Pengebirian Masa Depan Anak Bangsa
PKSMEDAN.com - Dalam rangka memaknai momen Hari Anak Indonesia, Anggota Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa mengingatkan pemerintah bahwa ada hal yang sangat urgen di luar masalah kebiri bagi pelaku kejahatan, yaitu kebiri masa depan anak bangsa yang tengah terjadi secara intens di negeri ini.

Menurut Ledia, saat ini anak Indonesia tengah dihantui situasi pengebirian masa depan dari berbagai sudut yang kian meningkat. Misalnya, penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, kekerasan pada anak, kejahatan seksual, paparan pornografi semakin mudah ditemui, minimnya keteladanan, hingga kian lemahnya hubungan sosial yang positif baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan keseharian.

“Bahkan, modal sosial kesalehan anak-anak kita yang bisa menempanya menjadi generasi penerus yang berbudi luhur, kini semakin tergerus,” jelas Ledia di Jakarta, Sabtu (23/7).

Di sisi lain, Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, hingga kini masih belum mendapat kepastian akan disahkan menjadi Undang-undang. Beberapa pihak memilih untuk merevisi undang-undang perlindungan anak secara lebih komprehensif ketimbang sekedar meresmikan perppu yang lebih dikenal sebagai perppu kebiri itu sebagai Undang-undang.

“Pada dasarnya semua memiliki argumen untuk melindungi anak Indonesia. Hanya tinggal dikaji mana yang bisa memberikan perlindungan maksimal bagi anak Indonesia,” kata Alumnus Master Psikologi Terapan Universitas Indonesia ini.

Karena itu, Ledia berharap ada kebjakan yang bisa diambil pemerintah bersama pihak legislatif  yang secara lebih sistematis, simultan dan komprehensif bisa memberikan perlindungan kepada anak Indonesia.

Ledia menguraikan beberapa peraturan perundangan terkait perlindungan anak misalnya belum memasukkan konteks pengasuhan dan ketahanan keluarga yang bisa menjadi pondasi penguatan modal sosial dan modal kesalehan kepribadian anak.

Kebijakan ramah anak juga belum menjadi bagian dari  indikator pembangunan, sementara konsep kota/kabupaten layak anak masih menggunakan ukuran kuantitatif data,” jelas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Kota Bandung dan Kota Cimahi ini.

Ledia yakin kesadaran untuk menjadikan kebijakan ramah anak sebagai salah satu indikator pembangunan ini dapat meminimalisir pelanggaran hak anak, sementara penegakan hukum yang jelas dan tegas dapat meminimalisir terjadinya kekerasan atau kejahatan pada anak.

“Kalau berorientasi pada yang terbaik bagi anak, kita tak akan mentolerir lagi misalnya, lagu-lagu, iklan, sinetron, film, game, situs, aplikasi, bacaan, komunitas yang mengajarkan pelecehan pada teman, guru dan orangtua, atau yang mengajarkan mudahnya mengumbar amarah, hasad, hasut, iri dan dengki, apalagi yang sampai berisi nilai-nilai kekerasan, porno dan kebebasan yang melanggar norma masyarakat dan nilai agama,” tegas Ledia.

Maka pekerjaan  besar ini, kata Ledia, harus benar-benar menjadi perhatian bersama pemerintah, anggota dewan dan masyarakat untuk mewujudkannya.[syf]


sumber : pksmedan.com

Friday, July 22, 2016

Tak Dapat Adipura, PKS Minta Walikota Medan Evaluasi Dinas Terkait

Tak Dapat Adipura, PKS Minta Walikota Medan Evaluasi Dinas Terkait
PKSMEDAN.com - Setelah tahun kemarin, tahun ini Kota Medan kembali gagal memboyong penghargaan Adipura. Berarti Walikota Medan gagal membuktikan Kota Medan sebagai kota yang kebersihan dan  pengelolaan lingkungannya tertata secara baik. 

"Ini harusnya menjadi bahan evaluasi Walikota Medan terhadap dinas-dinas terkait termasuk Dinas Kebersihan. Kalau memang tidak mampu kepala dinasnya dicarilah orang yang mampu," ujar Ketua DPD PKS Medan Salman Alfarisi, kepada beritasumut.com, Jumat (22/07/2016).

Dikatakan Salman, kegagalan meraih Adipura selama dua tahun berturut-turut membuktikan lemahnya kinerja SKPD terkait. Oleh karenanya perlu adanya gebrakan yang dilakukan Pemko Medan selain mengevaluasi SKPD terkait juga mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan lingkungan.

Masih menurut Salman, melihat kondisi yang ada dirinya tidak terlalu heran kalau penghargaan tertinggi dari Kementerian Lingkungan Hidup itu tidak singgah di Kota Medan. Selain masih berkutit dengan persoalan sampah, Kota Medan juga belum dapat menyelesaikan persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL).

"Kita lihatlah masih banyak persoalan-persoalan lingkungan hidup. Persoalan sampah dan juga PKL yang belum terselesaikan. Masih semrawut. Dari situ saja sudah membuktikan Pemko Medan memang tidak layaklah mendapat adipura," pungkasnya.

Sekedar informasi tahun ini Kota Medan harus gigit jari dan hanya bisa menyaksikan lima Kota di Sumut meraih penghargaan Adipura. Kelima Kota itu yakni Kota Tanjung Balai, Kota Lubuk Pakam, Kota Siantar, Kota Stabat dan Kota Tebing Tinggi.

Penghargaan ini diserahkan Wapres Jusuf Kalla pada puncak Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tanggal hari ini di Istana Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.[syf]


Sumber : beritasumut.com


sumber : pksmedan.com

Politisi PKS Ini Desak Pemerintah Antisipasi Tingginya Kebutuhan Sapi dan Kambing Jelang Idul Adha

Politisi PKS Ini Desak Pemerintah Antisipasi Tingginya Kebutuhan Sapi dan Kambing Jelang Idul Adha
PKSMEDAN.com - Anggota Komisi IV DPR RI Akmal Pasluddin mendesak pemerintah untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan sapi dan kambing menjelang Hari Raya Idul Adha. Sebab, momen Idul Adha dapat menjadi pembuktian pemerintah kepada masyarakat untuk mendapatkan dua hewan ternak tersebut dengan harga terjangkau. Kemudahan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sapi dan kambing untuk dijadikan qurban, diharapkan dapat sedikit memberi kepuasan kepada kinerja pemerintah.

“Saya sudah memperhatikan, truk-truk pengangkut sapi sudah bergerak dari daerah sentra sapi menuju kota-kota besar terutama Jakarta dan sekitarnya. Namun, untuk pengangkutan antar pulau melalui kapal laut kami belum sempat cek dan akan terus akan kami pantau sebagai pengawasan”, jelas Akmal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/7).

Diketahui, belum berhasilnya pemerintah dalam mengelola sebaran daging sapi sesuai kebutuhan pada tiap wilayah di Indonesia, memicu gejolak harga daging yang tinggi pada daerah-daerah tertentu terutama Jabotabek.

Akmal menjelaskan kekurangan stok pada daerah padat permintaan, membuat gejolak harga yang berpengaruh pada keresahan secara nasional. “Situasi buruknya manejemen logistik daging telah banyak dimanfaatkan beberapa importir untuk mengklaim bahwa kebutuhan daging dalam negeri kurang sehingga diperlukan impor daging sapi dari luar negeri” ujar Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II ini.

Terkait dengan kebutuhan akan daging kambing, Akmal sangat yakin bahwa pemenuhan kebutuhannya dapat dengan mudah dipenuhi. Namun, tegas Akmal, pemerintah masih harus tetap waspada terhadap segala kemungkinan terutama pada penyakit yang berbahaya yang dapat mengenai kambing-kambing hidup.

Keyakinan Akmal pada pemenuhan kebutuhan kambing sangat berdasar, karena sentra kambing banyak terdapat di Jawa Barat yang mampu memenuhi kebutuhan di tiga provinsi sekaligus yakni Jawa Barat, Banten dan Jakarta. 

Karena dari jumlah populasi kambing atau domba di Jawa Barat, sebesar 10,6 juta ekor di Jawa Barat, hanya terserap 600 ribu hingga 1 juta ekor saja per tahun. Sedangkan untuk sapi hidup, Akmal memperkirakan, kebutuhan sapi lokal hidup pada saat Iedul Adha dapat mencapai 200 ribu ekor hanya untuk kebutuhan Jabotabek.

“Saya berharap, pemerintah menyediakan kebutuhan sapi dan kambing hidup untuk kebutuhan qurban Idul Adha berasal dari peternak lokal. Tinggal masalah memperbaiki manajemen stok dengan distribusi yang baik didukung semua elemen pemerintah dan aparat. Dengan terserapnya sapi lokal untuk qurban, mudah-mudahan para peternak dapat menerima hasil yang layak atas kerja mereka memelihara sapi dan kambing”, pungkas Akmal Pasluddin.[syf]


sumber : pksmedan.com

Thursday, July 21, 2016

PKS Medan Maimun !! Silaturrahim Itu Kunci Kemenangan Dakwah

PKS Medan Maimun !! Silaturrahim Itu Kunci Kemenangan Dakwah
Saat Silaturrahim di kediaman Bpk.H.Husna Harahap (posisi ditengah memakai peci dan berkaca mata)
PKSMEDAN.com - Moment bulan syawal kali ini dimanfaatkkan oleh kader-kader PKS Medan Maimun untuk memperbanyak silaturrahim ke tokoh-tokoh masyarakat, Silaturrahim itu adalah kunci kemenangan partai dakwah ini, ini adalah langkah efektif untuk menjalain hubungan baik dengan para tokoh skaligus meminta masukan dari mereka atas kinerja PKS sampai saat ini, begitu kata Isharianto Sinambela selaku ketua PKS Medan Maimun.

“Kata nabi, kalau umur kita mau panjang, rezeki kita mau bertambah, harus banyak silaturahim. Termasuk kalau PKS mau sukses dan menang dalam kancah pepolitikan kuncinya ada di silaturahim,” begitu kata Tokoh Besar masyarakat Medan Maimun Bapak H.Drs.Husna Harahap ketika kunjungan silaturrahim kader-kader PKS Medan Maimun ke rumah beliau tepatnya di Jl.Mantri Sebelum Simp.Waspada Medan.

Sebelumnya PKS Medan Maimun juga telah melakukan kujungan silaturrahim ke beberapa tokoh, baik tokoh ulama seperti Ust.Burhanuddin Noor Lc unsur MUI Medan Maimun,Tokoh Medis (Kesehatan) Prof.DR.dr. Rahman Saragih Sp.THT dan beberapa tokoh BKM (Badan Kenaziran Mesjid) yang ada di Medan Maimun.

PKS Medan Maimun !! Silaturrahim Itu Kunci Kemenangan Dakwah
dikediaman Bpk.Prof.DR.dr.Rahman Saragih Sp.THT
Ini Adalah tradisi PKS sejak dulu, saya apresiasi PKS karena tradisi sliaturrahim dari dulu sampai detik ini terus dan masih di jalankan terlebih saat-saat moment Lebaran seperti ini, tambah tokoh yang juga profesinya sebagai pengusaha ini, saya juga salut kepada kalian ternyata kalian tidak lupa kepada saya, juga kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Medan Maimun, terlebih lagi akan sepak terjang dan kegiatan-kegiatan sosial yang terus kalian lakukan di masyarakat, meskipun terpaan cobaan serta ujian bertubi-tubi menghantam tubuh kalian, namun kalian tetap dan terus bekerja, saya lihat itu meski tidak langsung, contohnya ketika banjir PKS ada bagi-bagi nasi, buat sembako murah, layanan pemeriksaan kesehatan gratis, senam massal, trus pengasapan Fogging, kegiatan-kegiatan keagamaan dan yang lebih membuat saya terharu, kalian juga libatkan istri dan anak-anak kalian ketika mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut dimasyarakat, meskipun terkadang berboncengan satu kereta sampai 5 orang..Subhanallah

Sampai detik ini hati dan jiwa saya masih menanamkan simpatik kepada partai ini. Namun menurut saya ada sedikit masukan untuk kalian agar partai ini “BACK TO BASIC “kembali kepada awalnya pertama kalian berdiri, jangan sampai ada sikut-menyikut diantara kader-kader partai dakwah ini hanya gara-gara jabatan yang tak seberapa itu.

Turut Hadir Juga pada saat itu Pak Ali Umar unsur kelurahan kepling kampung aur, Bapak Ridwan S.Ag selaku Ketua PKPD SUMUT (Persatuan Keluarga Padang Pariaman) yang juga pensiunan dari Kantor Kemendepag serta Bapak Baharuddin Kilus tokoh yang di tuakan di Tec.Medan Maimun, ketiganya berpesan agar PKS mampu berbuat yang lebih baik, memberikan pelayanan yang menyentuh seluruh lapisas masyarakat, karena hari ini masyarakat kita sudah megalami krisis kepercayaan kepada Parpol, mereka menganggap partai itu sama semuanya, nach oleh karena itu PKS harus mampu mencari Ramuan-ramuan atau cara-cara untuk menarik simpatik serta kepercayaan masyarakat kembali. Kaliankan Partai Dakwah saya yakin itu, ucap Bapak yang hampir memasuki 70 tahun usianya sekarang.

Sebelum kembali kerumah masing-masing Isharianto Sinambela selaku ketua PKS Medan Maimun mengucapkan Terima Kasih Atas segala Nasehat, saran serta masukan untuk kami, untuk partai kami, semoga kedepan kami mampu bekerja lebih baik lagi mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat Medan Maimun Khususnya.

Kami juga mohon daoanya agar kami mampu menjalankan amanah yang tidak ringan ini, karena kalau kita melihat realita hari ini begitu miris kita melihatnya dimana telah terjadi dekadensi moral anak bangsa, matinya respon sosial di tengah-tengah masyarakat kita, sifat-sifat religi yang smakin hari smakin kendor, belum lagi dengan masalah narkobanya, kami berharap kita seluruh element anak bangsa mampu saling bersinergi untuk membangun itu semua, terlebih di kecamatan yang sama-sama kita cintai ini, imbuh ayah yang memilik anak 3 ini..Dan semoga pertemuan silaturrahim ini membawa berkah buat kita semua.  (kokopksmedan)


Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:
خَيْرُ الناسِ أَنْفَعُهُمْ لِلناسِ
Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia” (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam Shahihul Jami’ no:3289).





sumber : pksmedan.com

Merugikan Peternakan Rakyat, Fraksi PKS Minta Setop Impor Jeroan Sapi

Merugikan Peternakan Rakyat, Fraksi PKS Minta Setop Impor Jeroan Sapi
PKSMEDAN.com - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Hermanto meminta pemerintah untuk menyetop impor jeroan sapi dari luar negeri. Sebab, Hermanto menilai kebijakan ini sebagai langkah mundur pemerintah di sektor pertanian dan perdagangan.

“Impor Jeroan itu merugikan peternakan rakyat, berdampak negatif terhadap kesehatan serta dapat merendahkan martabat bangsa karena pada kenyataannya jeroan sapi di luar negeri dikonsumsi sebagai pakan ternak dan hewan peliharaan,” ujar Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/7).

Prinsipnya, Fraksi PKS setuju dengan rencana pemerintah untuk menurunkan harga daging sapi hingga mencapai Rp. 80.000 per kilogram. Namun, bukan dengan cara mengimpor jeroan yang diharapkan menjadi substitusi bagi masyarakat menengah ke bawah yang tidak dapat membeli daging sapi.

“Artinya masyarakat digiring untuk mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Tentu ini cara berfikir jangka pendek dan bukan terobosan kebijakan yang diharapkan untuk mengatasi gejolak kenaikan harga daging sapi,” jelas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I ini.

Oleh karena itu, Fraksi PKS menawarkan solusi untuk mengatasi fenomena kenaikan harga daging sapi yang terus merangkak naik. Yaitu, dengan mendorong pemerintah untuk melanjutkan program swasembada daging sapi, pengembangan peternakan rakyat, dan memperbaiki sisi permintaan (demand) dari masyarakat.

“Kebijakan yang digulirkan harus kompehensif, yaitu tidak hanya sisi supply-nya saja yang dibenahi, tapi demand-nya juga perlu diperhatikan. Misalnya, adanya beragam substitusi daging sapi yang sehat dan bergizi, seperti daging ayam, telur atau komoditas lainnya. Atau program diversifikasi melalui swasembada protein karena sumber protein bukan hanya dari daging sapi tetapi juga bisa dari ikan atau lainnya,” ujar Hermanto.

Dalam hal perbaikan dari sisi demand, Fraksi PKS mengambil contoh perilaku konsumen, misalnya, saat datangnya bulan Ramadan. Seharusnya terjadi penurunan konsumsi karena puasa, namun demand daging malah meningkat.

“Kementerian Pertanian dapat bekerjasama dengan MUI misalnya, untuk menyadarkan masyarakat dalam menghadapi datangnya bulan Ramadhan, sehingga sisi demand (permintaan) akan daging sapi juga menjadi lebih baik,” tutup Hermanto.[pks.id]


sumber : pksmedan.com

Ketua Majelis Syuro : Kader PKS Teruslah Berkhidmat Untuk Rakyat

Ketua Majelis Syuro : Kader PKS Teruslah Berkhidmat Untuk Rakyat
PKSMEDAN.com - Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufrie mengingatkan kembali kepada para kader PKS untuk terus berkhidmat untuk rakyat, mengingat banyak kewajiban dan tugas-tugas pengabdian yang masih belum selesai.

"Sekali lagi, PR (pekerjaan rumah, red) kita sungguh banyak, waktu yang kita miliki lebih sedikit dari kewajiban yang harus kita tunaikan. Namun, generasi awal melakukan sesuatu yang luar biasa, hingga kita rasakan hari ini, dalam waktu yang singkat," ujarnya dalam taujih Halal Bihalal 'Silaturahim Syawal' di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang no 82, Jakarta Selatan, Kamis (21/7/2016).

Selain itu, Salim juga menjelaskan agar sebagai sebuah partai politik yang memiliki satu visi, kader PKS perlu memikirkan warisan-warisan untuk generasi penerus.

"Semangat ukhuwah (persaudaraan, red), semangat pengorbanan, mari kita siapkan agar bisa diwariskan untuk generasi setelah kita. Maka lakukan kerja-kerja untuk kita dan generasi selanjutnya," terang Salim.

Namun, pria yang akrab disapa Habib Salim ini juga mengingatkan kepada seluruh kader yang hadir agar jangan merasa sudah merasa sudah sukses dengan kerja-kerja dakwah yang telah dilakukan.

"Saya yakin dengan kebersamaan, keikhlasan untuk berkhidmat dari hati yang paling dalam, Allah akan mewujudkan hal-hal yang kita sendiri tidak menyangka. Yang bahaya kita menyangka kita sukses tp malah sebenarnya yang muncul adalah kegagalan," tegasnya kepada seluruh kader.

Salim juga mengimbau kepada seluruh kader untuk memperbanyak rasa syukur kepada Allah bila semangat berkhidmat untuk rakyat masih ada pada diri masing-masing.
 
"Kita hanya bisa bersandar pada Zat Yang Maha Kuat dan Maha Agung. Kita punya semangat yang satu, tujuan dan cita-cita yang satu. Semua kita lakukan dengan berkorban. Perbanyaklah syukur bila (rasa, red) itu ada pada diri kita," pungkasnya.[pks.id]


sumber : pksmedan.com

Penuh Semangat Persaudaraan, Pimpinan PKS Hadiri Halal Bihalal Bersama Ribuan Kader

Penuh Semangat Persaudaraan, Pimpinan PKS Hadiri Halal Bihalal Bersama Ribuan Kader
PKSMEDAN.com - Ribuan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghadiri halal bihalal yang digelar DPP PKS. Sejumlah kepala daerah yang berasal dari PKS ikut hadir dalam acara tersebut.

Acara halal bihalal berlangsung di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (21/7/2016). Halal bihalal yang digelar terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama berlangsung pagi, halal bihalal Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS dengan seluruh pengurus pusat PKS di Dewan Pengurus Pusat (DPP), Majelis Pertimbangan Partai (MPP), Dewan Syariah Pusat (DSP) dan ketua-ketua DPW se Indonesia.

Sementara bagian kedua yang berlangsung pukul 13.30 WIB, halal bihalal DPTP PKS dengan DPTW se Indonesia, DPC dan DPRa se-DKI Jakarta.

DPTP PKS terdiri dari Ketua Majelis Syuro, Wakil Ketua Majelis Syuro, Presiden PKS, Ketua MPP, Ketua DSP, Sekjen DPP dan Bendahara DPP.

Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al Jufrie dalam taujih (nasihat, red) singkatnya berharap Allah SWT melimpahkan rahmat dan keberkahan agar kader-kader PKS dapat terus mewujudkan cita-cita partai untuk berkhidmat kepada rakyat.

"Pertemuan kita pada hari ini, semoga membawa keberkahan dari Allah. Bertemu dengan para saudara kita yang tersebar di seluruh titik di negeri ini, akan jadi kekuatan yang mampu mewujudkan cita-cita kita. Tetap yang paling penting yang membuat kita bisa kuat, saling mencintai, saling berkurban, saling bersaudara adalah karena Allah yang memberikan. Sungguh beruntung mereka-mereka yang mencintai Allah dan Rasul," tuturnya.

Halal bihalal berlangsung hangat dan penuh semangat persaudaraan. Setelah mendengar taujih singkat Ketua Majelis Syuro, para peserta saling bersalaman dan memaafkan.

Tampak hadir Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Wakil Ketua MS yang juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Ketua DSP Surahman Hidayat, Ketua MPP Suharna Suryapranata, Sekjen Mustafa Kamal, dan Bendahara DPP Mahfudz Abdurrahman.

Selain itu, tampak juga beberapa kepala daerah dari PKS seperti Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, dan Wakil Walikota Bekasi Ahmad Syaikhu, serta senumlah anggota FPKS DPR RI.

Dalam acara tersebut juga diumumkan pemenang lomba selfie Posko Mudik dilanjutkan dengan penyerahan hadiah secara simbolik.[pks.id]


sumber : pksmedan.com

Wednesday, July 20, 2016

Ini Tiga Pesan PKS Untuk Kepala BNPT Yang Baru

Ini Tiga Pesan PKS Untuk Kepala BNPT Yang Baru
PKSMEDAN.com - Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP PKS Almuzzammil Yusuf mengucapkan selamat kepada Komjen Suhardi Alius yang telah dilantik menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Selain itu, ia menyampaikan tiga pesan kepada mantan Kabareskrim tersebut.

“Selamat kepada Pak Suhardi sebagai Kepala BNPT baru. Kami mendoakan semoga Bapak dapat menjaga kepercayaan Presiden dan rakyat Indonesia untuk memberantas tindak pidana terorisme, ” ujar Muzzammil di Jakarta, Kamis (21/7).

Muzzammil menegaskan PKS mendukung pemberantasan terorisme di Indonesia yang dipimpin oleh BNPT.

“PKS mendukung penanggulangan terorisme yang menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan tidak melanggar konstitusi serta hak asasi manusia,“ tegasnya

Untuk itu Muzzammil berpesan pemberantasan terorisme dilakukan dengan pendekatan humanis dan tidak ada lagi kasus salah tangkap dan salah tembak dalam pemberantasan terorisme.

“Pesan pertama, kami berharap dibawah kepemimpinan beliau tidak ada lagi kasus salah tangkap dan salah tembak yang mengakibatkan adanya korban nyawa dan luka-luka. Karena tindakan itu malah kontrapoduktif dan memicu kemarahan masyarakat,” terangnya

Kedua, Muzzammil berpesan agar tidak terulang kembali pemblokiran terhadap beberapa situs dakwah yang diajukan BNPT ke Kemenkominfo tanpa konfirmasi dan klarifikasi pemilik website dan tokoh agama.

“Pemblokiran situs yang dianggap menyebarkan paham radikal tanpa konfirmasi dan klarifikasi jelas merupakan tindakan sewenang-wenang. Perlu lebih hati-hati. Undang para ahli, tokoh agama, ormas Islam dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memastikan apakah kontennya memang bertentangan dengan ajaran Islam,” paparnya.

Ketiga, menurut Muzzammil, pemberantasan terorisme harus independen dan menjaga harkat dan merabat bangsa dan negara Indonesia.
 
“Tidak boleh pemberantasan kasus terorisme karena adanya pesanan atau tekanan asing atau siapapun. BNPT harus memberikan rasa aman kepada masyarakat dan menjaga marwah bangsa dan negara Indonesia.” tegasnya.[psk.id]


sumber : pksmedan.com

Jangan Asal Masuk, Pekerja Asing Harus Terdata dan Berizin

Jangan Asal Masuk, Pekerja Asing Harus Terdata dan Berizin
PKSMEDAN.com - Wakil Ketua BKSAP DPR RI Rofi Munawar berpendapat bahwa masuknya pekerja asing ilegal ke Indonesia dapat dicegah dengan penguatan sistem dan penegakan hukum. Oleh karena itu, Rofi menilai para pekerja asing yang berada di Indonesia harus terdata dan memiliki izin.

Sebab, dengan wilayah Indonesia yang luas dan terbukanya investasi asing di berbagai bidang, maka sudah seharusnya pemerintah memperhatikan pekerja asing ilegal dengan serius.

“Keberadaan pekerja asing memang tidak bisa terhindarkan seiring dengan masuknya investasi asing di Indonesia, namun keberadaan mereka tentu harus terdata, sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan. Jika hanya pekerja kasar (unskilled workers) dan tak terdidik, pada akhirnya tentu akan menimbulkan permasalahan sosial dan ekonomi,” jelas Rofi Munawar di Gedung DPR RI, Rabu (20/7).

Rofi menegaskan pemerintah sudah seharusnya memberikan perhatian lebih terhadap pekerja dalam negeri dalam menerima segala jenis Investasi Asing Langsung (foreign direct investment) yang hadir di Indonesia. Jangan hanya berpikir investasi dan menarik dana, namun justru menafikan sumber daya manusia (sdm) dalam negeri.

Di sisi lain, Rofi juga menyesalkan atas berbagai kebijakan pemerintah yang permisif terhadap pekerja asing. Misalnya, adanya peraturan tidak harus menguasai bahasa Indonesia, pembebasan visa terhadap negara-negara yang tidak potensial dan tidak menganut asas resiprokal.

“Bisa dipahami kegelisahan publik terhadap keberadaan pekerja asing, mengingat di saat yang bersamaan tingkat pengangguran cenderung meningkat dan kondisi ekonomi mengalami pelambatan,” ucap Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII ini.

Rofi menjelaskan adanya pekerja asing timbul akibat dari model bisnis yang mengikat, dengan mensyaratkan seluruh material maupun pekerja proyek tersebut berasal dari negara mereka. Namun demikian, seringkali, dalam perkembangannya, terbuka kemungkinan penggunaan pekerja asing ilegal untuk menekan biaya operasional. Ironisnya, secara faktual selama ini pergerakan para pekerja asing tidak mampu termonitor dengan baik oleh pemerintah karena lemahnya sistem dan kurang tegasnya penegakan hukum (law enforcement).

“Perusahaan yang mempekerjakan pekerja ilegal asing dapat dikenai tindakan tegas dan wanprestasi karena telah menyalahi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah harus bertindak tegas dan segera memperbaiki sistem terkait,” tegas Rofi.

Kementerian maupun lembaga terkait harus terintegrasi satu sama lain terkait sistem monitoring terhadap pekerja asing, baik secara perizinan maupun keberadaannya.

“Jika tidak segera dilakukan monitoring terhadap pekerja asing ini, akan menimbulkan masalah yang berkepanjangan dan berlarut-larut,” tegas Rofi.

Diketahui, belakangan ini, petugas gabungan Kodim 0905 Balikpapan dan Kantor Imigrasi Balikpapan mengamankan 23 orang warga negara Tiongkok, dari kawasan proyek PLTU Kariangau, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Penyebabnya mereka tidak bisa menunjukkan dokumen keimigrasian. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengungkapkan warga asal Tiongkok (China) paling sering melanggar aturan keimigrasian di Indonesia. Ada yang melanggar izin tinggal hingga ada yang terlibat aksi kejahatan seperti peredaran narkoba. [pks.id]



sumber : pksmedan.com

Ini Catatan Fraksi PKS Terhadap Pertanggungjawaban APBN TA 2015

Ini Catatan Fraksi PKS Terhadap Pertanggungjawaban APBN TA 2015
PKSMEDAN.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI memberikan beberapa catatan penting terhadap keterangan pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pertangungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam ketika membacakan pandangan Fraksi PKS terhadap keterangan pemerintah mengenai RUU Tentang Pertanggung Jawaban Atas Pelaksanaan  APBN Tahun Anggaran 2015 dalam Rapat Paripurna DPR ke 33 Masa Persidangan V TS 2015-2016, Rabu (21/7).

“Fraksi PKS mengapresiasi kerja keras Pemerintah selama tahun 2015. Angka kemiskinan ketimpangan dan pengangguran sudah menunjukkan tren penurunan, walaupun masih jauh dari optimal,” kata Ecky.

Secara umum, Fraksi PKS memandang bahwa kinerja Pemerintah dalam pelaksanaan APBN 2015 kurang memuaskan, sehingga berdampak pada tidak optimalnya pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1.

 “Fraksi PKS memandang bahwa kualitas akuntabilitas keuangan Negara juga mengalami penurunan. Hal ini tercermin dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP/qualified opinion) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015 dengan peningkatan temuan permasalahan menjadi 6, sedangkan permasalahan LKPP tahun 2014 hanya 4,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini.

Opini atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) juga tidak mengalami perbaikan. Opini atas LKKL yang merupakan elemen utama LKPP, menunjukkan jumlah LKKL yang memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terus menurun menjadi 56 pada tahun 2015 (dari 65 pada tahun 2013 dan 62 pada tahun 2014).

“Jumlah LKKL yang mendapat opini “Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)” atau “Disclaimer” mecapai 4 KL. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk terus meningkatkan penyajian 29 LKKL yang belum memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Ecky.[pks.id]



sumber : pksmedan.com

Twitter

Fokuslah Pada Tujuan Hidup Kita https://t.co/OtKMY60kw6 https://t.co/IRIFHvulR8


from Twitter https://twitter.com/berita3jambi

Tuesday, July 19, 2016

Siapa PKS Sebenarnya ?

Siapa PKS Sebenarnya ?
PKSMEDAN.com - Ada orang sering bertanya “PKS itu sebenarnya siapa?”. Ada orang sering menuding “PKS itu Muhammadiyah”, “PKS itu Wahabi”, “PKS itu anti ini dan itu”. Pertanyaan dan pernyataan seperti itu sering kita dengar, baik disebabkan karena faktor ketidaktahuan maupun tendensi politik tertentu.

Secara sederhana, kita bisa menjawab bahwa PKS itu memiliki haluan sebagaimana Gontor. Gontor adalah pondok pesantren yang bercitarasa internasional, dimana seluruh santrinya diwajibkan menggunakan bahasa arab dan inggris dalam berkomunikasi. Namun poin utama yang ingin kami sampaikan adalah, Gontor tidak membuat seseorang menjadi berpaham tertentu.

Mereka yang basicnya NU tetap menjadi orang NU saat nyantri di Gontor. Demikian pula mereka yang berlatar belakang Muhammadiyah. Hal yang sama berlaku pada ormas yang lainnya. Karena itu, kita mengenal ada KH Hasyim Muzadi (mantan ketua PBNU), Prof Dr Dien Syamsuddin (mantan ketua PP Muhammadiyah), Dr Hidayat Nur Wahid, MA (mantan presiden PKS) adalah alumni Ponpes Gontor. Gontor tidak mengubah latar belakang pemahaman keagamaan seseorang, hanya memodernisasi cara pandang dan pola pikirnya. Kira - kira, seperti itulah PKS.

Jika selama ini PKS diimejkan dengan Muhammadiyah, Wahabi dll, mungkin karena banyak pula kader PKS yang berangkat dari ormas tersebut. Namun pada kenyataannya, kader PKS sebenarnya berasal dari banyak elemen, berakar dari banyak ormas dan memiliki sanad keilmuan yang beragam. Dan pada perhelatan agenda Silaturahim Akbar 1437 H yang diselenggarakan oleh DPD PKS Kabupaten Cilacap, justru aroma Nahdliyin terasa sangat kental.

Al Mukaram KH Dr Muslih Abdul Karim, MA mengawali dengan dzikir berjama’ah khas model KH Arifin Ilham. Beliau juga mengajak audiens untuk berdoa sambil berdiri dan mengangkat tangan. Sekedar catatan, berdoa sambil mengangkat tangan masih jadi perdebatan dibeberapa kalangan. Beliau juga senang melontarkan beberapa canda ringan dalam ceramahnya yang membuat peserta tersenyum dan tertawa. Sekedar catatan, beberapa model kajian islam biasanya didominasi dengan ungkapan yang keras, ber-genre serius dan banyak fenomena tahdzir.

Meskipun perhelatan Silaturahim Akbar kali ini sangat khas nahdliyin, apakah membuat sebagian peserta menjadi gelisah dan antipati? Ternyata tidak. Mereka mengikuti dengan khidmat, hingga akhir acara. Tidak ada peserta yang mufaraqah dari barisan / lokasi. Karena warga PKS sadar bahwa makmum harus taat kepada imam. Jadi, siapapun yang menjadi imam (penceramah), maka kewajiban makmum (audiens) untuk mengikutinya dengan penuh takdzim.

Jika masih ada pandangan negatif kepada PKS, mari kita berhusnuzhan bahwa mereka melakukannya karena belum tahu siapa sebenarnya PKS itu. Menjadi tugas kita bersama untuk menjelaskan krpada mereka. Tentu saja bil hikmah, wal mau’izhatil hasanah wa jaadilhum billati hiya ahsan. Wallahu a’lam.[syf]

Penulis : Eko Jun


sumber : pksmedan.com

Hermanto : Membiarkan Pekerja Tiongkok, Berarti Pemerintah Lebih Memilih Pekerja Asing Daripada Rakyatnya Sendiri

Hermanto : Membiarkan Pekerja Tiongkok, Berarti Pemerintah Lebih Memilih Pekerja Asing Daripada Rakyatnya Sendiri
PKSMEDAN.com - Anggota MPR RI dari Fraksi PKS Hermanto mengingatkan pemerintah agar tidak menyerahkan jutaan lapangan kerja di dalam negeri kepada pekerja asal Negeri Tiongkok. Oleh karena, menurut Hermanto, saat ini terdapat 28,51 juta orang miskin di Indonesia yang harus dilindungi oleh negara, sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945.

Hal ini disampaikan Hermanto menanggapi masuknya pekerja asal Tiongkok yang dipekerjakan pada proyek-proyek besar di Indonesia.

"Tugas negara akan lebih ringan apabila lapangan pekerjaan yang dialokasikan untuk 10 (sepuluh) juta pekerja asing asal Tiongkok. dialihkan kepada WNI yang miskin tersebut," papar Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/7).

Jika pemerintah membiarkan para pekerja asal Tiongkok itu bekerja di Indonesia, menurut Hermanto, berarti pemerintah lebih memilih pekerja asing daripada rakyatnya sendiri untuk mengisi 10 juta lowongan pekerjaan tersebut.

"Di negara mana pun pemerintah ada untuk menyejahterakan rakyatnya. Caranya antara lain dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Bukan sebaliknya, lapangan pekerjaan yang tersedia diperuntukkan pekerja asing,” tegas Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I ini.

Dengan memilih pekerja asing berarti Pemerintah secara sadar memutuskan 10 juta rakyatnya sendiri menganggur dan tetap miskin. "Ini bertentangan dengan semangat pengentasan kemiskinan,” ucapnya.

Lebih jauh Hermanto mengingatkan bila para pekerja asal Tiongkok tersebut dibiarkan akan berdampak banyak ke berbagai sector persoalan. “Mereka bisa merebut lapangan pekerjaan WNI dan menyebabkan pengangguran meningkat,” jelas Hermanto.

Mereka yang  masuk ke sektor pertanian, lanjutnya, dalam jangka panjang berpotensi menguasai lahan pertanian.

"Bila itu terjadi, maka pangan kita didalam negeri sendiri akan dikuasai asing. Di negeri ini akan terjadi neokolonialisme,” pungkas Anggota Komisi IV DPR RI bidang Pertanian ini.[pks.id]


sumber : pksmedan.com

Timpang ! Formula Skema Dana Desa Belum Mencerminkan Keadilan

Timpang ! Formula Skema Dana Desa Belum Mencerminkan Keadilan
PKSMEDAN.com - Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal menilai formula skema Dana Desa belum mencerminkan keadilan. Sebab, efek dari adanya PP Nomor 22 Tahun 2015 yang membagi alokasi 90 berbanding 10, menyebabkan besaran dana antar desa menjadi sangat timpang.

“Di Sumatera Barat, misalnya, satu Desa atau Nagari memiliki luas wilayah sebesar 5-10 kali desa di provinsi lain. Konsekuensinya, Dana Desa untuk Sumatera Barat yang berjumlah penduduk 5,6 juta jiwa mendapatkan alokasi dana desa yang lebih kecil dibanding dengan provinsi Bengkulu yang luas wilayahnya lebih kecil dan jumlah penduduknya hanya sekitar 2 juta jiwa,” jelas Refrizal di Kompleks Parlemen ,Senayan, Jakarta, Selasa (19/7).

Formulasi alokasi dana desa saat ini merujuk pada PP Nomor 22 Tahun 2015 dimana diatur alokasi 90% total dana desa dibagi secara rata keseluruh desa sedangkan 10% lainnya dibagi berdasarkan kriteria tertentu seperti jumlah penduduk, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis.

Seharusnya, menurut Refrizal, Dana Desa untuk beberapa daerah menggunakan formulasi khusus dalam menentukan besarannya. Sehingga, tujuan dari adanya alokasi dana desa menjadi tepat sasaran.

“Jangan menyamakan aturan yang sama untuk satu daerah dengan daerah lain. Terkadang suatu aturan cocok digunakan untuk satu daerah tetapi tidak pas diterapkan di daerah lain,” ujar Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II ini.

Selain itu, menurut Refrizal, idealnya skema alokasi Dana Desa memerhatikan ketentuan spesifik kewilayahan dan juga kearifan lokal suatu daerah.

“Kementerian Keuangan saat ini mengklaim, skema 90 persen : 10 persen yang digunakan saat ini merupakan opsi terbaik di mana rasio perbedaan antara dana desa tertinggi dan terendah yang paling kecil,” tambah Refrizal.

Oleh karena itu, skema baru alokasi Dana Desa harus menampung aspirasi dari seluruh stakeholder. Sehingga, pemerintah diharapkan dapat segera membuat aturan baru yang lebih representatif dalam menentukan alokasi dana desa.

“Diharapkan dengan adanya skema baru, distribusi dana desa dapat lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dimasing-masing desa,” pinta Refrizal

Diketahui, sebagai konsekuensi dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sejak 2015 pemerintah sudah menyalurkan dana desa ke seluruh Indonesia. Di tahun 2016, pemerintah menaikkan jumlah dana desa menjadi Rp 47 Triliun dari sebelumnya sebesar Rp 28,7 Triliun di tahun 2015. Dengan besaran alokasi sebesar Rp 47 Triliun, diproyeksikan masing-masing desa pada tahun 2016 akan mendapat alokasi sebesar Rp 500 juta.[pks.id]


sumber : pksmedan.com